Media Nusantara: [inti-net] Hari Tengah Menguji Kepekaan Presiden SBY

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/07/28/65492/hari_tengah_menguji_kepekaan_presiden_sby/#.UBUhE6PDMeU

Sabtu, 28 Jul 2012 00:02 WIB

Hari Tengah Menguji Kepekaan Presiden SBY
Oleh : Darwin Putra Sitepu.

Kecewa. Mungkin itulah yang tengah dirasakan warga korban lumpur Lapindo yang berada di kawasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Terhitung sejak semburan pertama terjadi hingga saat ini, kondisi mereka, warga korban lumpur Lapindo masih dihantui ketidakpastian. Hal ini berangkat dari kecenderungan lemahnya pemerintah dalam menanggapi berbagai tuntutan dan aksi warga korban lumpur Lapindo dalam memperoleh keadilan.
Aksi tutup jalan sering kali terjadi di kawasan Porong dengan sengaja dilakukan warga korban lumpur Lapindo sebagai aksi kekecewaan mendalam. Namun yang di dapat hanya kerugian semata, tanpa ada respon positif dari pihak berwenang, pemerintah setempat. Media sebagai corong keadilan juga telah berulang kali menunjukkan fakta bahwa warga Porong tengah kesulitan. Namun tetap saja masih dianggap hal biasa saja di negeri ini. Bagaimana tidak, kemiskinan saja dianggap kesalahan rakyatnya yang malas. Bukankah itu aneh.

Sejak tempat tinggal dan lapangan kerja, telah tiada. Sejak itu juga perekonomian rumah tangga sebagian besar warga korban lumpur Lapindo kian terpuruk. Hal ini diperparah lagi dengan adanya pola ganti rugi yang cenderung dipolitisir. Kecenderungan itu tampak jelas dengan lambat dan lemahnya penyelesaian ganti rugi yang tidak seberapa dibandingkan kerusakan yang didera warga sekitar kawasan lumpur Lapindo.

Hari Suwardi: Pencari Keadilan

Dipenuhi dengan rasa kecewa, dengan sedikit harapan muncullah lelaki paruh baya, Hari Suwardi, bak superman tengah disorot banyak media. Hari Suwardi sebagai salah seorang warga korban lumpur Lapindo seketika menjadi patriot berdaya ledak semangat juang beramunisi uang seadanya, memberanikan diri bersama rekannya melintasi jalanan menuju titik sentral terpenting di Jakarta, Istana Negara.

Perjuangan Hari Suwardi, korban lumpur Lapindo, masih berlanjut. Hari yang berniat mengadu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya tiba di Jakarta setelah berjalan kaki selama 25 hari dari Porong, Sidoarjo. Hari tiba di Jakarta pagi tadi, Minggu (8/7/2012), sekira pukul 09.00 WIB. Dia langsung menuju Kantor Kontras di Jalan Borobudur, Cikini, Jakarta Pusat. Dengan ditemani Harto Wiyono (42) yang mengawal Hari dengan membawa motor, Hari menuntut pada pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus lumpur Lapindo yang menurutnya pembayarannya masih kurang sekira Rp1 triliun. "Secepatnya pemerintah harus menyelesaikan permasalahan di Sidoarjo ini, saya tidak akan menyebutkan aset saya berapa yang paling penting semua warga disana harus segera menyelesaikan pembayaran," ungkapnya saat berbincang dengan Okezone salah satu media yang terus mengikuti aksinya.

Berbekal uang seadanya, Hari mampu mencapai Jakarta bermodalkan doa dan kegigihan tengah mendatangi wakil rakyat di Senayan. Setibanya disana, Hari langsung menemui salah seorang anggota DPR untuk memenuhi permintaannya untuk dipertemukan dengan Presiden SBY. Ditimpal dengan dukungan dari DPR, melalui Fraksi PKS tidak ketinggalan membumingkan di media dengan harapan dan keinginan Hari Suwardi untuk bertemu orang nomor satu di republik ini.

Berikut pernyataan salah seorang anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mau menemui Hari Suwardi, warga Porong, korban lumpur Lapindo Sidoarjo yang melakukan aksi jalan kaki Sidoarjo-Jakarta. "Saya yakin sebagai negarawan Pak SBY selaku Presiden dan Pak Ical selaku tokoh besar di negeri ini memiliki kelembutan hati, kepekaan, dan kepedulian yang besar atas persoalan anak bangsa yang terzalimi," kata Indra, kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin (9/7/2012).

Belum lama sejak kedatangan Hari, salah satu kejadian yang tidak kalah penting saat penulis buku berjudul "Lapindo File": Konspirasi SBY-Bakrie?" diterbitkan, seketika itu juga penulis Ali Azhar Akbar menghilang bagaikan angin lalu. Penuh misteri. Kondisi yang begitu mengkhawatirkan tersebut tengah diperhadapkan pada orang-orang pencari keadilan. Pihak berwenang, polisi juga hingga kini kesulitan mendapatkan jejaknya. Seakan aroma politisi begitu kental terjadi.

Kategori kasus lumpur Lapindo yang telah disetujui oleh pemerintah sebagai bencana alam, sebenarnya masih menuai kontroversi. Bagaimana tidak, keluarnya lumpur Lapindo tidak dapat disamakan dengan kejadian alami seperti gunung berapi. Melainkan sejak PT Minarak Lapindo melakukan aktivitas perusahaannya di kawasan tersebut. Dari sudut pandang latar belakang semburan lumpur muncul sejak aktivitas PT Minarak Lapindo mulai melakukan kesalahan. Hal ini ditengarai akibat pipa bawah tanah yang dipasang tidak sepenuhnya dapat terjamin.

Bagaimana pun logika bermain, terang saja kesalahan manusia itu telah dikesampingkan sejak diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai bencana alam, dan dimenangkan pihak perusahaan PT Minarak Lapindo. Ntah, bagaimana caranya itu bisa dimenangkan. Alhasil hari ini, pemerintah harus menyisihkan APBN-nya untuk membiayai ganti rugi atas kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal warga korban lumpur Lapindo. Sebuah tanggung jawab yang tidak semestinya. Walaupun tak dimungkiri bahwa perusahaan milik Group Bakrie yang juga menangani kasus pembiayaan ganti rugi korban Lapindo masih ikut dan didapati tebang pilih.

Pernyataan jelas, tegas, dan padat dilontarkan Hari Suwardi ketika diwawancarai beberapa media. Salah satunya menyatakan bahwa pola ganti rugi yang wajib didapatkan warga korban lumpur Lapindo hingga kini belum juga terpenuhi. Sedangkan kondisi warga korban masih terpuruk. Dengan mantapnya, Hari tidak enggan menyambung perkataannya dengan meminta orang nomor satu di republik ini untuk segera memberikan keadilan. Hari menganggap tinggal salah seorang negarawan yang tinggal di Istana Negara inilah yang dapat sedikit membukakan secercah harapan di hatinya.

Penutup

Belakangan hari, ternyata Hari Suwardi bersama rekannya masih menunggu respon dan panggilan yang kian hari semakin tidak memberikan kepastian. Seakan upaya dan kegigihannya tidak dibayar dengan kesudahan yang selayaknya, sebuah pertemuan saja dengan Presiden SBY. Harapan itu pun semakin sirna. Kondisi memaksanya untuk memendam rasa kecewa sedalam-dalamnya atas kesibukan yang super tengah dijalani seorang Presiden negeri ini.

Forum Internasional bidang ekonomi seperti IMF, akhir-akhir ini semakin mendesak Presiden SBY untuk mendorong dan memastikan kedudukan negara Indonesia masih dalam tataran perekonomian aman dan terkendali. Belum lagi, tuntutan MDGs semakin menjadi-jadi sejak waktu kepemimpinannya semakin dekat dengan akhir masa kerjanya. Berangkat dari kesibukan luar biasa itu, pertemuan dengan Presiden akhirnya sirna begitu saja. Walaupun tidak ada respon langsung yang Hari dapatkan dari Juru bicara ataupun menterinya.

Menutup aksinya, Hari Suwardi meminta DPR untuk semakin proaktif dengan kondisi warga lumpur Lapindo, yang tidak lain adalah rakyat Indonesia juga. Hari mengharapkan suatu saat keadilan itu benar-benar diwujudkan tidak dengan janji-janji kosong di saat pemilu saja. Dibutuhkan pemimpin yang cinta pada rakyatnya. Sehingga di kemudian hari para pencari keadilan tidak disepelekan begitu saja.

Hemat penulis, sebagaimana orang bijak katakan bahwa pemimpin itu dapat dilihat sejauh mana kepekaan pemimpin itu terhadap kondisi rakyatnya, hal tersebut terpatri sebagai wujud pemimpin amanah. Menjadi fakta pemimpin amanah tersebut tengah sulit ditemui. Semoga tekad Hari Suwardi juga dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemimpin di kemudian hari.***

Penulis adalah Mahasiswa Unimed, Ikhwan di Pondokan Ar-Rahman, UKMI-Unimed

[Non-text portions of this message have been removed]