________________________________
Bomber Gereja Solo, (Bukan) Teroris?
Oleh : Berthy B Rahawarin | 26-Sep-2011, 08:27:24 WIB
Kabar Indonesia Tampaknya skeptisisme masyarakat terhadap pengungkapan motif dan pelaku bom gereja Protestan Bethel Injili di Solo (25/9/2011), akan sama dengan skeptisisme masyarakat terhadap tindak konfidennya masyarakat terhadap bom Mesjid di Polresta Cirebon.
Masyarakat tidak amat terkejut dengan kejadian bom Gereja di Solo. Kejadian yang berparalel dengan bom Mesjid di Polresta Cirebon dari beberapa aspeknya. Pelaku bom menjadi korban satu-satunya, daya ledak rendah, dan seterusnya, amat kental.
Dilibatkannya polisi sebagai oknum dan institusi dalam sebuah tindak pidana, mulai nampak menjadi sesuatu yang digunakan untuk membangun keyakinan masyarakat. Polisi yang menjadi korban bom, Wiliardi Wizar yang dikorbankan dalam kasus Antasari Azhar, hingga korban bom bunuh diri dalam peristiwa bom Mesjid Polresta Cirebon dan korban bunuh diri yang sendirian di Gereja Bethel Solo, menjadi catatan yang tampak, tidak serba kebetulan.
Dengan modus sedemikian, tidak mudah bagi penegak hukum untuk memberikan keyakinan pada masyarakat, motif dan modus yang ada dalam kejadian-kejadian. Tampaknya masyarakat akan menahan diri untuk percaya motif dan modus yang berasal dari pihak berwajib, dan berusaha, secara tersembunyi maupun terang-terangan, ingin percaya pada isu-isu masyarakat yang berbeda dengan penjelasan versi resmi pemerintah Indonesia.
Meski bukan satu-satunya, pengungkapan indikasi-indikasi adanya rekayasa dalam kasus Antasari sebagai "novum", di mana oknum kepolisian terlibat, telah dan akan terus menjadi pertanyaan dari upaya serius Pemerintah dan Lembaga Tinggi Negara memberi kenyamanan kepada warga Negara.
Hal yang membanggakan kelompok keyakinan berbeda makin sepakat bahwa tindakan pengeboman, misalnya di gereja, tidak ada hubungan dengan pertentangan keyakinan tertentu. Bahkan mereka yang disebut fundamentalis sekalipun, disepakati sebagai bukan pelaku, bila tidak dibiarkan atau dikondisikan menjadi pelaku. Ini para Machiavellian politik: mengamankan kepentingan politik dan kekuasaan dengan cara mengkriminalkan kelompok tertentu. Cara lama yang terus dipertahankan.
Argumen ini datang dari faktor-faktor dan fenomena-fenomena, bahwa pengalihan isu dengan aksi kriminal yang harus dipertanggungjawabkan kepada mereka yang berwenang dalam mengelolah negara, malah belum tentu diyakini masyarakat dengan sistem penegakkan hukum yang bertentangan dengan common sense masyarakat sekalipun. Kelompok yang selama diajukan para penegak hukum sebagai bertanggung-jawab, oleh masyarakat telah dianggap sebagai mereka yang justeru dikriminalkan.
Selama Pemerintah tidak dapat menciptakan lembaga Tinggi Negara dan Penegak hukum yang credible, capable dan acceptable di mata masyarakat, para pelaku tindak kriminal tidak benar-benar akan meyakinkan masyarakat. Apalagi mereka yang patut dianggap, dikriminalkan. Itu berarti di bawah Pemerintahan Presiden SBY, penguatan lembaga hukum dan peningkatan keadilan tidak sungguh-sungguh terjadi.
Malah klaim, bahwa tidak ada pelanggaran HAM di bawah pemerintahan SBY justeru menjadi bagian dari poin-poin yang disebut para ulama sebagai kebohongan. Kriminalisasi orang -orang yang belum tentu tak bersalah atau bahkan yang tidak patut diminta pertanggung-jawabannya di lembaga peradilan, termasuk kasus Antasari, telah dianggap menjadi sebagai modus operandi yang memuakkan dalam kehidupan bangsa-bangsa beradab. Presiden SBY telah mendapat banyak masukkan, dan kiranya tidak membiarkan pembenaran dan premis tertentu, dan dari lebih dari sekedar tanggung-jawabnya sebagai seorang Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.
Berbeda dengan kata-kata Romawi ini ketika diungkapkan Soekarno dalam tahun-tahun sulit, "Vivere Periculoso" atau hidup menyerempet bahaya, rakyat sedang merasa berjalan menghadap bahaya sendirian. Bahkan bahaya yang tidak mudah untuk mengatakan memintakan tanggung-jawab negara, ya pemerintahan Presiden.
Pelemahan Semua Lembaga Tinggi Negara
Beberapa peristiwa pelembaga hukum, selain pelemahan KPK yang berlangsung lama, telah menjadikan masyarakat makin pesimis dengan pelbagai slogan di bawah pemerintahan SBY. Pengakuan adik korban penembakan Nazarudin Zulkanaen, Andi Zulkarnaen akan adanya rekayasa kepolisian sebagai novum (bukti baru) kasus Antasari Azhar, tidak amat mengejutkan masyarakat. Bahkan, Andi Zulkarnaen pada permulaannya, nyaris terperangkap dalam skema rekayasa.
Namun, dalam kasus Antasari Azhar, nyaris sempurna pelemahan segala institusi Negara yang harusnya mengayomi dan melindungi masyarakat dan menjadi pilar penegak hukum dan keadilan masyarakat. Mutasi hakim Tipikor Albertina Ho yang disoroti publik, akhirnya bermuara pada kasus Cirus Sinaga, yang menjadi jaksa penuntut umum Antasari Azhar.
Jika, kepolisian, kejaksaan, kehakiman tidak dapat diterima lagi keterangannya oleh masyarakat, setengah atau semuanya, negara dalam keadaan krisis kepercayaan paling berat dan terhebat di bawah pemerintahan SBY. Paralelisme situasi menjelang jatuhnya mantan Presiden Soeharto, dan situasi sebelum atau sesudahnya, sedang berada di seputar rakyat Indonesia.
Sebagian masyarakat terlalu hati-hati untuk mengungkapkannya, tetapi sebagian lain menganggap terlalu lama dan capek meneriakkan pemerintahan yang lemah. Jadi, sebagian masyarakat lain mengkapkan lirik Afro-Amerika, "We bent down so long, and every sufferings doesn't bother us anymore". Kita tidak dapat terus beridiri di bawah kebohongan.
Kita mengapresiasi tinggi seruan Pemuda Ansor dan pernyataan simpati dari pelbagai pihak kepada mereka yang menjadi korban di bom gereja Bethel Injili, Katunton, Solo, Jawa Tengah. Dan solidaritas masyarakat itulah yang akan tersisa, dan menjadi kekuatan baru mengikat warga negara secara bersama, dan akan maju bersama merencanakan masa depan Indonesia.
Bom gereja di Solo kini makin diyakini sebagai bukan oleh teroris. Apalagi, dengan motif oleh karena sekedar berbeda keyakinan. Tidak juga, oleh fundamentalis-radikal sekalipun. Cara lama pengeboman gedung-gedung ibadah telah makin menyatukan mereka yang berbeda keyakinan. Pelaku yang akan diungkapkan, mungkin bukan hanya tidak dipercaya, tapi dapat menjadi jatuhnya sebuah regim. Soeharto pernah mengalaminya. (*)
Foto: unduh Google
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: http://www.kabarindonesia.com/
[Non-text portions of this message have been removed]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar