Satu Capim KPK Dituding Manipulasi Data Lapindo, Dia Zulkarnanen, Mantan Kajati Jawa Timur
JAKARTA – Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2015 memasuki tahapan krusial. DPR akan menyeleksi calon pimpinan (Capim) mulai Senin (21/11) ini. Dua capim mendapat sorotan tajam lembaga anti-korupsi, yakni Aryanto Sutadi yang sebelumnya bertugas sebagai polisi dan Zulkarnaen, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Keduanya dinilai cacat.
Sewaktu menjabat sebagai polisi, Aryanto tidak mengharamkan pemberian orang kepadanya dan juga pernah mempunyai rangkap jabatan sebagai konsultan hukum dalam sebuah perusahaan. "Aryanto pernah merangkap jabatan sebagai konsultan hukum ketika berprofesi sebagai polisi. Saat menjadi polisi dia juga mengaku wajar bila menerima uang dari pemberian orang," ungkap Choky Ramadhan dari Koalisi Pemantau Peradilan Indonesia di Kantor Transparansi Internasional Indonesia, Jakarta, Minggu (20/11).
Koalisi Pemantau Peradilan merupakan organ koalisi dari sejumlah lembaga masyarakat sipil. Beberapa di antaranya Indonesia Coruption Watch (ICW), Indonesian Legal Roundtable (ILR), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Transparency International (TI) Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
Sementara itu, jejak rekam Zulkarnaen dinilai tidak berbeda jauh dengan Aryanto. Zulkarnaen yang berkarir sebagai jaksa, kata Choky, diduga kuat melakukan manipulasi data hukum Lapindo. Dampaknya, pihak kepolisian kesulitan membuktikan pelanggaran Lapindo dalam kasus semburan Lumpur di Porong, Sidoarjo. Sehingga, kasus ini terpaksa dihentikan (SP3). Tak hanya itu, Zulkarnaen sebagai alat negara pernah tidak melaporkan harta kekayaan kepada negara.
"Ada indikasi dia sengaja memanipulasi data hukum Lapindo, sehingga polisi tidak bisa menindaklanjutinya," tegasnya. Hasil tracking itu nyatanya juga diamini oleh pansel. Pansel menempatkan Zulkarnain di posisi ketujuh dari sepuluh capim yang lain dalam hal kompetensi.
Tama S. Langkun, aktivis anti korupsi lainnya, menambahkan pihaknya meminta Komisi III DPR bisa bekerja secara optimal dalam membuat rekam jejak capim KPK. Menurutnya, ini sangat dibutuhkan untuk memprediksi kinerja lembaga yang bertugas memberantas korupsi itu. "DPR diharapkan bisa melakukan uji kepatutan dan kelayakan yang bersih terhadap capim KPK. Tujuan dilakukannya hal itu untuk mengoptimalkan fungsi KPK di waktu mendatang," papar dia.
Proses Seleksi
Sementara itu, proses seleksi capim KPK diperkirakan memakan waktu dua pecan, karena para kandidat diuji secara bergantian. "Satu orang satu hari," ujar Ketua Komisi III Benny K. Harman ketika dihubungi kemarin.
Benny menjelaskan, proses seleksi nantinya akan dibagi dalam dua tahap. Pada tahap pertama, kata dia, anggota Komisi Hukum akan memilih empat dari delapan nama yang telah disodorkan panitia seleksi pimpinan KPK. Dari empat nama tersebut, Dewan akan memilih kembali satu nama untuk dijadikan ketua.
Menurut Benny, semua kandidat memiliki peluang yang sama besar untuk lolos sebagai pimpinan dan Ketua KPK. Begitu pun dengan peluang Ketua KPK Busyro Muqoddas yang hanya akan menjalani penilaian di tahap seleksi ketua. "Kalau bicara soal peluang, saya kira setiap calon punya peluang yang sama," ujarnya.
Diketahui, ada delapan nama calon pimpinan KPK yang lolos ke DPR secara berurutan dari posisi tertinggi adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudradjat, Abraham Samad, Jaksa Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, dan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi.
Capim Abraham Samad akan mendapat giliran pertama mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR. "Besok (hari ini) sesuai dengan jadwal, kita akan menguji Abraham Samad," ujar Nasir Djamil, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS.
Nasir menjelaskan, setiap calon akan diuji selama satu hari penuh oleh Komisi III DPR. "Kita akan mengkritisi beberapa hal terhadap para kandidat, termasuk mengkritisi soal perampasan aset negara hsil korupsi. Diharapkan para anggota bisa mengoptimalkan dan memaksimalkannya," tukas Nasir.
Dukungan Partai
Terpisah, capim KPK yang diunggulkan Bambang Widjojanto menegaskan tidak ada deal-deal tertentu dengan DPR agar terpilih menjadi capim KPK. "Sampai sekarang tidak ada deal-deal kasus tertentu di Parpol. Saya terbuka untuk menjelaskan visi dan misi saya, tapi kalau soal deal nggak, jangan sampai," kata Bambang di sela peluncuran buku "Perang-Perangan Melawan Korupsi" di Jakarta, kemarin.
Bambang mengaku tidak mempunyai persiapan khusus menjelang fit and proper test pada 1 Desember mendatang. "Besok itu tanggal 21 November 2011 gilirannya Abraham Samad. Saya kebetulan urutan nomor 8. Buku ini (Perang-Perangan Melawan Korupsi) bisa jadi referensi untuk melihat peta problem korupsi," jelas dia.
Ia juga mengaku belum mengetahui adanya dukungan dari Parpol tertentu. "Nggak langsung ngomong ke saya sih. Ada atau tidak ada dukungan dari partai, tarik menarik politik tetap apa. Yang pentig adalah Anda tidak terjebak dalam tarik menarik tersebut," tegasnya. n jak
http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296253862274b79695917611d88ca2c5dd1c
Seleksi Pimpinan KPK
Surat Terbuka untuk Megawati tentang Aryanto Sutadi
TRIBUNNEWS.COM - Seorang warga mengaku bernama Muhammad Sueadi mengirim surat terbuka kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Surat terbuka tersebut terkait dengan pencalonan pimpinan KPK Aryanto Sutadi.
Berikut surat tersebuka Suaedi yang juga diterima Tribunnews.com, Sabtu (19/11/2011).
Kepada;
Ibu Megawati Sukarnoputri
Ketua PDI Perjuangan
Di Jakarta
Hormat Kami,
Perkenalkan nama saya Muhammad Suedi, saat ini masih aktif sebagai polisi. Saya ingin memberikan informasi tentang calon pimpinan KPK, Aryanto Sutadi yang berasal dari Kepolisian. Ia akan ikut fit and propert test di DPR dalam waktu dekat.
Saya paham sekali soal figur Aryanto Sutadi karena saya pernah menjadi bawahan yang bersangkutan ketika masih aktif di POLRI.
Menurut saya Aryanto tidak layak menjadi pimpinan KPK karena memiliki moral yang buruk, tukang keruk, tidak jujur, tidak berkualitas dalam kasus korupsi, suka mentolerir praktek suap/gratifikasi, angkuh, dan tidak setia terhadap istri.
Loyalitas terhadap atasan dan mantan atasan beliau di Polri, akan sulit berharap orang ini ketika menjadi Ketua KPK untuk membersihkan korupsi di tubuh Polisi dari oknum-oknum jenderal yang tidak bertanggungjawab. Selain itu ada informasi kasus yang melibatkan Aryanto dalam proses penyidikan di KPK.
Oleh karenanya sebagai wong cilik, saya meminta Ibu Megawati, untuk menolak Aryanto sebagai pimpinan KPK. Boleh saja PDIP mencalonkan figur dari penegak hukum, namun harus dilihat kembali rekam jejak. Kalau figur dari Kepolisian buruk, maka sebaiknya jangan dipilih agar kondisi KPK tidak menjadi tambah buruk.
Demi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jika Ibu Mega ingin Indonesia dan KPK berantas korupsi termasuk di Polri maka janganlah memilih Aryanto Sutadi, namun jika Ibu Mega pro koruptor, ingin Indonesia rusak, KPK serta perlawanan korupsi semakin lemah silahkan memilih Aryanto Sutadi.
Hormat Kami,
Muhammad Suedi
http://www.tribunnews.com/2011/11/19/surat-terbuka-untuk-megawati-tentang-aryanto-sutadi
[Non-text portions of this message have been removed]
http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus meninggalkan forum ini silakan kirim email ke:
kmnu2000-unsubscribe@yahoogroups.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar