Jumat, 25 Juli 2014

Prabowo Desak SBY Perpanjang Jabatan 1 Tahun, Lalu Pemilu & Pilpres Ulang 2015

Prabowo Desak SBY Perpanjang Jabatan 1 Tahun, Lalu Pemilu & Pilpres Ulang 2015

Pasca pernyataan Prabwo Subianto tidak lagi mengikuti proses rekapitulasi pemilihan umum, situasi di Rumah Polonia, Jakarta Timur, masih cukup ramai.

Berikut pernyataan dari capres nomor urut 1 Prabowo Subianto:
"Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban amanat dari masyarakat, sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 45 akan menggunakan hak konstitusioal kami, yaitu menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum. Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung."

Setelah penolakan Prabowo atas hasil pilpres di Rumah Polonia, tim Prabowo-Hatta rencananya juga akan mendesak Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang berisi perpanjangan masa kepemimpinan SBY selama 1 tahun mendatang. Diharapkan pada tahun itu, KPU bisa menggelar Pemilu & Pilpres ulang

Sumber: http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2081867/prabowo-minta-presiden-sby-buat-perppu-perpanjangan-kepemimpinan

Selain itu melalui media jurnal3.com yang dibuat & dibiayai untuk mensukseskan Prabowo sebagai Presiden RI, Sejumlah dosen yang bergabung dalam tim sukses Prabowo, yakni  Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil langkah hukum dan tindakan politik menyikapi perkembangan Pilpres 2014.
"Kami mengharapkan agar Presiden RI segera mengambil tindakan, baik hukum maupun politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata DR Syaiful Bahri, Ketua Bidang Hukum ADI, Rabu (23/07/2014).

Sabtu, 19 Juli 2014

Mari Tuntut Pencoblosan Ulang , Untuk Selamatkan Indonesia

Pilpres RI 2014
Mari Tuntut Pencoblosan Ulang , Untuk Selamatkan Indonesia
Prahara Indonesia
Untuk menyelamatkan RI, dalam pilpres 2014 ini, pasangan Prabowo - Hatta harus jadi pemenangnya. Akan tetapi ternyata masyarakat masih banyak yang tertipu oleh  Jokowi - Jusuf Kalla, Sehingga masih banyak masyarakat yang memilih Jokowi.

Patut disesalkan, karena dengan banyaknya masyarakat yang pilih Jokowi, ini mengindikasikan bahwa ajaran yang bertentangan dengan Pancasila & Agama, sudah mulai merasuk pada cukup besar pada masyarakat RI, sebagaimana dikatakan oleh bapak Aburizal Bakrie saat bersama mendeklarasikan Koalisi Merah Putih yang disebut juga koalisi permanen, bahwa tujuan utama dibentuknya KMP adalah untuk membendung ajaran yang bertentangan dengan dasar negara RI.

Untuk itu sebagai upaya menyelamatkan NKRI dari paham yang sesat, seluruh tim Prabowo - Hatta, telah meminta pada KPU, Bawaslu dll agar dilakukan pemungutan suara (pencoblosan) ulang, khususnya di TPS dimana pasangan Prabowo - Hatta dikalahkan (dikalahkan, bukan kalah)

Langkah ini pasti akan didukung oleh Bawaslu, KPU & berbagai elemen masyarakat yang cinta NKRI dan tidak ngin NKRI tenggelam dalam kesesatan. Dengan dilakukannya pencoblosan ulang dibeberapa TPS, memang di TPS tersebut pasangan Jokowi tetap unggul, tetapi angka keunggulannya sudah berkurang sangat banyak, karena banyak pemilih yang tidak hadir/berpartisipasi pada pencoblosan ulang, karena pengumuman pencoblosan ulang bisa mendadak. Kebanyakan yang dilakukan pencoblosan ulang, tingkat kehadiran hanya berkisar 10-40%, bahkan ada TPS yang tadinya pemilihnya sekitar 300an orang, saat dilakukan pencoblosan ulang, yang hadir hanya 3 orang.

Sebagai lembaga negara yang tidak ingin RI tenggelam dalam ajaran sesat, KPU & Bawaslu tidak akan merekomendasi pencoblosan ulang pada TPS yang perolehan suara Prabowo - Hatta sudah menang.

Dengan cara ini tentunya akan bisa  mengurangi jumlah suara, dan dipastikan jika tuntutan pencoblosan ulang kita serukan secara kompak, dan pencoblosan ulang dilakukan di banyak TPS,  maka pasangan Prabowo - Hatta akan menang. (Sebagai Informasi, saat ini berdasar data, sudah dituntut pencoblosan ulang pada ribuan TPS, dan sebagian besar akan direkomendasikan oleh Bawaslu & KPU, dan sudah banyak TPS yang menggelar coblosan ulang dengan hasil yang menggembirakan, dimana suara untuk Jokowi sudah berkurang cukup banyak)

Jika masih kalah, maka pilpres akan dibawa ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dan kita percaya bahwa Hamdan Zulfa yang merupakan ketua MK adalah anggota Partai Bulan Bintang (PBB) dan juga ada yng lain yakni  Hakim MK yang berwenang menyidangkan sengketa Pilpes yakni Patrialis Akbar yang merupakan anggota Partai Amanat nasionak (PAN), dimana PBB dan PAN adalah pendukung kolisi merah putih yang tidak ingin RI jatuh dalam kesesatan. Kita yakin MK akan juga merekomendasikan pencoblosan ulang, dan dengan itu angka pemilih dari Jokowi akan turun sangat banyak dan kita sambut kemenangan Prabowo - Hatta, untuk menangkal bahaya dari paham sesat yang sudah merasuk pada sebagian besar masyarakat RI

Mari Selamatkan Indonesia, Menuju Indonesia Bangkit

Dua Kecurangan Jadi Dasar Prabowo - Hatta Tuntut Pencoblosan Ulang

Pengumuman pemenang Pilpres 2014 secara nasional sesuai jadwal akan dilakukan pada 22 Juli mendatang. Namun sebelum hasil Pilpres resmi diumumkan, banyak desakan agar diadakan pencoblosan ulang di beberapa daerah di Indonesia.

Salah satunya yang dikemukakan wakil tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta Romahurmuziy. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ini mengungkapkan dua alasan kenapa pihaknya menuntut pencoblosan ulang di beberapa daerah. Pertama kata dia, karena banyaknya penggunaan KTP orang yang sudah meninggal. Kedua, penggunaan KTP dalam pencoblosan tanpa adanya form A5.

"Dugaan kecurangan dari tim advokasi adalah dugaan yang masif, terstruktur, dan sistematis," jelas Romy, di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Fakta tersebut ditemukan tim advokasi Prabowo-Hatta di antaranya terjadi di DKI Jakarta yang terdapat sekitar 300.000 KTP. Sementara di Provinsi Jawa Barat pihaknya menemukan 600 KTP orang yang sudah meninggal.

"Itu yang baru ketahuan, dan belum juga di provinsi-provinsi lain, seperti Tuban, Malang, Jember, yang ditemukan banyak menggunakan KTP mencoblos tanpa A5," jelasnya.


Selasa, 08 Juli 2014

Minggu Tenang Pilpres, La Nyalla Edarkan Lagi Tabloid Obor Rakyat & SapuJagat

Berpotensi Untuk Hancurkan NKRI
Minggu Tenang Pilpres, La Nyalla Edarkan Lagi Tabloid Obor Rakyat & SapuJagat


Pada saat tahapan pilpres 2014 yang seharusnya sudah memasuki minggu tenang, selasa (8 Juli 2014) dini hari, di Surabaya, masyarakat menangkap pelaku penyebaran Tabloid Obor Rakyat yang berisi provokasi & meresahkan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, saat mulai sebelum masa kampanye pilpres, Tabloid Obor Rakyat sudah beredar di seluruh Indonesia dalam jumlah ratusan ribu eksemplar. Tabloid ini menghebohkan karena selain berisi berita2 yang mendiskreditkan Jokowi Widodo (Jokowi), salah seorang capres pada pilpres 2014 ini, tabloid ini juga cenderung mengadu-domba, menimbulkan rasa kebencian, permusuhan & memecah-belah masyarakat Indonesia dalam hal SARA (suku, ras, agama & antar golongan). Dan saat ini penanggugjawab Tabloid ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian

Peristiwa yang ditangkap masyarakat Surabaya pada selasa dini hari tersebut adalah pembagian Tabloid Obor Rakyat dan juga Tabloid SapuJagat yang isinya juga berisi hasutan & mengadu domba masyarakat serta pembagian sembako, kaos, stiker pasangan capres PraHara (Prabowo - Hatta Radjasa), dan selebaran dari La Nyalla Academia yang berisi ajakan pada masyarakat untuk memilih pasangan PraHara & mendiskreditkan pasangan capres yang lain dengan tudingan yang berbau SARA. Oleh masyarakat pelaku penyebaran diserahkan pada pihak kepolisian di Surabaya.

Pada pilpres RI 2014 ini, La Nyalla Mattalitti ketua Kadin (Kamar Dagang & Industri) & ketua MPW Pemuda Pancasila Jatim (Jawa Timur) memang menonjolkan & mengumumkan dirinya seolah sebagai pendukung utama dari pasangan PraHara. Hal ini bisa dilihat pada masa kampanye yang lalu, ratusan spanduk, banner dengan logo La Nyalla Academia terpasang dibanyak tempat di Jatim dengan himbauan "pokoknya masyarakat harus memilih pasangan PraHara"

Yang sangat disayangkan oleh masyarakat adalah, pada saat sudah memasuki minggu tenang, La Nyalla Academia malah melakukan kampanye dengan pembagian sembako, kaos, stiker pasangan capres yang didukungnya. Yang lebih memprihatinkan adalah gerombolan La Nyalla Academia memperbanyak/mengedarkan lagi Tabloid Obor Rakyat dalam jumlah puluhan ribu eksemplar yang berisi fitnah & adu domba yang cenderung bisa memecah-belah persatuan rakyat Indonesia. Padahal pengelola Tabloid Obor Rakyat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, karena dianggap bisa merusak persatuan, kesatuan & keutuhan NKRI.

Yang lebih parah, kelompok La Nyalla ini juga meng-order Tabloid lain yakni Tabloid SapuJagat milik seorang tokoh pers gaek di Surabaya dalam jumlah puluhan ribu eksemplar yang memuat berita yang isinya hampir sama dengan Tabloid Obor Rakyat untuk diedarkan keseluruh Jatim, untuk menimbulkan keresahan masyarakat menjelang dilaksanakannya Pilpres.

Masyarakat berharap, bahwa pihak kepolisian menindak secara tegas, upaya dari kelompok ini yang diduga telah melakukan upaya memecah belah & menimbulkan keresahan masyarakat. Jangan hanya pelaku yang mengedarkannya saja yang dikenakan hukum, tapi otak dari pelaku adu domba untuk memecah belah NKRI ini yang harus diusut tuntas. Karena pelaku yang ditangkap masyarakat & dierahkan pada kepolisian, saat mengedarkan provokasi untuk menghancurkan NKRI ini diduga hanya melakukan penyebaran itu karena mendapat upah/bayaran saja.

Masyarakat menganggap bahwa La Nyalla Mattalitti menonjolkan diri seolah sebagai satu2nya pendukung utama pasangan capres PraHara ini sebenarnya tidaklah secara tulus mendukung pasangan PraHara. Akan tetapi hanya merupakan upaya mencari muka & berharap jika Prabowo menang dalam pilpres, akan meminta bahwa kasus2 korupsi Kadin Jatim sejumlah puluhan milyar rupiah  yang saat ini sedang diperiksa oleh aparat hukum, bisa dihentikan pengusutannya.

Beranikah kepolisian mengusut dugaan kasus upaya adu-domba & memecah-belah persatuan NKRI yang merwesahkan masyarakat ini, secara tuntas?


AOM - Aliansi Orang peMberani