Kadinsos Jatim Mustafa Akan Diperiksa Terkait Rekaman Minta Setoran
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo kaget bukan kepalang, menyusul pemberitaan rekamanan suara mirip Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jatim Mustafa Kamal Basha, yang menyebut minta setoran dari proyek pengadaan barang dan jasa. Gubernur langsung memerintahkan Plt Inspektorat Provinsi Achmad Sukardi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mustafa. Sementara Komisi E DPRD Jatim juga akan memanggil Mustafa, karena rekaman itu menyebut pungutan itu akan disetor ke anggota dewan.
"Pak Gubernur kaget melihat berita pagi-pagi, dan langsung memerintahkan saya untuk melakukan pengecekan," ujar Plt Inspektorat Provinsi Jatim Achmad Sukardi dihubungi Surabaya Pagi, Rabu, (21/9).
Pengecekan yang dilakukan Inspektorat wilayah itu akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak terkait. Termasuk Kadinsos Mustafa. Ditanya apakah sudah mengetahui dan mendengar rekaman tersebut, Sukardi mengaku belum tahu. "Rekamanannya itu seperti apa, aku yo durung eruh," cetus Sukardi yang juga Asisten IV Setdaprov Jatim itu.
Terpisah, Sekretaris Inspektorat Provinsi Bambang Sadono membenarkan jika pihaknya mendapatkan perintah melakukan pemeriksaan seputar skandal rekaman Kadinsos Jatim yang menghebohkan itu. "Gubernur Jatim Soekarwo lewat Asisten IV Achmad Sukardi meminta mengusut tuntas skandal rekaman itu," tandasnya.
Rencananya, Inspektorat akan membentuk tim untuk menelusuri kasus ini. "Pokoknya, bukti dan saksi-saksi yang bisa membuat kasus ini terang benderang akan kita panggil, termasuk kepala bidang atau seksi yang diajak rapat saat rekaman itu terjadi," terang Bambang Sadono.
Ditambahkannya sesuai rencana Rabu (21/9) siang kemarin Achmad Sukardi memanggil Kadinsos Jatim Mustofa Chamal Basya untuk menklarifikasi kebenaran rekaman itu. Hanya saja, yang bersangkutan tak bisa memenuhi panggilan itu karena sejak Selasa (20/9) ada urusan di Jakarta. "Pak Mustafa menjanjikan Rabu (21/9) sore akan memberikan kepastian untuk menghadap Inspektorat, sebab masih di Jakarta," jelasnya.
Komisi E Kebakaran Jenggot
Rekaman permintaan pungutan liar Kadinsos Jatim Musthofa Chamal Basa yang bocor ke publi, juga menuai reaksi keras dari kalangan DPRD Jatim. Praktis, kalangan DPRD, khususnya dari komisi E yang menjadi mitra Dinas Sosial, kebakaran jenggot. Sebab, dalam rekaman itu menyebut pungli hasil pengadaan barang dan jasa 2011 akan disetor ke anggota DPRD.
"Kami akan panggil Kadinsos, sebab munculnya rekaman itu jelas tidak etis. Kami akan mengklarifikasikan, kabar itu seperti apa, dan kenapa DPRD disebut-sebut," tegas Ahmad Iskandar, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Rabu (21/9).
Iskandar mengatakan, komisi E merasa terpojok dengan tuduhan itu karena selama ini Dinas Sosial memiliki hubungan sebagai mitra kerja. "Dinsos itu hubungannya selalu dengan Komisi E bidang kesra. Ini kan sama saja membawa-bawa nama kami," ungkapnya.
Tak cuma kecewa, Ahmad Iskandar yang juga mantan Kabiro Administrasi Pembangunan (AP) Pemprop Jatim ini akan segera mendalami pungli yang terungkap dalam rekaman rapat Kadinsos itu. Kata Iskandar, bisa saja penyataan yang muncul dalam rekaman merupakan tindakan Kadinsos sendiri. Namun untuk melindungi perbuatanya, dia menyebut-yebut untuk kepentingan DPRD Jatim dan pejabat di lingkungan pemprop.
"Itu bisa saja dilakukan Kadinsos sendiri, namun nyatut-nyatut lembaga dewan. Termasuk munculnya rekaman rapat itu, saya menilai ada keresahan di internal Dinas Sosial, sehingga rekaman rapat bisa keluar dan ramai dipublikasikan media massa," papar Iskandar. "Kita jadwalkan Senin (26/9) mendatang kita akan panggil untuk menjelaskan, dan kenapa (Kadinsos) mencatut-catut lembaga dewan," lanjut politisi Partai Demokrat ini.
Soal isi rekaman yang menyebutkan setoran sengaja disiapkan untuk DPRD, pihaknya tidak membenarkan. Salah satu buktinya, sikap Komisi E yang selalu kritis terhadap SKPD yang menjadi mitra kerjanya, termasuk Dinas Sosial. "Saya dan teman-teman Komisi E tetap kritis. Silakan lihat Pandangan Akhir Komisi E terhadap P-APBD 2011 kemarin, kami memangkas pengajuan dana tambahan di Dinas Sosial yang dinilai Komisi E tidak efektif," pungkasnya.
Seperti diberitakan, kabar beredarnya rekaman suara mirip Kadinsos Mustafa Kamal Basa itu diduga berasal dari sebuah rapat di ruang kepala dinas. Dalam suara rekaman itu, suara Mustofa meminta kepada para bawahannya untuk segera menyetorkan uang hasil pungutan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2011. "Sudah ada yang setor belum untuk kepentingan provinsi? Sebagian belum ya? Soalnya, uang ini untuk orang luar". n arf/rko
http://www.surabayapagi.com/index.ph...042f9e709aabcf
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo kaget bukan kepalang, menyusul pemberitaan rekamanan suara mirip Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jatim Mustafa Kamal Basha, yang menyebut minta setoran dari proyek pengadaan barang dan jasa. Gubernur langsung memerintahkan Plt Inspektorat Provinsi Achmad Sukardi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mustafa. Sementara Komisi E DPRD Jatim juga akan memanggil Mustafa, karena rekaman itu menyebut pungutan itu akan disetor ke anggota dewan.
"Pak Gubernur kaget melihat berita pagi-pagi, dan langsung memerintahkan saya untuk melakukan pengecekan," ujar Plt Inspektorat Provinsi Jatim Achmad Sukardi dihubungi Surabaya Pagi, Rabu, (21/9).
Pengecekan yang dilakukan Inspektorat wilayah itu akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak terkait. Termasuk Kadinsos Mustafa. Ditanya apakah sudah mengetahui dan mendengar rekaman tersebut, Sukardi mengaku belum tahu. "Rekamanannya itu seperti apa, aku yo durung eruh," cetus Sukardi yang juga Asisten IV Setdaprov Jatim itu.
Terpisah, Sekretaris Inspektorat Provinsi Bambang Sadono membenarkan jika pihaknya mendapatkan perintah melakukan pemeriksaan seputar skandal rekaman Kadinsos Jatim yang menghebohkan itu. "Gubernur Jatim Soekarwo lewat Asisten IV Achmad Sukardi meminta mengusut tuntas skandal rekaman itu," tandasnya.
Rencananya, Inspektorat akan membentuk tim untuk menelusuri kasus ini. "Pokoknya, bukti dan saksi-saksi yang bisa membuat kasus ini terang benderang akan kita panggil, termasuk kepala bidang atau seksi yang diajak rapat saat rekaman itu terjadi," terang Bambang Sadono.
Ditambahkannya sesuai rencana Rabu (21/9) siang kemarin Achmad Sukardi memanggil Kadinsos Jatim Mustofa Chamal Basya untuk menklarifikasi kebenaran rekaman itu. Hanya saja, yang bersangkutan tak bisa memenuhi panggilan itu karena sejak Selasa (20/9) ada urusan di Jakarta. "Pak Mustafa menjanjikan Rabu (21/9) sore akan memberikan kepastian untuk menghadap Inspektorat, sebab masih di Jakarta," jelasnya.
Komisi E Kebakaran Jenggot
Rekaman permintaan pungutan liar Kadinsos Jatim Musthofa Chamal Basa yang bocor ke publi, juga menuai reaksi keras dari kalangan DPRD Jatim. Praktis, kalangan DPRD, khususnya dari komisi E yang menjadi mitra Dinas Sosial, kebakaran jenggot. Sebab, dalam rekaman itu menyebut pungli hasil pengadaan barang dan jasa 2011 akan disetor ke anggota DPRD.
"Kami akan panggil Kadinsos, sebab munculnya rekaman itu jelas tidak etis. Kami akan mengklarifikasikan, kabar itu seperti apa, dan kenapa DPRD disebut-sebut," tegas Ahmad Iskandar, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Rabu (21/9).
Iskandar mengatakan, komisi E merasa terpojok dengan tuduhan itu karena selama ini Dinas Sosial memiliki hubungan sebagai mitra kerja. "Dinsos itu hubungannya selalu dengan Komisi E bidang kesra. Ini kan sama saja membawa-bawa nama kami," ungkapnya.
Tak cuma kecewa, Ahmad Iskandar yang juga mantan Kabiro Administrasi Pembangunan (AP) Pemprop Jatim ini akan segera mendalami pungli yang terungkap dalam rekaman rapat Kadinsos itu. Kata Iskandar, bisa saja penyataan yang muncul dalam rekaman merupakan tindakan Kadinsos sendiri. Namun untuk melindungi perbuatanya, dia menyebut-yebut untuk kepentingan DPRD Jatim dan pejabat di lingkungan pemprop.
"Itu bisa saja dilakukan Kadinsos sendiri, namun nyatut-nyatut lembaga dewan. Termasuk munculnya rekaman rapat itu, saya menilai ada keresahan di internal Dinas Sosial, sehingga rekaman rapat bisa keluar dan ramai dipublikasikan media massa," papar Iskandar. "Kita jadwalkan Senin (26/9) mendatang kita akan panggil untuk menjelaskan, dan kenapa (Kadinsos) mencatut-catut lembaga dewan," lanjut politisi Partai Demokrat ini.
Soal isi rekaman yang menyebutkan setoran sengaja disiapkan untuk DPRD, pihaknya tidak membenarkan. Salah satu buktinya, sikap Komisi E yang selalu kritis terhadap SKPD yang menjadi mitra kerjanya, termasuk Dinas Sosial. "Saya dan teman-teman Komisi E tetap kritis. Silakan lihat Pandangan Akhir Komisi E terhadap P-APBD 2011 kemarin, kami memangkas pengajuan dana tambahan di Dinas Sosial yang dinilai Komisi E tidak efektif," pungkasnya.
Seperti diberitakan, kabar beredarnya rekaman suara mirip Kadinsos Mustafa Kamal Basa itu diduga berasal dari sebuah rapat di ruang kepala dinas. Dalam suara rekaman itu, suara Mustofa meminta kepada para bawahannya untuk segera menyetorkan uang hasil pungutan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2011. "Sudah ada yang setor belum untuk kepentingan provinsi? Sebagian belum ya? Soalnya, uang ini untuk orang luar". n arf/rko
http://www.surabayapagi.com/index.ph...042f9e709aabcf
__._,_.___
Indonesia Japan Economic Monthly http://jief.biz/news/
MARKETPLACE
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar