Kadinsos Jatim Mustafa Akan Diperiksa Terkait Rekaman Minta Setoran
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo kaget bukan kepalang, menyusul
pemberitaan rekamanan suara mirip Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jatim
Mustafa Kamal Basha, yang menyebut minta setoran dari proyek pengadaan
barang dan jasa. Gubernur langsung memerintahkan Plt Inspektorat
Provinsi Achmad Sukardi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mustafa.
Sementara Komisi E DPRD Jatim juga akan memanggil Mustafa, karena
rekaman itu menyebut pungutan itu akan disetor ke anggota dewan.
"Pak Gubernur kaget melihat berita pagi-pagi, dan langsung memerintahkan
saya untuk melakukan pengecekan," ujar Plt Inspektorat Provinsi Jatim
Achmad Sukardi dihubungi Surabaya Pagi, Rabu, (21/9).
Pengecekan yang dilakukan Inspektorat wilayah itu akan dilakukan dengan
melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak terkait. Termasuk Kadinsos
Mustafa. Ditanya apakah sudah mengetahui dan mendengar rekaman tersebut,
Sukardi mengaku belum tahu. "Rekamanannya itu seperti apa, aku yo
durung eruh," cetus Sukardi yang juga Asisten IV Setdaprov Jatim itu.
Terpisah, Sekretaris Inspektorat Provinsi Bambang Sadono membenarkan
jika pihaknya mendapatkan perintah melakukan pemeriksaan seputar skandal
rekaman Kadinsos Jatim yang menghebohkan itu. "Gubernur Jatim Soekarwo
lewat Asisten IV Achmad Sukardi meminta mengusut tuntas skandal rekaman
itu," tandasnya.
Rencananya, Inspektorat akan membentuk tim untuk menelusuri kasus ini.
"Pokoknya, bukti dan saksi-saksi yang bisa membuat kasus ini terang
benderang akan kita panggil, termasuk kepala bidang atau seksi yang
diajak rapat saat rekaman itu terjadi," terang Bambang Sadono.
Ditambahkannya sesuai rencana Rabu (21/9) siang kemarin Achmad Sukardi
memanggil Kadinsos Jatim Mustofa Chamal Basya untuk menklarifikasi
kebenaran rekaman itu. Hanya saja, yang bersangkutan tak bisa memenuhi
panggilan itu karena sejak Selasa (20/9) ada urusan di Jakarta. "Pak
Mustafa menjanjikan Rabu (21/9) sore akan memberikan kepastian untuk
menghadap Inspektorat, sebab masih di Jakarta," jelasnya.
Komisi E Kebakaran Jenggot
Rekaman permintaan pungutan liar Kadinsos Jatim Musthofa Chamal Basa
yang bocor ke publi, juga menuai reaksi keras dari kalangan DPRD Jatim.
Praktis, kalangan DPRD, khususnya dari komisi E yang menjadi mitra Dinas
Sosial, kebakaran jenggot. Sebab, dalam rekaman itu menyebut pungli
hasil pengadaan barang dan jasa 2011 akan disetor ke anggota DPRD.
"Kami akan panggil Kadinsos, sebab munculnya rekaman itu jelas tidak
etis. Kami akan mengklarifikasikan, kabar itu seperti apa, dan kenapa
DPRD disebut-sebut," tegas Ahmad Iskandar, Ketua Komisi E DPRD Jatim,
Rabu (21/9).
Iskandar mengatakan, komisi E merasa terpojok dengan tuduhan itu karena
selama ini Dinas Sosial memiliki hubungan sebagai mitra kerja. "Dinsos
itu hubungannya selalu dengan Komisi E bidang kesra. Ini kan sama saja
membawa-bawa nama kami," ungkapnya.
Tak cuma kecewa, Ahmad Iskandar yang juga mantan Kabiro Administrasi
Pembangunan (AP) Pemprop Jatim ini akan segera mendalami pungli yang
terungkap dalam rekaman rapat Kadinsos itu. Kata Iskandar, bisa saja
penyataan yang muncul dalam rekaman merupakan tindakan Kadinsos sendiri.
Namun untuk melindungi perbuatanya, dia menyebut-yebut untuk
kepentingan DPRD Jatim dan pejabat di lingkungan pemprop.
"Itu bisa saja dilakukan Kadinsos sendiri, namun nyatut-nyatut lembaga
dewan. Termasuk munculnya rekaman rapat itu, saya menilai ada keresahan
di internal Dinas Sosial, sehingga rekaman rapat bisa keluar dan ramai
dipublikasikan media massa," papar Iskandar. "Kita jadwalkan Senin
(26/9) mendatang kita akan panggil untuk menjelaskan, dan kenapa
(Kadinsos) mencatut-catut lembaga dewan," lanjut politisi Partai
Demokrat ini.
Soal isi rekaman yang menyebutkan setoran sengaja disiapkan untuk DPRD,
pihaknya tidak membenarkan. Salah satu buktinya, sikap Komisi E yang
selalu kritis terhadap SKPD yang menjadi mitra kerjanya, termasuk Dinas
Sosial. "Saya dan teman-teman Komisi E tetap kritis. Silakan lihat
Pandangan Akhir Komisi E terhadap P-APBD 2011 kemarin, kami memangkas
pengajuan dana tambahan di Dinas Sosial yang dinilai Komisi E tidak
efektif," pungkasnya.
Seperti diberitakan, kabar beredarnya rekaman suara mirip Kadinsos
Mustafa Kamal Basa itu diduga berasal dari sebuah rapat di ruang kepala
dinas. Dalam suara rekaman itu, suara Mustofa meminta kepada para
bawahannya untuk segera menyetorkan uang hasil pungutan pengadaan barang
dan jasa tahun anggaran 2011. "Sudah ada yang setor belum untuk
kepentingan provinsi? Sebagian belum ya? Soalnya, uang ini untuk orang
luar". n arf/rko
http://www.surabayapagi.com/index.ph...042f9e709aabcf
[Non-text portions of this message have been removed]
http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus meninggalkan forum ini silakan kirim email ke:
kmnu2000-unsubscribe@yahoogroups.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar