Polisi Bubarkan Aksi Pendudukan Di Pelabuhan Sape: Puluhan Tertembak Dan 2 Tewas
Polisi kembali memperlihatkan watak brutal dan anti rakyat-nya. Pagi tadi, sekitar pukul 06.00 WITA, polisi membubarkan paksa aksi pendudukan rakyat di pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Saat itu, sebagian besar massa masih tertidur. Sementara sebagian massa lainnya sedang pulang sarapan pagi dan mandi. Jumlah massa yang bertahan saat diserang polisi berkisar ratusan orang.
Menurut Delian Lubis, aktivis dari Front Rakyat Anti Tambang, polisi membubarkan aksi rakyat dengan memberondong mereka secara membabi-buta. "Saya masih tidur saat itu. Tiba-tiba senjata sudah menyalak," katanya.
Lubis hanya mengetahui bahwa warga berusaha menyelamatkan diri. Mereka berlarian menuju gunung terdekat. Tetapi, sejumlah warga tak berhasil meloloskan diri.
Menurut Erdin, 27 tahun, salah seorang warga yang berada di lokasi, jumlah warga yang tertembak diperkirakan puluhan orang. Sementara 8 orang warga dilaporkan tewas di tempat.
Sementara Usman, seorang warga lainnya, menyebut jumlah korban tewas ada dua orang: Arif Rahman (30 tahun) dan Mahfud (pelajar SMU).
Selain itu, menurut Usman, sejumlah korban yang mengalami luka tembak sedang dalam kondisi kritis.
Akan tetapi, jumlah korban tewas dan luka-luka masih simpang siur. Sebagian besar saksi mata sedang berusaha menyelamatkan diri di hutan. Sementara warga lainnya susah diakses karena Polisi masih menyisir sekitar lokasi.
Sebagian besar korban luka tembak peluru tajam dilarikan ke RSUD Bima. Sementara korban yang tertembak peluru karet dilarikan ke Puskesmas Sape dan Lambu.
Menurut Erdian, polisi hanya membiarkan korban tembak tergeletak. Tak satupun korban tembak yang dirawat atau diangkut polisi ke RS. Terpaksa warga yang melakukan evakuasi korban tembak ke Rumah Sakit.
Saat ini, menurut Delian Lubis, sampai saat ini Polisi masih melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para aktivis dan warga yang bersembunyi di gunung. "Kami terus berlarian ini. Polisi terus-menerus mengejar kami," ujarnya.
AGUS PRANATA
------------------------------------------------
Berita Sebelumnya :
Sudah Lima Hari Rakyat Bima Duduki Pelabuhan Sape
Ribuan petani masih melakukan pendudukan di pelabuhan Sape di Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/12). Mereka mengaku tidak akan menghentikan aksinya sebelum pemerintah memenuhi tuntutannya.
Aksi pendudukan ini sudah memasuki hari ke-5. Jumlah petani yang terlibat dalam aksi pendudukan terus bertambah. Hingga pagi tadi, setidaknya 6000-an petani turut berpartisipasi memperkuat aksi pendudukan ini.
"Para petani sudah memutuskan untuk bertahan di pelabuhan ini. Mereka tidak akan mundur sebelum Bupati Bima mencabut izin eksplorasi yang diberikan kepada PT SMN (Sumber Mineral Nusantara)," kata Gery, aktivis dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND).
Menurut info yang diterima Gery, pihak kepolisian berencana akan membubarkan aksi pendudukan itu hari ini (23/12). Ribuan anggota Brimob dan TNI sudah disiagakan di sekitar lokasi pelabuhan. Bahkan, kata Gery, pasukan bantuan Brimob dari Jakarta juga sudah diturunkan di sekitar lokasi.
Meski begitu, rakyat yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) mengaku tidak gentar dengan ancaman itu. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan persenjataan seadannya untuk merespon rencana serangan tersebut.
"Kami tidak akan memulai serangan. Namun, jika polisi berupaya membubarkan kami dengan kekerasan, maka kami akan melawan," kata Delian Lubis, salah seorang aktivis Front Rakyat Anti Tambang.
Tuntutan Kaum Tani
Aksi pendudukan ini membawa sejumlah tuntutan penting. Dua diantaranya: pencabutan ijin eksplorasi yang diberikan kepada PT SMN (Sumber Mineral Nusantara) dan pembebasan seorang aktivis mahasiswa.
Para petani menganggap ijin eksplorasi yang diberikan kepada PT. SMN berpotensi menimbulkan perampasan tanah milik rakyat. Menurut Syarif Bimbim, aktivis Partai Rakyat Demokratik, areal konsesi PT. SMN seluas 24.980 hektar tumpang-tindih dengan lahan pertanian dan pemukiman masyarakat.
Selain itu, kata Bimbin, keberadaan perusahaan tambang tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Tuntutan lain rakyat Bima adalah pembebasan Adi Supriadi, aktivis LMND yang ditangkap oleh Polres Bima. Menurut Syarif Bimbim, proses penangkapan Adi tidak sesuai dengan prosedur. "Adi ditangkap oleh 11 orang polisi tanpa seragam resmi dan tidak disertai surat penangkapan," ungkapnya.
Bimbim menduga penangkapan itu punya motif untuk mengkriminalkan aktivis dan mematahkan perjuangan rakyat. "Kawan Adi hanya memimpin perjuangan rakyat. Ia mestinya tidak ditangkap. Yang harus ditangkap adalah Bupati dan pengusaha yang berusaha merampas lahan milik rakyat," tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Bima Ferry Zulkarnain mengatakan setuju penghentian sementara operasional PT. MSN. "Kita paham tuntutan masyarakat tentang pencabutan SK Bupati Nomor 188. Tetapi setelah kita pelajari UU Pertambangan, tidak diatur tentang pencabutan izin, yang ada hanya penghentian sementara,'' kata Ferry kepada wartawan.
Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) tidak setuju dengan jawaban tersebut. Mereka tetap berposisi untuk menuntut pencabutan ijin eksplorasi PT. MSN. "Kami tetap pada tuntutan pokok kami, yaitu pencabutan SK Bupati nomor 188 tahun 2010 tentang eksplorasi tambang emas di Sape dan Lambu," tegas Delian Lubis.
AGUS PRANATA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar