Demokrasi gagal membawa India menyamai negara tetangganya, Tiongkok, negeri yang selalu dijadikan barat sebagai prototype otoritarianisme. Ini digambarkan dengan apik oleh novelis India, Aravind Adiga, lewat novelnya "The Tiger White". Lewat tokoh utama novelnya, Balram Halwai, seorang supir taksi yang mengirim surat kepada perdana menteri Tiongkok Wen Jinbao, Aravind Adiga memperlihatkan bagaimana hiruk-pikuk demokrasi tidak sanggup mengurangi korupsi, kemiskinan, dan politik komunalisme/feodalisme di India. Novel Aravind memang bertutur tentang India, tetapi beberapa situasi yang diuraikannya tidak berbeda jauh dengan di Indonesia: korupsi merajalela, kemiskinan dimana-mana, pengangguran meluas, fundamentalisme mengoyak kebhinekaan, dan masih banyak lagi. Praktek demokrasi kita mendapat banjir pujian oleh dunia. Bahkan praktek demokrasi kita dinobatkan terbaik ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India. Tetapi, jangan lupa, bahwa kita juga mendapat predikat negara terkorup dunia, negara termiskin di dunia, dan sekaligus negara dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di peringkat ratusan. Demokrasi kita juga belum sehat. Pemilu kita masih diwarnai politik uang, kecurangan, manipulasi, dan praktek-praktek buruk lainnya. Partisipasi politik rakyat juga semakin merosot dalam beberapa tahun terakhir. Mayoritas rakyat kita juga makin skeptis dengan politik dan partai politik. Itulah demokrasi liberal, sebuah demokrasi yang diimpor dari barat dan dijadikan kitab suci oleh banyak politikus dan intelektual di Indonesia. Padahal, 53 tahun yang lalu, Bung Karno sudah melancarkan kritik pedas terhadap model demokrasi liberal ini. Demokrasi "hantam-kromo" itu, kata Bung Karno, hanya menjamin kebebasan politik, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat dan kritik, tetapi tidak memberi kebebasan pada lapangan ekonomi. Partai-partai bebas mengeluarkan kritikan dan ejekan. Gesek-gesekan politik sudah menjadi menu sehari-hari. Atau lihatlah kondisi politik nasional kita sekarang. Masing-masing partai politik bebas saling serang dan menjatuhkan. Lihat juga bagaimana lembaga negara saling serang satu sama lain: DPR versus KPK, dll. Kejadian-kejadian ini memang menarik untuk jualan media, tetapi sangat tidak cukup mengeyamkan perut dan menyehatkan jiwa rakyat. Padahal, seperti berulang kali dikatakan Bung Karno, demokrasi hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur. Sehingga, sebagai alat, demokrasi mestinya menjadi upaya untuk melahirkan fikiran dan gagasan-gagasan konkret untuk kemakmuran rakyat. Sebagai sebuah bangsa yang masih berjuang di tengah jalan, kita tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan koreksi. Kita harus berani untuk mengatakan bahwa demokasi liberal ini tidak cocok dengan alam Indonesia dan marilah kita mencari jenis demokrasi yang cocok dengan karakteristik bangsa kita. Kita masih dalam transisi: transisi dari alam kolonialisme menuju alam kemerdekaan sepenuh-penuhnya. Kita sedang berjuang keras keluar dari cengkeraman kolonialisme dan imperialisme. Kita sedang berjuang keras melakukan emansipasi nasional di segala bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, demokrasi yang kita perlukan haruslah cocok dengan masa transisi itu, yaitu demokrasi yang tetap memperkuat persatuan nasional, bisa menciptakan kestabilan politik, dan sesuai dengan kepribadian nasional kita. Demokrasi kita harus memberi ruang seluas-luasnya bagi partisipasi rakyat, mendistribusikan kemakmuran secara adil dan merata, dan mencegah timbulnya segala bentuk ego-sentrisme. Kita menghargai kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik, tetapi semua itu harus diletakkan pada satu pijakan: kepentingan rakyat. Demokrasi yang kita cari juga mestilah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Anda dapat menanggap Editorial kami di: redaksiberdikari@yahoo.com http://berdikarionline.com/editorial/20111003/demokrasi-dan-tujuan-kita-berbangsa.htmlDemokrasi Dan Tujuan Kita Berbangsa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar