MELAWAN LUPA : KPK Dalami Pilgub Jatim Dan menyelidiki dugaan mark uplogistik Pilgub Jatim 2008 senilai miliaran rupiah yang diduga mengalir ke salah satu calon gubernur saat itu
Rabu, 17 Februari 2010 | 13:09 WIB
Jakarta
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada indikasi korupsi
dalam pemilihan gubernur Jatim 2008 yang dimenangi Soekarwo. Namun, KPK
menegaskan terlalu dini menyimpulkan siapa yang bersalah dalam kasus
tersebut.
''Memang ada indikasi korupsi dalam kasus ini,'' ujar Wakil Ketua KPK M Jasin ketika dihubungi SurabayaPost di Jakarta, Rabu (17/2) siang tadi.
Jasin
menyatakan, kasus ini masih dalam penyelidikan. Pihaknya sudah
memeriksa mantan anggota dan staf KPU Jatim serta beberapa saksi
lainnya. ''Terlalu dini menyimpulkan siapa yang bersalah. Hasil
penyelidikan belum maksimal. Masih perlu pendalaman. Yang jelas ada
indikasi korupsi,'' ujarnya.
Seperti diberitakan Surabaya Post
edisi Selasa (16/2), mantan anggota KPU Jatim Didik Prasetyono telah
diperiksa KPK di Jakarta pada 14 Februari lalu. Didik mengatakan, KPK
menyelidiki dugaan mark up logistik Pilgub Jatim 2008 senilai miliaran rupiah yang diduga mengalir ke salah satu calon gubernur saat itu.
Mark up yang diusut adalah pada pengadaan surat suara yang tendernya dimenangi
PT Temprina Media Grafika (percetakan grup Jawa Pos) dan pengadaan
kartu pemilih (formulir A) yang dimenangi PT Jasuindo. Dugaan mark up itu diketahui setelah KPK membandingkan pengadaan logistik serupa dalam pilgub Jateng dan Jabar.
Didik memang tidak menyebut nama cagub yang diduga menerima aliran dana mark up tersebut. Namun calon gubernur yang dibidik KPK ditengarai adalah
Soekarwo yang akhirnya terpilih pada Pilgub Jatim. Sebab, Soekarwo
menjabat Sekdaprov Jatim yang notabene ketua tim anggaran yang punya
wewenang mengatur penggunaan APBD Jatim – sebelum maju sebagai cagub.
Wakil
Kepala Bidang Pemasaran PT Temprina Media Grafika, Mashud Yunasa,
mengakui sudah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan beberapa waktu
lalu. Dia ditanya soal pengadaan kertas suara.
''Saya
sudah dimintai keterangan oleh KPK, kapan tepatnya Sampeyan tanya ke
KPK," kata keponakan Dahlan Iskan, mantan Chairman Grup Jawa Pos yang
kini menjadi Dirut PT PLN Persero.
Namun,
ia enggan menyebutkan hari dan tanggal pemanggilan KPK. Yunasa juga
enggan menjelaskan secara detail terkait materi pemeriksaan yang
dilakukan KPK kepada dirinya. Dia hanya mengatakan, proses lelang dan
pengadaan kertas suara tersebut sudah melalui tahapan-tahapan yang
diatur panitia lelang.
''Bisa
dicek di panitia lelang, mulai siapa saja peserta lelang, dan kami
menang di urutan keberapa. Kami juga mengikuti proses mulai penentuan
PAGU, jenis kertas, sampai penawaran seperti peserta lainnya," ujar
Yunasa.
Disinggung adanya indikasi dugaan mark up anggaran pengadaan kertas suara seperti yang diendus KPK, Yunasa
mengatakan, anggaran pengadaan kertas suara di Jatim tidak dapat
dibandingkan dengan daerah lain seperti Jateng dan Jabar.
Yang
membedakan anggaran pengadaan surat suara, kata Yunasa, yaitu jenis
kertas dan seberapa urgen pembuatan surat suara. Menurut dia, selisih
anggaran untuk pengadaan surat suara yang diduga oleh KPK ada mark up anggaran untuk pengadaan surat suara tidak benar. ''Kalau surat suara di Jatim menggunakan kertas HVS jenis security, ini kualitasnya paling bagus," terangnya.
Dihubungi
terpisah, Mantan sekretaris Desk Pilkada Jatim, Sukardo, mengatakan,
penyelenggaran Pilgub di Jabar dan Jateng tidak bisa disamakan dengan
di Jatim. Di Jatim, Pilgub dua putaran ditambah pemilihan ulang dan
penghitungan ulang. "Ya memang tidak bisa dibandingkan. Saya yakin,
pertanggungjawabannya bisa dicek."
Yayuk
Wahyunengseh, anggota KPU Jatim, juga mengakui telah diperiksa KPK di
Jakarta sekitar dua minggu lalu. Sayang ia bungkam soal materi
pemeriksaan. ''Iya, saya sudah diminta datang ke KPK dan diperiksa.
Tapi maaf saya tidak bisa menjelaskannya lebih detail," ujarnya dan
mengaku datang ke KPK sendirian, tanpa didampingi anggota KPU Jatim
lainnya.
Pemprov Membantah
Sementara
itu, mantan ketua pelaksana harian Desk Pilkada Jatim, Chusnul Arifin
Damuri, mengaku hanya sebagai fasilitator dalam Pilgub 2008.
Pertanggungjawaban dana hibah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak
yang menerima dana hibah, dalam hal ini KPU Jatim.
"Kalau
itu sudah teknis sekali, saya tidak tahu-menahu. Ya tanyakan saja ke
KPU Jatim sebagai penerima dana hibah," kata Chusnul Arifin Damuri yang
saat itu menjabat sebagai Asisten 1 Setdaprov Bidang Pemerintahan.
Chusnul
menjelaskan, penerima dana hibah sebelumnya harus menyerahkan Rancangan
Anggaran Belanja (RAB). Setelah diverifikasi dan disesuaikan dengan
kekuatan APBD Jatim yang ada kemudian RAB tersebut diajukan ke
gubernur, selanjutnya diajukan ke DPRD untuk digedok dan dimasukkan ke
dalam APBD Jatim tahun anggaran 2008.
"Pemberian
dana hibah yang sudah disetujui tersebut diberikan secara bertahap. Itu
yang saya ketahui, selebihnya saya tidak tahu," tegas pria yang kini
menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jatim itu.
Hal
yang sama diungkapkan mantan sekretaris Desk Pilkada Jatim, Sukardo.
Sukardo mengatakan, selaku Biro Pemerintahan waktu itu, dia mengetahui
perihal dana hibah itu langsung diberikan ke penyelenggara Pilgub,
yaitu KPU Jatim, Panwaslu Jatim, serta pihak Polda Jatim dan Kodam
V/Brawijaya.
"Tidak
ada dana yang turun ke salah satu pasangan calon peserta saat itu, oleh
Biro Keuangan dana hibah itu langsung diberikan ke pihak penerima hibah
melalui Bank Jatim," jelas Sukardo yang kini menjabat kepala Biro
Organisasi Setdaprov Jatim ini.
Menanggapi dugaan mengalirnya dana mark up ke salah satu calon sebagai dana kampanye, Sukardo menjelaskan untuk
kampanye pihaknya hanya sebatas memfasilitasi. Untuk dana hibah
kampanye, masing-masing penerima hibah sudah melampirkan rancangan
anggaran biaya (RAB), mulai perencanaan, pelaksanaan hingga
evaluasinya.
Sabron,
ketua Komisi A DPRD Jatim, membenarkan adanya dana hibah APBD Jatim
untuk proses Pilgub senilai Rp 850 miliar. Pihaknya hanya mengawasi dan
mengesahkan penyaluran dana tersebut. Sedangkan untuk teknisnya,
diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang menerima hibah. "Sebagai
legislatif kami hanya sebagai pengontrol saja, untuk teknisnya kami
tidak ikut-ikut," katanya. wid, sms, sis, fqi
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=1d77d8d979fef98781a2889277b722d8&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c
KPU Jatim Bocor Rp 27 M, Terungkap Dari Pengadaan Dua Pos Logistik
14 January 2009
Semingu jelang pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) ekstra di
Bangkalan dan Sampang, Madura, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
Jawa Timur diguncang masalah. Lembaga penyelenggara pilgub ini
ditengarai melakukan konspirasi dengan beberapa perusahaan pemenang
tender hingga diduga merugikan negara Rp 27 miliar.
Menguapnya uang negara yang cukup besar itu hanya bersumber dari
Pilgub putaran I saja. Dari total anggaran yang dikelola untuk pilgub
putaran I senilai Rp 625 miliar, diduga kuat Rp 27 miliar lebih
menguap alias bocor. Ini hanya terjadi dari pengadaan kertas surat
suara dan kartu pemilih.
Diperkirakan kebocoran juga
terjadi pada pengadaan logistik lainnya. Hanya saja yang terungkap
saat ini baru pada pos pengadaan kartu surat suara dan kartu pemilih.
Terungkapnya dugaan mark up besar-besaran tersebut diketahui setelah
Surabaya Pagi mendapatkan data pembanding harga pembelian kertas suara
dan kartu pemilih antara Pilgub Jatim dengan Pilgub Jawa Barat dan
Jawa Tengah.
Informasi yang berhasil dihimpun Surabaya Pagi,
rincian dana menguap tersebut diketahui berasal dari pengadaan kertas
surat suara yang saat itu dimenangkan PT Temprina Media Grafika
senilai Rp16.871.155. 851 dan pengadaan Kartu Pemilih yang dimenangkan
PT Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai tawar Rp18.827.903. 438.
Harga tersebut dinilai terlalu mahal jika dibanding harga pada
umumnya alias diduga kuat digelembungkan. Sekedar diketahui, dengan
jumlah kartu pemilih 29,1 juta pada Pilgub putaran I (23 Juli 2008),
KPU telah merogoh kocek hampir Rp 35 miliar.
Sebagai
pembanding, kebutuhan surat suara Pilgub di Jawa Timur dengan jumlah
pemilih 29,1 juta jiwa dianggarkan sebesar (PAGU) Rp 18.827.903.438.
Diketahui pemenang tender untuk surat suara ini adalah PT Temprina Media
Grafika yang mengajukan penawaran Rp16.871.155. 851.
Jika
dibandingkan dengan Pilgub Jawa Tengah yang diselenggarakan satu bulan
lebih awal (22 Juni 2008), kebutuhan dana untuk pengadaan surat suara
untuk 28,3 juta pemilih, KPU Jawa Tengah hanya menganggarkan (PAGU)
Rp 3.372.451.000 saja. Malah saat itu, PT Lancar Abadi Jaya sebagai
pemenang tender hanya butuh Rp 2.187.627.272.
"Begitu
besarnya selisih pengadaan di KPU Jatim dan Jateng. Padahal, kartu
yang dicetak selisihnya hanya sekitar 1 juta. Masak untuk biaya
cetak 1 juta kartu pemilih butuh Rp 14 miliar," beber Bambang Smith,
Koordinator Aliansi LSM Jatim kepada Surabaya Pagi, kemarin.
Perbedaan selisih harga yang begitu mencolok tadi, dinilai Bambang
Smith sebagai lelucon bisnis yang gila. Karena KPU Jawa Tengah hanya
membutuhkan anggaran kurang dari Rp 2 miliar untuk memenuhi kebutuhan
28 juta kartu suara. Sementara pada Pilgub Jatim, hanya untuk mencetak
1 juta kartu suara, KPU Jatim, menyedot anggaran Rp 14 miliar.
Dugaan mark up juga terjadi pada kebutuhan kartu pemilih (Formulir
A). Terjadi perbedaan mencolok antara Jatim dan Jawa Barat. Dengan
asumsi jumlah pemilih yang hampir sama (sekitar 29 juta jiwa),
ternyata untuk kebutuhan kartu pemilih (Formulir A), Pemprov Jabar
hanya butuh Rp 5.000.000.000 seperti yang ditawarkan pemenang tender
-Percetakan Negara Republik Indonesia (Peruri).
Anehnya,
di Jawa Timur dengan jumlah pemilih yang juga 29 juta jiwa, dana
untuk kartu pemilih ternyata cukup fantastis. Ini diketahui dari harga
penawaran pemenang tender, PT Jasuindo Tiga Perkasa Rp
18.837.583.297. Artinya terdapat selisih Rp 13,8 miliar antara Jatim
dengan Jabar untuk pengadaan kartu pemilih (Formulir A).
Bambang mengatakan jika ditotal, maka selisih anggaran untuk memenuhi
kebutuhan surat suara serta kartu pemilih antara Jateng/Jabar dengan
Jatim mencapai Rp 27 miliar. "Saya curiga, perbedaan dana sebesar itu
untuk dibagi-bagi antara oknum KPU dengan pengusaha," tudingnya.
Akibatnya, lanjut Bambang, antara pengusaha dengan panitia ataupun
KPU sebagai pengelola dana pilgub tidak berdaya dengan nilai
keuntungan yang besar kemungkinan diperoleh.
Menurutnya,
Sekretariat KPU bisa dibilang sebagai gudangnya orang-orang kerap
melakukan kong kalikong dengan pihak ketiga dalam hal ini rekanan.
Parahnya lagi, kongkalikong itu merembet pada pembesaran setiap anggaran
kebutuhan pilgub. "Saya melihat beberapa jenis dana pengadaan ada
yang dibesar-besarkan, supaya komitmen antara pengusaha dan KPU
mulus," tukasnya.
Smith yakin, usai Pilgub Jatim, banyak
pihak akan buka-bukaan membeber apa yang sebenarnya terjadi antara kPU
dengan rekanan. Bahkan, laporan-laporan dari LSM ini sudah menjadi
bahan di Kejaksaan atau kepolisian. "Kita tidak ingin menganggu
pilgub, nanti setelah pilgub selesai, kita pasti beber semua,"
janjinya. Sampai sekarang pihaknya terus mengumpulkan data-datanya.
Termasuk tidak profesionalnya pemenang tender.
Sayangnya,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) M Djunaidi selaku salah satu
penanggungjawab tender belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Demikian
pula Sekretaris KPU Jatim, Zainal Muhtadien. Saat keduanya dihubungi
ponselnya, tadi malam, tidak aktif. Namun informasi yang didapat
wartawan Surabaya Pagi, Zainal kemarin sedang berada di Jakarta dalam
rangka rapat terkait persoalan pemilu. Sementara Djunaidi berada di
Surabaya yang siangnya masih melakukan rapat bersama Badan Kesatuan
Bangsa (Bakesbang) Jatim. n tim
Sumber : Harian Surabaya Pagi
KPU Anak emaskan Temprina
Tak hanya bocor Rp 27 miliar. Dalam pengadaan logistik untuk
pemilihan gubernur (pilgub) putaran I, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Jawa Timur juga memanjakan beberapa perusahaan besar peserta tender
sebagai anak emasnya. Dari 14 perusahaan pemenang tender pada Pilgub
putaran I, PT. Temprina Media Grafika dan PT. Jasuindo Tiga Perkasa
merupakan rekanan yang paling diuntungkan.
Selain mengais
keuntungan cukup besar, dua perusahaan top itu ternyata selalu
menjadi langganan pemenang tender KPU Jatim. Belum diketahui, apakah
keberhasilan dua perusahaan besar menjadi pemenang tender ini karena
profesionalitasnya, atau karena faktor like and dislike antardua
lembaga beda profesi itu.Yang jelas, Sholihatun Kiptiyah, Kepala
Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
menilai adanya "permainan", rekayasa dan konspirasi. Kiptiyah menilai
ada dua bentuk konspirasi dalam tender tersebut. Pertama
persengkokolan horizontal dan kedua, konspirasi vertikal.
Konspirasi horizontal, lanjutnya, biasanya dilakukan oleh para
pelaku usaha dengan cara saling kerja sama yang umumnya perusahaan
peserta tender tersebut masih satu atap (corporate). Sementara
persekongkolan vertikal terjadi lantaran adanya "permainan" antara
peserta atau pelaku usaha dengan panitia penyelenggara lelang.
"Biasanya pemenang tender itu tak jauh beda dari kalangan itu-itu saja,"
kata Kiptiyah
Sindiran Kiptiyah ini cukup beralasan
jika dikaitkan dengan siapa perusahaan yang sering menjadi langganan
pemenang tender. Dari data yang ada, ternyata PT Temprina dan PT
Jasuindo adalah rekanan yang paling mendominasi.
PT
Temprina, misalnya, boleh dibilang perusahaan ini yang paling besar
mendapat keuntungan. Pada Pilgub putaran I saja, dia memenangkan
pengadaan dua logistik sekaligus. Nilainya Rp 27 miliar lebih. Dua
logistik tadi adalah pengadaan untuk formulir B, C, D, DA, DB senilai
Rp 10.755.757.892 dan surat suara senilai Rp 16.871.155.851 "Ini hanya
pada Pilgub putaran I saja lho Mas," kata pembocor rahasia KPU Jatim
ini.
Tak cukup itu, pada Pilgub putaran II, PT Temprina
lagi-lagi memenangkan tender untuk pengadaan surat suara dan gambar
pasangan calon gubernur senilai Rp 15.328.262.340. Jika ditotal, hanya
untuk PT Temprina saja, angaran KPU tersedot Rp 42 miliar lebih.
Perusahaan lain yang ikut menikmati uang besar KPU adalah PT
Jasuindo. Perusahaan beralamat di di Jalan raya Betro, Sidoarjo ini
berkali-kali menjadi pelanggan pemenang tender. Pada putaran I saja,
PT Jasuindo memenangkan tender untuk pengadaan formulir A (Kartu
Pemilih) senilai Rp 18.837.583.297. Demikian pula dengan putaran
kedua, Jasuindo juga kembali menjadi pemenang tender untuk pengadaan
formulir A dan kartu pemilih tambahan dengan pagu Rp 4.510.857.455.
Tak cukup itu, PT Jasuindo menurut sumber ini juga memenangi
pengadaan formulir untuk Pilgub putaran III. "Jadi Jasuindo ini luar
biasa. Saya sendiri heran, begitu kuatnya Jasuindo," lontar sumber
ini.
Di luar dua perusahaan besar tersebut, masih
terdapat 12 rekanan yang ikut mencicipi anggaran KPU.. Mereka adalah
CV Angkasa Raya yang memenangkan pengadaan Alas dan Alat Coblos
senilai Rp 1.290.537.600, pengadaan gembok senilai Rp 290.400.000 (CV
Petrah Jaya), pengadaan alat kelengkapan TPS (CV PB Sudirman) senilai
Rp 2.940.336.960 dan pengadaan baliho sosialisasi yang dimenangkan PT
Panca Puji Bangun Rp 1.425.052.200.
Perusahaan lain yang
menjadi pemenang tender adalah CV Alfanza (pengadaan kaus, topi dan
jaket) senilai Rp 63.394.540, CV Prestasi untuk pengadaan stiker
senilai Rp 427.284.000, CV Fajar Pratama, pemenang tender untuk contoh
surat suara (Rp 59.459.400), pengadaan poster, Rp 307.098.000 (CV
Pemura), pengadaan spanduk dimenangkan CV Prima Mitra senilai Rp
471.900.000, pengadaan Leaflet (Rp 173.745.000) dimenangkan CV Ronggo
dan pengadaan tinta khusus sidik jari dimenangkan PT Siliwangi Panca
Perkasa, Rp 1.669.000.000.
Perusahaan tersebut, lanjut
sumber ini adalah mereka yang memenangkan tender untuk pengadaan
logistik pada Pilgub putaran I. Di luar itu, masih terdapat beberapa
rekanan perusahaan lain yang ikut ambil bagian sebagai pemenang
tender. Misalnya, PT Pura Barutama yang disebut-sebut pemenang tender
pada Pilgub putaran III untuk pengadaan surat suara dan gambar
pasangan calon, serta pengadaan kelengkapan peralatan PPS dimenangkan
oleh CV Kenongo.
Satu lagi, pada putaran kedua, juga
tedapat nama PT Gilar Ikrar Permata yang memenangkan tender
kntroversial untuk pengadaan tinta dengan nilai Rp 744.975.000.
Kemenangan tersebut sempat diprotes bahkan terjadi sanggahan dari PT
Siliwangi Panca Perkasa, PT Henka Indonesia, dan PT Tridaya Pratama.
Ulur Waktu, Modus Konspirasi
Menyikapi persoalan tender di KPU ini, Sekjen Komite Independen
Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim, Rikson Nababan mengatakan tender pada
putaran pertama dan kedua tak jauh beda. "Rata-rata pemenangnya adalah
perusahaan besar dan bonafit," ungkap Rikson pada sumber kami,
kemarin.
Mengapa yang dimenangkan perusahaan-perusaha an
itu saja? Rikson mensinyalir adanya modus rekayasa untuk sengaja
memenangkan perusahaan tersebut. Modus tadi, dilakukan antara lain
dengan mengulur-ulur waktu pelaksanaan tender.
Dia
kemudian mencontohkan, waktu yang ditetapkan KPU dalam melaksnakan
tender logistik tidak jelas. KPU, lanjutnya, sering membawa isu-isu
tidak jelas. "Tendensinya, ternyata ada modus untuk mengulur-ulur
waktu pelaksanaan tender," ucap Rikson.
Tujuannya, tak
lain untuk menggagalkan rekanan lain. Sebab dengan mengulur-ulur
waktu, waktu pelaksanaan menjadi mepet. Targetnya adalah agar rekanan
lain tidak bisa memenuhi persyaratan panitia.
"Persyaratan panitia lelang hanya akan mampu dipenuhi oleh
perusahaan-perusaha an besar yang bisa jadi sebelumnya sudah diatur
lebih dulu," kata Rikson. Bahkan Rikson menilai cara ini cukup mumpuni
karena perusahaan-perusaha an besar tetap bisa memonopoli tender hingga
putaran ketiga.
Sekedar menyegarkan ingatan, satu hari
lalu, KPU Jatim dikabarkan kebocoran Rp 27 miliar hanya untuk
pengadaan logistik Pilgub putaran I. Dana menguap tersebut, diketahui
berasal dari pengadaan kertas surat suara yang saat itu dimenangkan PT
Temprina Media Grafika senilai Rp16.871.155. 851 dan pengadaan Kartu
Pemilih yang dimenangkan PT Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai tawar
Rp18.827.903. 438.
Harga tersebut dinilai terlalu mahal
jika dibanding harga pada umumnya alias diduga kuat digelembungkan.
Untuk diketahui, dengan jumlah kartu pemilih 29,1 juta pada Pilgub
putaran I (23 Juli 2008), KPU telah merogoh kocek hampir Rp 35 miliar.
Sebagai pembanding, kebutuhan surat suara Pilgub di Jawa Timur
dengan jumlah pemilih sejumlah 29,1 juta jiwa dianggarkan sebesar
(PAGU) Rp 18.827.903.438. Dimana diketahui pemenang tender untuk surat
suara ini adalah PT Temprina Media Grafika yang mengajukan penawaran
Rp16.871.155. 851.
Jika dibandingkan dengan Pilgub Jawa
Tengah yang diselenggarakan satu bulan lebih awal (22 Juni), kebutuhan
dana untuk pengadaan surat suara untuk 28,3 juta pemilih, KPU Jawa
Tengah hanya menganggarkan (PAGU) Rp 3.372.451.000 saja. Malah saat
itu, PT Lancar Abadi Jaya sebagai pemenang tender hanya butuh Rp
2.187.627.272.
Terpisah, anggota KPU Jatim, Arief
Budiman menegaskan tidak ada diskriminasi dalam proses tender
tersebut. "Semuanya sudah melalui proses lelang," kata Arief. Mengapa
yang jadi pemenang kok perusahaan Itu-itu saja? Menjawab ini, Arief
balik menyerahkan kepada panitia lelang. "Ya tanyakan pada sekretariat
KPU. Anggota KPU tak ada hubungannya dengan proses tender," pintanya.
Pemenang Tender PILGUB Putaran I :
PAKET Pemenang Nilai
1. Pengadaan Alas dan Alat Coblos CV. Angkasa Raya Rp 1.290.537.600
2. Pengadaan Gembok CV. Petrah Jaya Rp 290.400.000
3. Formulir B,C,D, DA, DB PT. Temprina Media Grafika Rp 10.755.757.892
4. Formulir A (Kartu Pemilih) PT. Jasuindo Tiga Perkasa Rp 18.837.583.297
5. Surat Suara Pilgub PT Temprina Media Grafika Rp 16.871.155.851
6. Alat Kelengkapan TPS CV PB Sudirman Rp 2.940.336.960
7. Baliho Sosialisasi PT Panca Puji Bangun Rp 1.425.052.200
8. Pengadaan Kaos, Topi dan Jaket CV Alfanza Rp 63.394.540
9. Pengadaan Stiker CV Prestasi Rp 427.284.000
10. Pengadaan Contoh Surat Suara CV Fajar Pratama Rp 59.459.400
11. Pengadaan Poster CV Pemura Rp 307.098.000
12. Pengadaan Spanduk CV Prima Mitra Rp 471.900.000
13. Pengadaan Leaflet CV Ronggo Rp 173.745.000
14. Tinta khusus Sidik Jari PT Siliwangi Panca Perkasa Rp 1.669.000.000
BERITA TERKAIT :http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/07/medianusantara-melawan-lupa-cara_21.html
[Non-text portions of this message have been removed]
http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus meninggalkan forum ini silakan kirim email ke:
kmnu2000-unsubscribe@yahoogroups.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar