Dana Rp25T, Rakyat Harus Bisa Berobat GratisPresiden meminta Kementerian Kesehatan menyiapkan dana Rp25 triliun.Rabu, 8 Agustus 2012, 11:17Anggi Kusumadewi  Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.(VIVAnews/Fernando Randy)Siti Fadilah: Rp25 Triliun Cukup Gratiskan Seluruh Rakyat Berobat Tanpa Perlu IuranRabu, 8 Agustus 2012 - 12:41 · Topik: jamkesmas  Siti Fadilah Supari (Istimewa) Gak perlu lagi iuran karena dananya sudah disediakan. Seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan yang miskin maupun yang kaya, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk berobat baik di puskesmas maupun rumah-rumah sakit pemerintah di kelas 3. Jadi pemerintah memenuhi kewajiban bukannya berbisnis seperti BPJS yang direncanakan -Siti Fadilah Jakarta, Seruu.com - Niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan anggaran jaminan kesehatan masyarakat menjadi Rp25 Triliun perlu dikawal, agar dapat membebaskan pembiayaan kesehatan seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 250 Juta orang. Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari menjelaskan bahwa dengan uang tersebut maka pemerintah sudah tidak perlu lagi menarik iuran sepeserpun dari rakyat SBY Naikkan Anggaran Kesehatan Rakyat Rp25 Triliun JAKARTA – Pemerintah SBY berencana akan menaikkan anggaran Rp25 Triliun untuk anggaran jaminan kesehatan masyarakat bagi 250 juta jiwa. Niat SBY untuk menaikkan anggaran ini diharapkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari harus diawasi ketat. Pasalnya anggaran besar ini dapat membebaskan pembiayaan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Dengan tersedianya anggaran yang besar ini pula praktis pemerintah sudah tidak perlu lagi menarik iuran sepeserpun dari rakyat. "Tidak perlu lagi adanya iuran karena dananya sudah disediakan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan yang miskin maupun yang kaya. Tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk berobat baik di puskesmas maupun rumah-rumah sakit pemerintah di kelas 3. Jadi pemerintah sudah memenuhi kewajibannya, bukannya berbisnis seperti Badan Penanggulangan Jaminan Sosial (BPJS) yang direncanakan," tegas Fadilah, Rabu (8/8). Menurutnya, sistim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) secara nyata sudah berhasil berjalan selama 3 tahun untuk 76,4 Juta rakyat Indonesia yang miskin dan tidak mampu. Dengan dana tersebut berarti pemerintah sudah melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat. Cukup hanya dengan KTP setiap orang akan gratis berobat, rawat jalan atau rawat inap. Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini, pembebasan biaya dapat berlaku bagi semua jenis penyakit termasuk jantung, kanker, cuci darah, semua konsultasi dokter dan tindakan medis. Dan dengan dana Rp25 triliun, pemerintah dapat membayar premi Rp8.000 per orang per bulan dalam satu tahun. Sehingga seluruh rakyat dijamin biaya kesehatannya. "Jamkesmas dengan premi Rp 5.000 saja masih sisa, apalagi dengan Rp8.000. Kan nggak seluruh rakyat jatuh sakit dalam setahun," serunya. Dalam sistim Jamkesmas, lanjut Fadilah, semua rumah sakit pemerintah menerima uang muka dan jika kurang bisa mengklaim pada kementerian kesehatan. Sebab itulah, supaya uang tidak hilang, uangnya ditaruh di kas Negara. Bukan di kementerian dan dikelola secara transparan. Setelah verifikasi, kementerian bisa meminta kas negara untuk membayarkan klaim tagihan rumah sakit. Namun jika Rp25 triliun diserahkan ke BPJS maka hanya 86 juta rakyat yang dijamin kesehatannya. Karena BPJS yang menggunakan sistim asuransi sosial masih mewajibkan sebagian rakyat termasuk buruh, PNS dan TNI/Polri membayar iuran setiap bulan dengan jalan potongan gaji. "Padahal tidak semua penyakit akan ditanggung dan pemberlakuan sistim rujukan berjenjang bertujuan agar dana di BPJS dari iuran masyarakat ditambah Rp25 Triliun tersebut dapat di investasikan dibidang yang lain untuk mencari keuntungan," jelasnya. Sementara itu pimpinan Konggres Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI), Parto menjelaskan bahwa kaum buruh menuntut agar tidak ada diskriminasi dalam jaminan sosial karena presiden akan menyediakan Rp25 triliun untuk jaminan kesehatan. "Kaum buruh, TNI/Polri dan PNS bekerja membangun negeri dan menjaga keamanan dan pertahanan, kok gajinya dipotong untuk membayar asuransi BPJS nya. Kami akan melawan," tegasnya. Ketua DKR Papua-Papua Barat, Donad Haipon menyatakan bahwa asuransi sosial yang dianut dalam BPJS memaksa rakyat ikut asuransi, padahal kesertaan asuransi murni adalah sukarela. "Ini negara memeras rakyatnya selain bayar pajak, bayar iuran BPJS dan kalau sakit tetap bayar karena tidak ditanggung semuanya," tegasnya. Siti Fadilah: Rp 25 T Cukup Gratiskan Seluruh Rakyat Berobat Tanpa Perlu IuranRabu , 08 Agustus 2012 10:53:49 Oleh : Rini Hairani KBRN, Jakarta: Niat Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan anggaran jaminan kesehatan masyarakat menjadi Rp 25 Triliun perlu dikawal, agar dapat membebaskan pembiayaan kesehatan seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 250 juta orang. Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari menjelaskan bahwa dengan uang tersebut maka pemerintah sudah tidak perlu lagi menarik iuran sepeserpun dari rakyat "Gak perlu lagi iuran karena dananya sudah disediakan. Seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan yang miskin maupun yang kaya, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk berobat, baik di Puskesmas maupun rumah-rumah sakit pemerintah di kelas 3. Jadi, pemerintah memenuhi kewajiban bukannya berbisnis seperti BPJS yang direncanakan," jelasnya di Jakarta, Selasa (8/8). Sistim Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) ini, menurutnya, secara nyata sudah berhasil berjalan selama 3 tahun ini pada 76,4 juta rakyat Indonesia yang miskin dan tidak mampu. "Dengan dana tersebut berarti pemerintah sudah melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat. Cukup dengan KTP setiap orang akan gratis berobat, rawat jalan atau rawat inap," ujarnya. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini menjelaskan pembebasan biaya dapat berlaku bagi semua jenis penyakit termasuk jantung, kanker, cuci darah, semua konsultasi dokter dan tindakan medis. Menurutnya dengan dana Rp 25 triliun, maka pemerintah dapat membayar premi Rp 8.000 per orang per bulan dalam satu tahun, sehingga seluruh rakyat dijamin biaya kesehatannya. "Jamkesmas dengan premi Rp 5.000 saja masih sisa, apalagi dengan Rp 8.000. Kan nggak seluruh rakyat jatuh sakit dalam setahun," jelasnya. Dalam sistim Jamkesmas, lanjut Fadilah, semua rumah sakit pemerintah menerima uang muka dan jika kurang bisa mengklaim pada Kementerian Kesehatan. "Supaya uang tidak hilang, ditaroh di kas negara, bukan di kementerian dan dikelola secara transparan. Setelah verifikasi, kementerian bisa meminta kas negara untuk membayarkan klaim tagihan rumah sakit," jelasnya. Namun, menurut Siti Fadillah, apabila Rp 25 triliun diserahkan ke BPJS, maka hanya 86 juta rakyat yang dijamin kesehatannya, karena BPJS yang menggunakan sistim asuransi sosial masih mewajibkan sebagian rakyat termasuk buruh, PNS dan TNI/Polri membayar iuran setiap bulan dengan jalan potongan gaji. "Padahal tidak semua penyakit akan ditanggung dan pemberlakuan sistim rujukan berjenjang bertujuan agar dana di BPJS dari iuran masyarakat ditambah Rp 25 T tersebut dapat di investasikan di bidang yang lain untuk mencari keuntungan," jelasnya. Sementara itu pimpinan Kongres Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI), Parto menjelaskan bahwa kaum buruh menuntut agar tidak ada diskriminasi dalam jaminan sosial karena presiden akan menyediakan Rp 25 T untuk jaminan kesehatan. "Kaum buruh, TNI/Polri dan PNS bekerja membangun negeri dan menjaga keamanan dan pertahanan, koq gajinya dipotong untuk membayar asuransi BPJS nya. Kami akan melawan," tegasnya. Sementara itu Ketua DKR Papua-Papua Barat, Donad Haipon menyatakan bahwa asuransi sosial yang dianut dalam BPJS memaksa rakyat ikut asuransi, padahal kesertaan asuransi murni adalah sukarela. "Ini negara memeras rakyatnya selain bayar pajak, bayar iuran BPJS dan kalau sakit tetap bayar karena tidak ditanggung semuanya," tegasnya. (Rini/DS/AKS) (Editor : Agus K Supono)KASBI : Jangan Potong Gaji TNI/POLRI Untuk Bayar BPJSRabu, 8 Agustus 2012 - 12:47 · Topik: jamkesmas  Lambang KASBI (Istimewa) Kaum buruh, TNI/Polri dan PNS bekerja membangun negeri dan menjaga keamanan dan pertahanan, kok gajinya dipotong untuk membayar asuransi BPJS nya. Kami akan melawan - Parto Jakarta, Seruu.com - Pimpinan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Parto, menuntut agar tidak ada diskriminasi dalam jaminan sosial terkait rencana presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan menyediakan dana Rp25 Triliun untuk jaminan kesehatan. "Kaum buruh, TNI/Polri dan PNS bekerja membangun negeri dan menjaga keamanan dan pertahanan, kok gajinya dipotong untuk membayar asuransi BPJS nya. Kami akan melawan," tegas Parto dalam rilis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Selasa (08/8/2012). |
VIVAnews – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menyatakan, niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengalokasikan anggaran Rp25 triliun sebagai investasi awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu dikawal.
Ini agar dana Rp25 triliun tersebut dapat digunakan untuk membebaskan pembiayaan kesehatan seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa. Ketua Dewan Pembina DKR yang juga mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, mengatakan dengan uang Rp25 triliun itu, pemerintah tak perlu lagi menarik iuran berobat sepeser pun dari rakyat.
"Tak perlu lagi iuran karena dana sudah disediakan. Seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan yang miskin maupun yang kaya, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk berobat, baik di puskesmas maupun rumah-rumah sakit pemerintah kelas 3," kata Siti dalam rilis yang diterima VIVAnews, Rabu 8 Agustus 2012.
"Dengan dana itu, berarti pemerintah sudah melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat. Cukup dengan KTP, setiap orang akan gratis berobat, rawat jalan, atau rawat inap," ujar Siti. Pembebasan biaya itu dapat berlaku bagi semua jenis penyakit, termasuk jantung, kanker, cuci darah, serta semua konsultasi dokter dan tindakan medis.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu juga menyatakan, dengan dana Rp25 triliun, maka pemerintah dapat membayar premi sebesar Rp8.000 per orang per bulan dalam satu tahun, sehingga biaya kesehatan seluruh rakyat terjamin.
Siti menjelaskan dalam sistem Jamkesmas, semua rumah sakit pemerintah menerima uang muka dan jika kurang bisa mengklaim pada Kementerian Kesehatan. "Supaya uang tidak hilang, uang dikelola secara transparan dan ditaruh di kas negara, bukan di Kemenkes. Setelah verifikasi, Kemenkes baru bisa meminta kas negara untuk membayarkan klaim tagihan rumah sakit," terang dia.
Jika hal itu terealisasi, imbuh Siti, maka "Pemerintah telah memenuhi kewajiban kepada rakyat, dan bukannya berbisnis seperti BPJS yang sedang direncanakan." Siti menilai sistem Jamkesmas secara nyata sudah berhasil berjalan selama tiga tahun pada 76,4 juta rakyat Indonesia yang miskin dan tidak mampu.
Tak sepakat BPJS
Siti mengatakan apabila uang Rp25 triliun itu diserahkan ke BPJS dan bukannya Jamkesmas, maka hanya 86 juta rakyat yang dijamin kesehatannya, karena BPJS menggunakan sistem asuransi sosial yang masih mewajibkan sebagian rakyat, termasuk buruh, Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri untuk membayar iuran setiap bulan lewat potongan gaji.
"Padahal tidak semua penyakit akan ditanggung dalam asuransi itu. Pemberlakuan sistem rujukan berjenjang juga bertujuan agar dana BPJS dari iuran masyarakat ditambah Rp25 triliun tersebut dapat diinvestasikan di bidang lain untuk mencari keuntungan," kata Siti Fadilah.
Sementara itu, pimpinan Kongres Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Parto, mengemukakan tuntutan kaum buruh agar tidak ada diskriminasi dalam jaminan sosial karena Presiden akan menyediakan Rp25 triliun untuk jaminan kesehatan.
"Kaum buruh, TNI/Polri, dan PNS bekerja membangun negeri dan menjaga keamanan dan pertahanan. Tapi kok gajinya malah dipotong untuk membayar asuransi BPJS. Kami akan melawan," kata Parto.
Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Papua dan Papua Barat, Donad Haipon, menyatakam sistem asuransi sosial yang dianut dalam BPJS memaksa rakyat untuk ikut asuransi, padahal menurutnya keikutsertaan dalam asuransi seharusnya bersifat sukarela.
Milis Pers Indonesia
Powered by : http://www.GagasMedia.com
GagasMedia.Com Komunitas Penulis Indonesia
Publish Tulisan Anda Disini !
Khusus Iklan Jual-Beli HP/PDA
Ratusan Game/Software HP Gratis
http://www.mallponsel.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tidak ada komentar:
Posting Komentar