Ini saya copas dari milis lain, ga tau siapa yg nulis.
TS
Joke Politik –
Runyamnya Birokrasi Pemerintah 2011
Saya mendengar kabar bahwa seorang dosen ilmu politik, sahabat
lama saya, terpilih untuk bergabung sebagai staf ahli, di salah satu
kementerian pasca reshuffle kabinet, Oktober 2011. Maka, saya pun mencoba
mengontaknya untuk memberi ucapan selamat. Sayang, saya kehilangan nomor
HP-nya. Maka, saya mencoba menelepon petugas di sekretariat kabinet untuk
mencari tahu.
Saya: Bisa bicara dengan Pak Nur Iman? Beliau kabarnya baru
diangkat menjadi staf ahli di kabinet hasil reshuffle.
Petugas: Agak repot, Pak. Karena ada tiga nama Nur Iman di
jajaran staf ahli. Pertama, Nur Iman Hermanto, staf ahli dari wakil menteri
pendidikan
nasional bidang pemberantasan ijazah palsu.
Saya: Bukan Nur Iman yang itu. Lainnya?
Petugas: Ada lagi, Nur Iman Rizqi, staf ahli dari wakil
menteri luar negeri bidang peningkatan citra Indonesia di negara-negara Afrika
bagian barat.
Saya: Bukan yang itu. Lainnya?
Petugas: Ketiga, Nur Iman Masduki, staf ahli dari wakil
menteri pertanian bidang peningkatan produksi buah dan sayuran tropis asal
daerah pegunungan.
Saya: Tampaknya juga bukan yang itu. Teman saya itu namanya
Nur Iman Subonoto.
Petugas: Oooh, bilang dong dari tadi. Kalau Pak Subonoto itu
bukan staf ahli, tetapi staf khusus pendukung madya.
Saya: Wah, jabatan apa pula itu?
Petugas: Di bawah staf ahli dari wakil menteri, ada staf
khusus pendukung utama, yang bertugas membantu pekerjaan para staf ahli. Nah,
staf khusus pendukung madya itu tugasnya adalah membantu pekerjaan para staf
khusus pendukung utama tadi. Jelas, Pak?
Joke Politik –
Evaluasi Pemerintahan 2012
Percakapan imajiner ini terjadi tahun 2012, persis setahun
setelah Presiden melakukan perombakan kabinet. Kepala Unit Kerja, yang bertugas
mengawasi kinerja setiap kementerian, memberi laporan evaluasi kinerja
kementerian pada Presiden.
Kepala Unit: Bapak Presiden tampaknya perlu melakukan
reshuffle kabinet lagi.
Presiden: Kenapa?
Ka Unit: Sesudah setahun, ternyata kinerja tiap kementerian tetap
buruk. Banyak kritik dari media, akademisi, pakar, aktivis LSM dan masyarakat.
Presiden: Kok bisa begitu? Coba jelaskan.
Ka Unit: Setahun lalu kan banyak menteri yang tidak kapabel.
Maka kita ciptakan jabatan wakil menteri, untuk mendukung dan memperbaiki
kinerja menteri yang amburadul.
Presiden: Lalu?
Ka Unit: Ternyata kinerja para wakil menteri ini juga buruk.
Akibatnya, kinerja kementerian tetap jalan di tempat. Apa yang harus saya
lakukan, Pak?
Presiden (marah): Segera rekrut para akademisi, pakar,
komentator, dan aktivis LSM yang banyak cingcong itu masuk ke kabinet, biar
mereka tidak ribut lagi.
Ka Unit: Apa jabatan dan tugas untuk mereka, Pak?
Presiden (makin marah): Bodoh kamu! Jabatan mereka adalah
Deputi Wakil Menteri. Tugasnya tentu saja adalah mendukung dan memperbaiki
kinerja
para wakil menteri! Mengerti kamu?
Joke Politik –
Mewujudkan Visi Kabinet
Alkisah, sesudah ada penambahan jabatan deputi wakil menteri
pada Oktober 2012, ternyata kritik dari media dan masyarakat tetap berlangsung.
Malah semakin sengit. Atas saran stafnya, untuk memperbaiki citra pemerintah,
Presiden membuka diri untuk wawancara khusus dengan pemimpin redaksi dari
sejumlah
media. Berikut isi wawancaranya:
Pemred: Kebijakan Bapak Presiden, yang menciptakan
jabatan-jabatan baru seperti deputi wakil menteri, dikritik banyak kalangan
masyarakat. Apa tanggapan Bapak?
Presiden: Itu terjadi karena masyarakat belum memahami visi
kabinet, yang sudah saya canangkan sejak awal pemerintahan.
Pemred: Visi yang mana, Pak?
Presiden: Saya kan sudah mencanangkan kebijakan yang pro-growth,
pro-poor, dan pro-jobs.
Pemred: Maaf, kami kurang paham maksud Bapak.
Presiden: Nah, penciptaan banyak jabatan baru, seperti wakil
menteri, deputi wakil menteri, staf ahli wakil menteri, staf ahli deputi wakil
menteri, dan lain-lain itu adalah untuk membuka lapangan kerja baru. Jadi, itu
sudah
sesuai dengan visi pro-jobs. Pemred sekarang kok bodoh-bodoh ya? Begitu saja
nggak mengerti. ***
--
htt://cis-saksono.blogspot.com
Runyamnya Birokrasi Pemerintah 2011
Saya mendengar kabar bahwa seorang dosen ilmu politik, sahabat
lama saya, terpilih untuk bergabung sebagai staf ahli, di salah satu
kementerian pasca reshuffle kabinet, Oktober 2011. Maka, saya pun mencoba
mengontaknya untuk memberi ucapan selamat. Sayang, saya kehilangan nomor
HP-nya. Maka, saya mencoba menelepon petugas di sekretariat kabinet untuk
mencari tahu.
Saya: Bisa bicara dengan Pak Nur Iman? Beliau kabarnya baru
diangkat menjadi staf ahli di kabinet hasil reshuffle.
Petugas: Agak repot, Pak. Karena ada tiga nama Nur Iman di
jajaran staf ahli. Pertama, Nur Iman Hermanto, staf ahli dari wakil menteri
pendidikan
nasional bidang pemberantasan ijazah palsu.
Saya: Bukan Nur Iman yang itu. Lainnya?
Petugas: Ada lagi, Nur Iman Rizqi, staf ahli dari wakil
menteri luar negeri bidang peningkatan citra Indonesia di negara-negara Afrika
bagian barat.
Saya: Bukan yang itu. Lainnya?
Petugas: Ketiga, Nur Iman Masduki, staf ahli dari wakil
menteri pertanian bidang peningkatan produksi buah dan sayuran tropis asal
daerah pegunungan.
Saya: Tampaknya juga bukan yang itu. Teman saya itu namanya
Nur Iman Subonoto.
Petugas: Oooh, bilang dong dari tadi. Kalau Pak Subonoto itu
bukan staf ahli, tetapi staf khusus pendukung madya.
Saya: Wah, jabatan apa pula itu?
Petugas: Di bawah staf ahli dari wakil menteri, ada staf
khusus pendukung utama, yang bertugas membantu pekerjaan para staf ahli. Nah,
staf khusus pendukung madya itu tugasnya adalah membantu pekerjaan para staf
khusus pendukung utama tadi. Jelas, Pak?
Joke Politik –
Evaluasi Pemerintahan 2012
Percakapan imajiner ini terjadi tahun 2012, persis setahun
setelah Presiden melakukan perombakan kabinet. Kepala Unit Kerja, yang bertugas
mengawasi kinerja setiap kementerian, memberi laporan evaluasi kinerja
kementerian pada Presiden.
Kepala Unit: Bapak Presiden tampaknya perlu melakukan
reshuffle kabinet lagi.
Presiden: Kenapa?
Ka Unit: Sesudah setahun, ternyata kinerja tiap kementerian tetap
buruk. Banyak kritik dari media, akademisi, pakar, aktivis LSM dan masyarakat.
Presiden: Kok bisa begitu? Coba jelaskan.
Ka Unit: Setahun lalu kan banyak menteri yang tidak kapabel.
Maka kita ciptakan jabatan wakil menteri, untuk mendukung dan memperbaiki
kinerja menteri yang amburadul.
Presiden: Lalu?
Ka Unit: Ternyata kinerja para wakil menteri ini juga buruk.
Akibatnya, kinerja kementerian tetap jalan di tempat. Apa yang harus saya
lakukan, Pak?
Presiden (marah): Segera rekrut para akademisi, pakar,
komentator, dan aktivis LSM yang banyak cingcong itu masuk ke kabinet, biar
mereka tidak ribut lagi.
Ka Unit: Apa jabatan dan tugas untuk mereka, Pak?
Presiden (makin marah): Bodoh kamu! Jabatan mereka adalah
Deputi Wakil Menteri. Tugasnya tentu saja adalah mendukung dan memperbaiki
kinerja
para wakil menteri! Mengerti kamu?
Joke Politik –
Mewujudkan Visi Kabinet
Alkisah, sesudah ada penambahan jabatan deputi wakil menteri
pada Oktober 2012, ternyata kritik dari media dan masyarakat tetap berlangsung.
Malah semakin sengit. Atas saran stafnya, untuk memperbaiki citra pemerintah,
Presiden membuka diri untuk wawancara khusus dengan pemimpin redaksi dari
sejumlah
media. Berikut isi wawancaranya:
Pemred: Kebijakan Bapak Presiden, yang menciptakan
jabatan-jabatan baru seperti deputi wakil menteri, dikritik banyak kalangan
masyarakat. Apa tanggapan Bapak?
Presiden: Itu terjadi karena masyarakat belum memahami visi
kabinet, yang sudah saya canangkan sejak awal pemerintahan.
Pemred: Visi yang mana, Pak?
Presiden: Saya kan sudah mencanangkan kebijakan yang pro-growth,
pro-poor, dan pro-jobs.
Pemred: Maaf, kami kurang paham maksud Bapak.
Presiden: Nah, penciptaan banyak jabatan baru, seperti wakil
menteri, deputi wakil menteri, staf ahli wakil menteri, staf ahli deputi wakil
menteri, dan lain-lain itu adalah untuk membuka lapangan kerja baru. Jadi, itu
sudah
sesuai dengan visi pro-jobs. Pemred sekarang kok bodoh-bodoh ya? Begitu saja
nggak mengerti. ***
htt://cis-saksono.blogspot.com
__._,_.___
MARKETPLACE
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar