Kamis, 29 November 2012

Please reactivate your Yahoo! Groups email address

Dear Yahoo! Groups member,

You belong to one or more email groups provided by Yahoo! Groups
(groups.yahoo.com).

Recently, messages sent to you from Yahoo! Groups have been
returned to us as undeliverable. As a result, we have temporarily
turned off message delivery to this email address.

If you are reading this message, the delivery problem appears to
be fixed. To start receiving your groups messages by email again and
turn your account back on, please visit:

http://groups.yahoo.com/unbounce?adj=499415074,26242&p=1354211198

(You can also copy and paste this link into your browser, and hit the
'Return' key.)

Once you reactivate your Yahoo! Groups account by clicking the
link above, you will receive messages from your group(s) again.

Tip: You can read messages you might have missed while delivery was
turned off by visiting your groups here:

http://groups.yahoo.com/mygroups

Thank you for using Yahoo! Groups!

Yahoo! Groups Customer Care

Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

Senin, 12 November 2012

Ulah Mafia: Buku LKS kelas 3 SD berisi resep awet muda dengan cara mengisap ganja

http://wargatumpat.blogspot.com/2012/11/pesisir-ulah-mafia-buku-lks-kelas-3-sd.html
Ulah Mafia: Buku LKS kelas 3 SD berisi resep awet muda dengan cara mengisap ganja

Apakah ini ulah mafia pendidikan, yang mengeruk uang rakyat, uang negara dan sekaligus merusak masa depan anak bangsa negeri ini? Celakanya perusakan masa depan negeri ini dibiayai oleh uang rakyat & uang negara. Apakah negeri ini memang mau hancur, karena pejabat2nya memang membiarkan bangsa ini dirusak, hanya karena mendapat imbalan dari mafia atau jangan2 mereka jadi pejabat karena dibantu oleh para mafia?

Analoginya, seperti kasus2 warga Indonesia yang diperkosa dinegara lain, tidak ada pembelaan yang konkret, malah terasa bahwa seolah2 para pejabat negeri ini mempersilahkan bangsa lain memperkosa & memperlakukan warga Indonesia dengan seenaknya sendiri, sehingga sepertinya bangsa ini oleh para pejabat dijadikan bangsa budak yang boleh diperlakukan seenaknya sendiri oleh negara2 lain.
Padahal para pejabat itu itu dapat gaji yang berasal dari uang negara, uang rakyat.

Dengan enteng & tanpa malu pengedar buku ini menjawab akan siap menarik buku2 itu dari sekolah2 jika diminta oleh dinas pendidikan... sama seperti para mentri yang tersandung masalah selalu menyatakan akan siap mengundurkan diri jika diminta oleh Presiden, dengan alasan dia merupakan pembantu presiden dan hanya menjalankan tugas dari presiden serta hanya taat pada keputusan presiden..

Yang lebih fatal pengedar buku menyatakan bahwa yang protes & mempermasalahkan hanya 1 sekolah saja, ditempat lain tidak ada yang mempermasalahkan. Dengan tanpa melihat bahwa buku itu bisa mengajari anak menjadi pecandu narkoba..

Terlihat sekali bahwa berani beragumentasi asal bicara, karena sering terlihat bahwa aparat hukum tidak pernah berani pada para mafia ini.
Rakyat kecil mencuri sandal jepit untuk makan bisa digebukin & menginap dipenjara bertahun2, sedangkan para mafia menggarong ratusan milyar & merusak jiwa bangsa, aparat hukum seolah bingung dalam menindak.

Salam - (belum) Merdeka !!!
KPK - Kelompok Pejuang Kemerdekaan


http://www.merdeka.com/peristiwa/lks-kelas-3-sd-berisi-resep-awet-muda-dengan-isap-ganja.html

Buku LKS kelas 3 SD berisi resep awet muda dengan cara mengisap ganja

LKS kelas 3 SD berisi resep awet muda dengan isap ganja

Belum lama ini, gambar bintang porno Miyabi nongol di lembar kerja siswa (LKS) di sekolah Jawa Timur. Kali ini ada LKS Bahasa Jawa kelas 3 SD ada kata pesan yang tidak pantas.

Dalam buku LKS Bahasa Jawa kelas 3 tersebut diceritakan, seorang kakek mempunyai mempunyai resep awet muda. Resep tersebut berupa kebiasaan madat atau mengisap ganja sebelum tidur, minum-minuman keras 2 botol dan menghabiskan rokok 2 bungkus.


Ajaran yang dianggap tak pantas dikonsumsi siswa SD tersebut terdapat dalam LKS Fokus Bahasa Jawa untuk kelas 3, yang diterbitkan oleh CV Sindunata Sukoharjo, Jawa Tengah. LKS yang dianggap bermasalah itu sudah digunakan selama setengah semester ini.

Karena terjadi polemik, pihak penerbit siap menarik LKS. "Yang kami edarkan sejak pertengahan tahun ini sudah ada 5000 eksemplar di Jawa Tengah. Kami siap menariknya kembali jika ada perintah dari Dinas Pendidikan" ujar Manager CV Sindunata Sukoharjo Yatim Arohmah di kantornya, Senin (12/11).

Yatim mengatakan, pihaknya sebenarnya mempunyai niatan baik dengan mencetak LKS tersebut. Yakni ingin ikut mencerdaskan bangsa sesuai visi dan misi pendidikan nasional. Yatim juga membantah jika pembuatan LKS tersebut tanpa pertimbangan matang.

LKS yang dibuat CV Sindunata, menurut Yatim, bukan hanya beredar di Kudus saja. Namun sudah beredar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk kota Solo.

Di kota-kota atau kabupaten lain LKS yang beredar tidak bermasalah. Tetapi di Kudus oleh salah satu SD, LKS tersebut dianggap bermasalah.
-----------------------------------------------

sebagian kecil contoh lain, ulah para mafia pendidikan perusak masa depan negeri


http://www.mediaindonesia.com/read/2012/06/06/325228/293/14/_Psikolog_Sesalkan_Buku_SD_Berbau_Pornografi
Psikolog Sesalkan Buku SD Berbau Pornografi Yang Diwajibkan Di Banyuwangi

MICOM:
Isi empat buku yang berpotensi masuk sekolah di Jawa Timur dianggap tidak pantas untuk dikonsumsi sebagai bacaan anak oleh kalangan psikolog.

Pasalnya, buku fiksi tersebut dapat mendorong anak dalam perkembangan imajinasinya dengan mencobanya.

"Ini buku fiksi dan jika dibaca anak sekolah yang tengah mengembangkan imajinasinya, akan mendorong rasa ingin tahu anak yang berkembang liar. Akhirnya mereka mencobanya," tandas Nur Ainy Fardana MSi, Psikolog asal Unair Surabaya kepada Media Indonesia, Sabtu (9/6).

Menurut kandidat doktor psikologi tersebut, buku fiksi yang menyampaikan pesan moral, tidak harus menyampaikan dalam kalimat yang vulgar tentang seks.

Sebab, bukan pengetahuan ilmiah yang didapatkan, tapi justru rasa ingin tahu yang ditafsirkan macam-macam oleh anak.

Pendidikan untuk anak adalah pembangunan karakter. informasi proporsional dan seimbang. Padahal pengetahuan yang masuk ke pemikiran anak membentuk keyakinan dan memunculkan minat yang berlanjut pada peri laku anak.

"Untuk siswa SMA saja tidak boleh dibaca sembarangan, harus didampingi orang tua. Kalimatnya yang vulgar, tidak bisa ditelan mentah-mentah dan harus diolah. Sebab, kalau ditelan mentah-mentah, remaja akan menafsirkan itu hal yang lumrah, untuk membicarakan sekaligus melakukannya,? imbuhnya.

Seperti diberitakan, empat buku berbau pornografi akan masuk ke sekolah-sekolah di Jawa Timur. Dalam buku-buku tersebut terdapat dialog tentang hubungan intim yang diperankan para tokoh.

Yang memprihatinkan, buku yang berbau porno tersebut justru diwajibkan oleh dinas pendidikan di daerah, seperti di Banyuwangi dalam sebuah tender lelang proyek. (OL-11)
_____________________________________________________________________
http://radiogayafm.blogspot.com/2012/06/buku2-porno-siap-dibagikan-untuk_06.html
Buku2 Porno Siap Dibagikan ke Perpustakaan Sekolah2 SD di Banyuwangi, Jawa Timur

Jika kita mencermati, tampaknya ada upaya sistematis untuk mengedarkan buku2 yang diduga bernuansa pornografi di sekolah2 SD di berbagai daerah. yang memprihatinkan, penyebaran buku porno ini bukan dibiayai oleh orang2 yang patut diduga ingin menghancurkan moral bangsa ini. Tapi pembelian buku2 porno ini dibiayai oleh uang negara, yakni dari APBN.
jadi si pelaku selain sukses merusak moral bangsa, juga mendapat keuntungan yang besar dari upaya perusakan moral bangsa melalui pembelian buku porno oleh uang negara dan dibagikan ke perpustakaan sekolah2 SD diberbagai tempat.

Setelah kejadian di Jawa Tengah, maka kalau kita mencermati di website LPSE kabupaten Banyuwangi, disana saat ini diadakan pengadaan buku untuk SD yang bernilai sekitar Rp. 7 Milyar. Dalam dokumen pengadaan (RKS) telah disebutkan judul buku yang harus ditawarkan oleh peserta yang akan mengikuti pelelangan pengadaan tersebut. Jadi peserta lelang harus menawarkan buku yang sudah disebut judulnya oleh dinas pendidikan dan panitia pengadaan. Jadi tidak boleh menawarkan judul buku yang lain,

Judul2 buku yang disebutkan itu beberapa diantaranya adalah mengandung pornografi sebagaimana berita media, dimana buku2 itu sempat beredar di Jawa Tengah. Dinas pendidikan, panitia pengadaan, maupun pejabat2 di Banyuwangi, ketika ditanya oleh masyarakat kenapa menutup pintu bagi judul buku yang lain untuk dibagikan ke perpustakaan sekolah2 SD di Banyuwangi, mereka selalu menjawab bahwa itu adalah merupakan hasil dari proses kajian, penelitian dan survey yang mendalam dll. Kalau mereka bersikukuh dengan argumentasi itu, artinya para pejabat di banyuwangi berpendapat bahwa buku2 porno itu adalah buku yang cocok untuk dibagikan di sekolah2 SD di Banyuwangi.

Tentu saja ini mengejutkan dan sekaligus membongkar kebohongan serta kuat adanya dugaan rekayasa dalam pengadaan buku untuk perpustakaan sekolah2 SD di Banyuwangi. karena dari berita dibawah ini, penerbit buku itu sendiri kaget ketika tahu bahwa buku itu beredar untuk anak2 SD, karena memang sebenarnya untuk konsumsi remaja dan dewasa (pada sampul buku tertulis untuk remaja). Maka bagaimana bisa dinas pendidikan dan para pejabat di Banyuwangi menyatakan bahwa dari kajian dan proses pemilihan yang mendalam, akhirnya buku2 porno itu adalah yang dipilih untuk dibeli dan dibagikan untuk anak2 SD di Banyuwangi. Ada apa ini???

Kenyataan ini memperkuat dugaan adanya rekayasa yang melibatkan mafia pendidikan dan bekerjasama dengan pejabat2 di Banyuwangi, selain dugaan untuk mengeruk uang negara, ada misi tersembunyi dari para mafia pendidikan yang tidak disadari oleh para pejabat di Banyuwangi karena terdorong pikiran asal dapat bagian, yakni penghancuran moral anak2 Indonesia sejak usia dini.

Dugaan ini belum tentu benar, maka ada baiknya masyarakat yang peduli pada pendidikan bisa melakukan cek kebenaran informasi pada orang yang diduga mengatur pengadaan buku perpustakaan SD di Banyuwangi, yang sering disebut2 sebagai mafia pendidikan di Jawa Timur yang merupakan agen dari sebuah konsorsium PT Darma Bhakti , yang diduga juga jadi dalang suplai buku porno untuk anak2 SD di kabupaten Kebumen Jawa Tengah, kabupaten Kuningan Jawa Barat dll. maupun kepada pejabat di Banyuwangi yang berwenang. Cek informasi bisa dilakukan kepada:
1. Rudy Budiman HP: 0811371218
2. Aka (operator dari Rudy Budiman) HP: 081357738393
3. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi (Bpk. Sulihtiyono) HP: 085336580059
4. Rony Nasrullah (PT Darma Bhakti) HP: 08111116089

http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:mafia-proyek-dak-pendidikan-sebut-marwan-effendy-sebagai-beking&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114
Mafia Pendidikan Sebut Marwan Effendi Sebagai Beking

suaramandiri.com (Surabaya) -  DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan di beberapa kota di Jawa Timur terindikasi kuat menjadi ajang bancaan korupsi berjamaah antara birokrat dan rekanan dengan bantuan mafia pengadaan atau mafia proyek. Tidak tanggung-tanggung, mafia proyek yang menurut beberapa LSM teridentifikasi bernama Inggarwati dan Rudy Budiman menggunakan nama pejabat negara sekelas Marwan Effendy yang sekarang menjabat Jamwas (Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan) Kejagung yang diklaim sebagai beking.

Siaran pers yang dikeluarkan Panggung (Paguyuban LSM Tulungagung) menguatkan info bila sepak terjang mafia proyek itu cukup ampuh dalam memuluskan rekanan yang digandeng untuk dapat menjadi pemenang tender pengadaan DAK Pendidikan.

Tanggal 17 Agusutus 2011 lalu, Panggung menangkap basah adanya pertemuan Kepala Dinas Pendidikan (Bambang) dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Tulungagung  (Fauzi) dengan Inggarwati dan Rudy Budiman di Hotel Elmi Surabaya. Karena merasa ketahuan sedang dibuntuti beberapa LSM dari Tulungagung, akhirnya pertemuan itu pindah di Hotel Majapahit Surabaya.

Hasil pertemuan di hotel Majapahit itu disepakati pekerjaan peningkatan mutu pendidikan akan diberikan kepada Inggarwati, Rudy Budiman, dan rekanan yang yang mewakili kepentingan DPRD Kabupaten Tulungagung. Setelah disepakati, maka pekerjaan akan mulai diatur agar orang atau rekanan lain tidak bisa mengikuti pelelangan.

Inggarwati menjamin, meski nanti mekanismenya menyimpang, tidak perlu kuatir jika dilaporkan  LSM. Karena dirinya diback-up pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Sehingga nanti bila ada laporan dari LSM ke kejaksaan negeri ataupun kejaksaan tinggi, pasti aparat kejaksaan di Jawa Timur tidak akan berani memeriksa pekerjaan ini, sembari menyebut nama Marwan (Jamwas, red).

Dibeberapa daerah  peningkatan mutu pendidikan yang dibiayai dana DAK pendidikan yang dikerjakan Inggarwati, meski ada mekanisme yang tidak terlalu sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dokumen pelelangan RKS serta barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dari Kementrian Pendidikan, terbukti aman – aman  saja.

"Inggarwati menyebut Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Mojokerto, Ngawi dan beberapa tempat lagi diluar Jawa Timur dirinya pernah mendapat jatah DAK Pendidikan. Yang penting bagaimana panitia mau memenangkan Inggarwati atau orang - orangnya. Karena selain punya backing dan menjalankan perintah dari oknum di kejaksaan agung yang bernama Marwan tadi untuk mencarikan dana operasional, juga aparat hukum di jawa Timur dan beberapa tempat lain telah menerima jasa baiknya, baik promosi jabatan ataupun juga mendapat setoran  rutin darinya," ungkap aktivis LSM mengutip perbincangan Inggarwati dengan pejabat Pemkab Tulungagung di Hotel Majapahit.

Hal ini ditambahi Rudy Budiman yang mengaku suruhan Kadin Jawa Timur mencontohkan dirinya sebagai penyedia kain dan seragam untuk  pegawai negeri di hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur. Sebab seperti pengadaan kain dan seragam pegawai negeri tersebut, meski bahan kain tidak sesuai spesifikasi dan mutu yang ditentukan, tapi terbukti aman – aman saja. Karena selain dibacking Ketua Kadin Jawa Timur, juga rutin memberi setoran memelihara aparat hukum.

Tidak hanya itu, kedua mafia proyek ini selalu mengiming – imingi pejabat yang berwenang dengan komisi senilai 25 – 30 % dari nilai proyek. Sampai berita ini dirilis, Inggarwati dan Rudy Budiman kompak melakukan aksi tutup mulut ketika dikonfirmasi terkait keterlibatan dalam mafia proyek DAK Pendidikan beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur.  Yudha


Note: Liauw Inggarwati HP: 081333300888 ; 082143555553

http://wanita-wanita-muslimah.blogspot.com/2012/07/wanita-muslimah-pt-offistarindo.html
PT Offistarindo Adhiprima vs KPK = KPK Ragu?

Siapakah dibelakang perusahaan ini, sampai bisa membuat KPK takut? Jika hukum tidak bisa menjangkau, sangat setuju pernyataan Teten Masduki dari ICW, Bacok Koruptor
Salam, Pendukung GNBK Gerakan Nasional Bacok Koruptor
http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/07/05/ArticleHtmls/KASUS-KORUPSI-KEMENTERIAN-AGAMA-BPK-Ungkap-Kejanggalan-Proyek-05072012003014.shtml?Mode=0
KASUS KORUPSI KEMENTERIAN AGAMA
BPK Ungkap Kejanggalan Proyek Laboratorium Madrasah
"Seharusnya sudah ditindaklanjuti."

Pengadaan alat laboratorium bahasa untuk madrasah tsanawiyah pada 2010 senilai Rp 18 miliar di Kementerian Agama diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan meyakini proyek itu, "Berpotensi merugikan keuangan negara jika harga barang yang diterima di bawah nilai kontrak," demikian tertulis dalam hasil audit proyek yang diperoleh Tempo kemarin.

Proyek pengadaan alat laboratorium dan AlQuran tahun 2010-2011 ini tengah ditelisik Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota Komisi Agama di Badan Anggaran DPR dari Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, dan putra sulungnya, Dendy Prasetya, Direktur Utama PT Sinergi Alam Indonesia, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap untuk kedua proyek tersebut. Mereka diduga menerima duit Rp 4 miliar.

Hasil audit proyek yang ditandatangani akuntan register negara Acep Mulyadi pada 23 Mei 2011 menyebutkan pengadaan laboratorium besar kemungkinan tak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Salah satu penyebabnya, situs help desk nasional dari CV AK (Adi Kersa?), pemenang tender proyek, di http://www.offistarindo.com, tak menyediakan fitur forum diskusi antarwarga madrasah. Selain itu, katalog produk, deskripsi, tujuan, dan manfaat bagi pengguna tak lengkap.

Situs itu dimiliki oleh PT OA (Offistarindo Adhiprima?), agen tunggal peralatan laboratorium bahasa merek Longsea. Badan Pemeriksa juga menilai hasil pekerjaan dengan kontrak senilai Rp 18,196 miliar itu tak bisa memberi manfaat sesuai yang diharapkan. Mereka menilai panitia pengadaan tak memahami peraturan lelang. Tim penerima dan pemeriksa barang juga lalai menjalankan tugas.

Badan Pemeriksa merekomendasikan Kementerian Agama memberi sanksi kepada kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan, dan tim pemeriksa barang.

Anggota Komisi Agama DPR, Muhammad Baghowi, mendesak Kementerian Agama menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan. "Apalagi audit itu tahun 2011, se harusnya sudah ditindak lanjuti," kata politikus Partai Demokrat ini.

Wakil Menteri Agama Nasa ruddin Umar belum mengetahui hasil audit tersebut. "Saya tidak bisa menanggapi," katanya.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., menolak menanggapi hasil audit. Ia mengatakan lembaganya masih menelusuri bahan pengadaan laboratorium madrasah tsanawiyah.

Menurut Johan, komisinya masih fokus pada pengadaan Quran. "KPK terus mengejar data korupsi soal pengadaan laboratorium itu," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan semua informasi dan data BPK itu akan diverifikasi lembaganya. "Untuk menemukan relevansi bukti materiil," ujar dia.

Note: konfirmasi pada pemilik PT OA (Offistarindo Adhiprima), Jl. Roa Malaka Utara no.38-38A, Tlp: 021-6915075, Jakarta Barat 11230) yang bernama Harri Lo melalui sekretaris pribadinya yang bernama Sari pada nomor HP 08129033919 belum mendapat jawaban. Demikian juga Adik Dwi Putranto, SH, direktur CV AK (Adikersa), Komp. Ruko Kutisari Surabaya, sebagai pelaksana proyek laboratorium bahasa, ketika dihubungi pada HP 081330168809 & Flexi 031-5018380 juga belum memberi tanggapan.

http://jurnal-korupsi.blogspot.com/2012/11/mafia-rampok-uang-rakyat-dengan-modus_1.html
Analisis GETAR - Gerakan Tampar Koruptor
Studi Kasus Kredit Fiktif Bank Jatim 50 Milyar & Berkuasanya Para Mafia Perusak Negeri (Kasus Korupsi Dana Pendidikan di Barito Kuala, Kalimantan Selatan)

Baca koran yang sama yakni Jawa Pos edisi 27 Oktober 2012, ternyata pelaku pembobolan bank Jatim ini, diberitakan bahwa yang bersangkutan juga terjerat kasus korupsi dana DAK pendidikan di Kalimantan Selatan pada tahun lalu, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala. Dan diberitakan menjadi target DPO.
Tapi yang aneh sekarang ini (tahun 2012), sebagaimana berita kedua dibawah ini,  tindakan dugaan korupsi rupanya diulangi oleh komplotan mafia yang sama di tempat yang sama yakni  kabupaten Barito Kuala dan pada bidang yang sama yakni korupsi dana DAK pendidikan.

Padahal upaya korupsi bisa terjadi karena ada kerjasama dengan pejabat setempat. Dengan para mafia itu bisa dengan leluasa mengulangi lagi tindakannya di kabupaten Barito Kuala, ini mengindikasikan bahwa ada 3 kemungkinan.
yang pertama: pejabat kabupaten Barito Kuala tidak jeli & tidak waspada
yang kedua: memang ada dugaan kuat terjadi korupsi berjamaah antara komplotan mafia & pejabat di kabupaten Barito Kuala
yang ketiga: karena aparat hukum setempat terkesan ogah2an menindak para koruptor, maka koruptor bersikap arogan, seolah menjadi majikan dari aparat hukum setempat

Hipotesa: Apakah ini merupakan cermin pengelolaan masyarakat, bangsa & negara di seluruh Indonesia saat ini???
------------------------------------------------
Berita Pertama
http://jurnal-korupsi.blogspot.com/2012/10/mafia-rampok-uang-rakyat-dengan-modus.html
Mafia Pendidikan Rampok Uang Rakyat Dengan Modus Kredit Fiktif Bank Jatim 50 Milyar

Harian milik Dahlan Iskan, Terbitan jawa Timur, yakni Jawa Pos 3 hari berturut2 (24,25, 26 Oktober 2012) memberitakan kasus kredit fiktif yang menguras dana masyarakat di Bank Plat Merah/ Bank milik Pemerintah, yakni Bank Jatim sebesar Rp.50 Milyar. Dalam berita tersebut diberitakan bahwa Polisi dalam hal ini Polda Jatim telah menetapkan 13 tersangka, yakni 6 orang pegawai bank jatim & 7 orang & perusahaan pengaju kredit fiktif.

Dalam berita tersebut disebutkan otak dari kredit fiktif ini adalah Yudi Setiawan dengan memakai perusahaan PT. Cipta Inti Parmindo. Sedangkan perusahaan2 lain adalah perusahaan2 milik Yudi juga, dimana yang dijadikan pimpinan adalah anak, sopir, pembantu, pegawai dari Yudi. Dan diketahui semua kredit yang diterima dari bank jatim  pada perusahaan2 itu semua dananya akhirnya mengalir ke Yudi atau PT Cipta Inti Parmindo.

Sekilas dari berita ini tidak ada yang aneh. Tapi jika ditelusuri sebenarnya banyak hal yang bisa membuat otak kita berkerut. Hal2 itu adalah:

1. Dalam berita yang ditahan hanyalah pegawai dari Bank Jatim, dengan alasan dikuatirkan akan mempersulit penyidikan. Tapi pemilik perusahaan2 yang menerima uang tidak ditahan. Apa polisi tidak akan kesulitan melakukan penyidikan, jika perusahaan2 itu menghilangkan barang bukti atau pemiliknya lari keluar negeri? karena sampai sekarang juga  tidak ada uang hasil pembobolan yang disita ataupun rekening milik orang2/perusahaan2 itu yang diblokir dll. Apakah tidak terpikir untuk menyelamatkan uang negara yang dibobol?

2. Disebut2 pemilik PT. Cipta Inti Parmindo adalah otak dari kredit fiktif, tapi kenapa yang dinyatakan tersangka adalah hanya Yudi Setiawan? Padahal pengendali utama dari perusahaan ini adalah Liauw Inggarwati, yang sering disebut sebagai mafia pendidikan dan dalam akta perusahaan merupakan komisaris dari perusahaan ini. Apalagi kredit fiktif ini disebut2 dalam berita terkait dengan kegiatan dan proyek fiktif dunia pendidikan. seharusnya aparat hukum juga menyelidiki aliran uang yang mengalir ke Liauw Inggarwati, dan menyelidiki keterlibatannya, karena Yudi Setiawan (keponakan Liauw Inggarwati) hanyalah pelaksana yang dipasang sebagai Direktur perusahaan ini, dan yang bisa mengatur kemulusan kredit2 fiktif  dari bank plat merah ini adalah Liauw Inggarwati.

3. Melihat begitu gampangnya uang bank sedemikian besar diberikan secara cuma2 atau dipersilahkan dengan mudah untuk dikuras/dirampok, bisa diduga ini adalah pekerjaan para mafia. Dan para pejabat seperti dalam berita kasus ini diduga mendapatkan sedikit upah dan imbalan dari para mafia

4. Yang memprihatinkan kredit2 fiktif ini diambilkan dari dana KUR (Kredit Usaha Rakyat), yang seharusnya digunakan untuk memajukan ekonomi rakyat. Tapi malah diberikan untuk dihabiskan oleh para mafia.

5. Untuk itu patut diselidiki apakah KUR diseluruh bank pemerintah yang dalam pernyataan menteri keuangan senilai puluhan trilyun benar2 digunakan untuk memajukan ekonomi rakyat, atau sekarang menjadi kredit macet, karena uangnya sebenarnya tidak dipakai untuk memajukan ekonomi masyarakat, tapi malah dinikmati oleh para mafia dan dibawa lari, entah dibawa lari di dalam negeri atau keluar negri. Sedangkan di jawa Timur sendiri kredit KUR sudah berjumlah trilyunan, dan patut diduga berpotensi menjadi kredit macet, karena tidak tepat sasaran dan dijadikan bancakan oleh para mafia itu.

6. Yang harus diwaspadai pula, Liauw Inggarwati dengan operatornya Rony Nasrullah dari PT. Dharmabakti, juga sering diberitakan sebagai mafia pendidikan yang diduga bekerjasama dengan para pejabat didaerah dalam korupsi proyek2 peningkatan mutu pendidikan, dengan modus mengurangi jumlah dan kualitas dari barang peningkatan mutu pendidikan, dan hal ini berdampak luas bagi kualitas pendidikan nasional. Kenapa hal ini bisa mulus terjadi, karena diduga sebelum proyek itu dilakukan para pejabat didaerah sudah mendapat insentif (uang sogok) dari Liauw Inggarwati, sehingga para pejabat itu menurut saja padanya. Dan meski pernah diperiksa dugaan korupsinya oleh para aparat hukum, tapi dengan mudahnya kasus itu lenyap, karena diduga para aparat hukum sudah disuap. Patut diduga uang suap pada para pejabat didaerah dan pada aparat hukum tersebut juga berasal dari kredit2 fiktif yang didapatnya dari bank pemerintah itu.

7. yang harus khawatir sebenarnya adalah para pejabat baik itu dari bank pemerintah pemberi kredit fiktif, maupun pejabat2 daerah seperti Lamongan, Tuban, Mojokerto, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Mojokerto, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, Magetan dll, karena dalam berita dinyatakan bahwa kredit fiktif itu berkaitan dengan proyek2 pendidikan didaerah2 tersebut. Karena dengan fakta yang ditahan sekarang adalah hanya para pejabat bank jatim, sedangkan para mafia bebas. jadi siap2 saja para pejabat didaerah yang masuk penjara sedangkan para mafia bebas. Sebagai Ilustrasi dalam korupsi pembangunan GOR Magetan yang sudah ada putusan kasasi dari mahkamah agung, para pejabat harus mendekam ditahanan, sedangkan Liauw Inggarwati meski sudah dinyatakan tersangka, tapi tidak pernah diperiksa, apalagi masuk penjara, tahu2 namanya lenyap. Demikian juga dalam kasus korupsi laptop di Jember sebesar Rp. 19 Milyar, meski sudah dinyatakan tersangka sejak tahun 2009, tapi tidak pernah diperiksa, sedangkan pejabat dan guru2 sibuk berhadapan dengan aparat hukum. Mungkin Liauw Inggarwati baru akan diperiksa setelah masa kedaluwarsa, dan kasus ditutup karena kedaluwarsa.

8. Jadi para mafia itu sangat dimanjakan, karena dengan beri suap sedikit (dalam berita, diduga oknum Bank jatim terima Rp. 20 juta), mafia mengeruk dana rakyat Rp. 50 Milyar. Dengan uang itu para pejabat didaerah dan aparat hukum disuap sedikit, lalu Liauw Inggarwati & Rony Nasrullah mengeruk lagi dana rakyat/ dana pendidikan sebesar ratusan milyar. Dan dijamin kebal hukum, sedangkan akibatnya kemungkinan besar hanya para pejabat itu yang dipenjara, sedangkan para mafia bebas dan bisa meneruskan aksinya ditempat lain. Yang paling menderita adalah rakyat.

Kita prihatin, berkali2 terulang lagi bahwa para pejabat pemerintah lebih suka jika uang negara/ uang rakyat diberikan secara cuma2 (mafia dipersilahkan merampok dengan bebas), daripada digunakan untuk membangun masyarakat bangsa & negara. Maka patut dipertanyakan apakah para pejabat itu masih merasa sebagai warga negara Indonesia atau mereka juga sudah punya kewarganegaraan negara lain. Sehingga kalau negara RI sudah hancur dirampok, mereka akan pindah ke negara lain itu.

Note Tim Pesisir:
Untuk informasi yang seimbang bisa meminta informasi ke:

Liauw Inggarwat ; HP: 081333300888 ; 082143555553
--------------------------------------------------------------------------
Berita Kedua
http://www.majalah-gempur.com/2012/10/dana-dak-dinpendik-14-milyar-barito.html
Dana DAK Dispendik senilai 1.4 Milyar Di Barito Kuala Kalimantan Selatan, Rawan Dikorupsi

Kalimantan, MAJALAH-GEMPUR. Com. Pengadaan TIK (komputer, hardware sof
tware) sebesar Rp. 1,4 Milyar yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan sebagaimana dalam LPSE Barito Kuala, rawan Dikorupsi.

Untuk itu panitia pengadaan, PPK (pejabat pembuat komitmen) dan para pejabat di kabupaten Barito Kuala untuk waspada, agar para pejabat Barito Kuala tidak terjerat hukuman korupsi. Demikian himbauan yang disampaikan Koordinator LSM Bumi Seribu Sungai: Rony NP dalam suratmua yang disampaikan Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan dan instansi terkait.

Menurut Rony, Kewaspadaan diperlukan, agar dalam penerimaan barang tidak tertipu, sehingga tidak terkena tindak pidana korupsi. Untuk itu barang yang dikirim kesekolah-sekolah, jangan terburu-terburu bahwa barang sudah diterima dinyatakan lengkap, sudah sesuai spesifikasi yang diatur dalam permendiknas tentang DAK Pendidikan maupun spesifikasi dalam dokumen pengadaan serta bisa berfungsi.

Untuk itu sebelum barang dinyatakan lengkap, sudah sesuai spesifikasi yang ditentukan dan bisa berfungsi, maka perlu diperiksa dengan teliti. karena ada indikasi bahwa jumlah dan spesifikasi barang tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan.

Jika tidak diteliti dengan seksama tentunya, jika sudah terlanjur dibayar memakai uang negara, sedangkan barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dalam jumlah dan kualitasnya, bisa ada tuduhan bahwa para pejabat di Barito Kuala melakukan korupsi berjamaah. Dan jika penyedia barang setelah dibayar tentunya akan sulit dimintai pertanggung-jawaban.

Hal yang perlu diperiksa Menurut Rony NP sesuai surat yang diterima MAJALAH-GEMPUR. Com adalah: Apakah hardware (komputer, laptop, printer dll) memang benar-benar sudah sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan.

Sebagai ilustrasi, saat ini diberitakan berbagai media bahwa beredar printer HP type 1000s yang antara isi dan kemasan tidak sama spesifikasinya. Apakah software baik itu software dari microsof memang benar-bemar asli dan sesuai ketentuan.

Demikian juga software pembelajaran perlu diperiksa dan di-uji coba, apakah sudah sesuai jumlah dan spesifikasinya. Dan apakah memang bisa berfungsi. Karena saat ini ada indikasi beredar software pembelajaran yang ternyata banyak isinya yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan

Pengadaan alat peraga siswa sebesar Rp. 2,37 Milyar yang dibiayai oleh DAK Pendidikan sebagaimana dalam LPSE Barito Kuala juga patut dicurigai. Dimana penyedia barang adalah CV Andalanku, yang beralamat di Jl. Jemur sari No.203 Blok B No. 15, Surabaya, Jawa Timur.

Karena ada indikasi barang yang dikirim tidak sesuai dalam jumlah dan spesifikasi yang ditentukan. Apalagi terlihat dalam proses pengadaan, dimana peserta lain dinyatakan tidak layak dijadikan sebagai penyedia barang, dengan alasan tidak mempunyai syarat- syarat tertentu. Padahal CV andalanku juga tidak mempunyai syarat- syarat tertentu tersebut.

Dan kualitasnya perlu diperiksa dan perlu diuji coba, apakah berfungsi atau tidak. Sebagai Ilustrasi, dalam peraga pendidikan untuk siswa, misalnya untuk cermin banyak yang bukan diberi cermin, tapi hanya potongan triplek yang ditempeli kertas mengkilat seolah seperti cermin. Dan dalam alat peraga yang berbentuk cerminparabola untuk fungsi memanaskan air, ternyata hanya bentuknya saja parabola pemanas air, tapi tidak berfungsi, karena memang dibuat dari bahan dan secara asal-asalan

Kewaspadaan ini menurunya perlu diterapkan, karena sebenarnya perusahaan CV Andalanku dan CV Cahaya Anugerah, meski berbeda alamat adalah milik orang-orang yang sama. Mereka adalah anak buah dari mafia pendidikan Liauw Inggarwati.

Untuk dicek kebenaran informasi ini, silahkan para pejabat Barito Kuala menghubungi pemilik-pemilik dua perusahaan itu: Kus Bachrul ; HP: 08165409271 ; 087839913133. Dwi Enggo Tjahjono ; HP: 08121677974 ; 087839913140. Nur Hidayati (istri Kus Bachrul) ; HP: 081231610974

Kamis, 20 September 2012

«PPDi» Commentary: Revealing documentary on how Indonesia sees 1960s mass killings

 

Commentary: Revealing documentary on how Indonesia sees 1960s mass killings

Paper Edition | Page: 2

Here is a new film that should stir more controversy in Indonesia than the trashy Innocence of Muslims, one that every concerned Indonesian must watch: The Act of Killing is a documentary about the brutal mass murders that happened in this country more than four decades ago as told by one of the surviving perpetrators.

But as telling as the details are of how the killings were carried out by the central character in the film and his cohorts in Medan, North Sumatra, the documentary, which premiered at the Toronto International Film Festival last week, is even more revealing about how Indonesians regard that tragic episode of their history.

The movie by British-based producer Joshua Oppenheimer tells of how not only one of the murderers, a gangster, happily recounted his part in the killing, but also how he has continued to live unpunished and how the nation regards people like him as a hero.

Impunity for mass murderers and then treating them as heroes are not the attributes Indonesia wants to portray as it tries to claim its place among the great nations of the world.

The initial reaction in Indonesia to the news of the Toronto screening was predictable: Attack the messenger, with one man who was featured in the movie considering lawsuits against Oppenheimer for filming without his consent.

In all fairness, we should be thankful to Oppenheimer for raising the issue and prompting the nation once and for all to confront and deal with its ugly past.

For more than four decades, the nation has tried to erase the killings from its collective memory. There are no accounts of them in the official history textbooks and any attempt to rewrite the history has been blocked. Yet, military officers who led the killing campaign had been on record as bragging that up to 2.5 million people were slaughtered.

The killings in 1965/1966 were triggered by a bloody power struggle which began on the night of September 30, 1965. The group that set off the chain of events leading to the mass murders of communists was dubbed by the military "Gestapu", the Indonesian abbreviation for September 30 Movement.

Oppenheimer is guilty for oversimplifying that episode as a military coup, when the reality is far more complex. Admittedly, the military, with Gen. Soeharto at the head, came out the eventual winner in the power struggle and Indonesia fell under authoritarian military rule for the next three decades or so.

Indonesians' knowledge and understanding of the events of 1965 have inevitably been shaped by the military accounts. A three-hour drama called the Betrayal of Gestapu/the Indonesian Communist Party (PKI), which linked the coup with the communists, was screened on September 30 every year by the state-run TVRI television station. It only stopped after Soeharto stepped down in 1998. Since then, there have been genuine attempts to rewrite history around the power struggle and the purge of the PKI.

President Abdurrahman "Gus Dur" Wahid issued an apology on behalf of the Nahdlatul Ulama, an Islamic organization that took part in the killing of communists. Wahid, who passed away in 2009, tried to launch a truth and reconciliation commission but the effort was quashed by President Susilo Bambang Yudhoyono as soon as he came to office in 2004.

The National Commission on Human Rights in July released its findings of the 1965/1966 killings and concluded that the state was responsible for gross violations of human rights and crimes against humanity. It calls on the government to reopen the investigation, prosecute the perpetrators and compensate victims of the killings and their descendants. It also recommends that President Yudhoyono issue an apology for the rights violations.

The initial reactions to the report reflect the nation's attitude. While the majority of the population was indifferent, some groups opposed the recommendations. Wahid's own Nahdlatul Ulama was among those that have openly rejected the idea of a state apology.

Although the government has never openly admitted the killings, when confronted, the official line would be that the communists had also been responsible for brutal killings as they locked horns with the military and religious organizations to grab power. Most Indonesians believe Soeharto and the military saved Indonesia from falling into communist hands, and that the massacres were the cost the nation had to pay.

It is also clear from their attitudes that many Indonesians fear the communists or rather their descendants will stage a comeback, not so much of the ideology, which has been discarded worldwide, but seeking revenge for the ill treatment that they and their parents received.

In other words, the perpetrators are still haunted by the ghosts of their own victims, something that the central character in the The Act of Killing also openly admitted.

That is all the more reason why this movie should be mandatory viewing. Indonesia needs to come to terms with its past before a healing process can take place.

If only there was a way of making everyone watch The Act of Killing just once the way we had to watch Betrayal every year under Soeharto, maybe Indonesia could start an open debate about that tragic episode in the nation's history.

It is unclear whether this movie will pass the government censors, but if not, Indonesia will be missing out on a golden opportunity to redeem itself and build a better future worthy of great nations.

If Indonesia fails to seize on this opportunity, the rest of the world will. The documentary has already received rave reviews. Don't be surprised if it goes on to win an Oscar in March or other major awards. Indonesia, and the nation's attitude, will be in the spotlight as this movie travels around the world.

Let's hope that the movie makes it here as the distributors plan later this year. For Indonesia's own sake.

__._,_.___
Recent Activity:
------------------------------------------------------------------
                       TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
------------------------------------------------------------------
Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

Mailing bebas => Meukra-subscribe@yahoogroups.com
-untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@yahoogroup.com

**************************************************************
-Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
               : Meukra-subscribe@yahoogroups.com
**************************************************************
FOR THE LATEST NEWS link to us: http://PPDi.cjb.net/
                          http://groups.yahoo.com/group/PPDi/messages

ALL ADVERTISERS THAT HAVE NOTHING TO DO WITH condemning indon WILL BE BANNED WITHOUT WARNING!!!
.

__,_._,___

[PERS-Indonesia] Yudhoyono miffed over plan for his ‘arrest’

 

Yudhoyono miffed over plan for his 'arrest'

Paper Edition | Page: 2

Susilo Bambang Yuhoyono: (JP/Ricky Yudhistira)

Susilo Bambang Yuhoyono: (JP/Ricky Yudhistira)

President Susilo Bambang Yudhoyono has responded angrily over a move by pro-Papua independence activists who have offered a bounty for his arrest when he visits the United Kingdom next month.

Presidential spokesperson Julian Aldrin Pasha said that Yudhoyono was angry over what the group referred to as his planned "citizen's arrest and said that the publicity stunt could harm relations between Indonesia and the United Kingdom.

Julian said that the President, would not file a complaint with the UK government and that it would not affect the trip to London.

"We have spoken with the British Embassy in Jakarta about the issue, because, frankly, the campaign has hurt the relationship between Indonesia and the UK," Julian said on Wednesday.

Yudhoyono is scheduled visit Britain from Oct. 31 to Nov. 2 to attend celebrations for Queen Elizabeth II's diamond jubilee.

UK Prime Minister David Cameron delivered the invitation for the jubilee personally during a state visit to Jakarta in April.

Julian said Yudhoyono's visit to London has been planned to enhance ties between the two nations.

"The Indonesia-UK relationship is too precious to be disrupted by such a cheap act. The British government, through its embassy in Jakarta, shared the opinion that we need not respond excessively. We do need clarification to ensure the public understands the situation," he said.

Julian said that the arrest plan made little sense.

"It is not possible for the President, in his capacity as a head of a state, to be detained or arrested. The President's security and safety during his visit to the UK has been fully guaranteed by the UK government. The London Metropolitan Police have guaranteed that the plan will not materialize," Julian added.

The Free West Papua campaign, which is believed to be based in Great Britain, has offered a reward of £50,000 (US$81,325) to "the first person[s] to perform a citizen's arrest" on Yudhoyono during his state visit to the UK.

The activists have said Yudhoyono must be held accountable for "ordering ongoing genocide in West Papua where over 500,000 innocent people have been killed including women and children."

The campaign, posted on arrestpresidentsby.wordpress.com, also claims that Yudhoyono was wanted by the International Criminal Court for orchestrating the genocide. The information was posted on Sept. 1 and is the only item on the blog.

The arrest plan itself appears only to be conducted as a publicity stunt.

The website said that anybody could claim the reward if they could "calmly and in a gentle fashion lay a hand on Yudhoyono's shoulder or elbow, in such a way that he cannot have any cause to complain of being hurt or trapped by you, and announce loudly, 'Susilo Bambang Yudhoyono, this is a citizen's arrest for genocide and crimes against humanity in West Papua. I am inviting you to accompany me to a police station to answer the charge'."

The website added, "It is likely that British police officers will be accompanying Yudhoyono, so you should explain the charge to them, and encourage them to support you by arresting him. You are advised not to put yourself at risk of charges of assault or false imprisonment."

The attempt has also to be "reported in at least one mainstream media outlet".

According to the website, the action would be "largely symbolic but will have great political resonance".

__._,_.___
Recent Activity:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Milis Pers Indonesia
Powered by : http://www.GagasMedia.com
GagasMedia.Com Komunitas Penulis Indonesia
Publish Tulisan Anda Disini !

Khusus Iklan Jual-Beli HP/PDA
Ratusan Game/Software HP Gratis
http://www.mallponsel.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.

__,_._,___

«PPDi» Alwaleed Foundation donated $ 23 m to Louvre

 

Alwaleed Foundation donated $ 23 m to Louvre

__._,_.___
Recent Activity:
------------------------------------------------------------------
                       TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
------------------------------------------------------------------
Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.

Mailing bebas => Meukra-subscribe@yahoogroups.com
-untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@yahoogroup.com

**************************************************************
-Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
               : Meukra-subscribe@yahoogroups.com
**************************************************************
FOR THE LATEST NEWS link to us: http://PPDi.cjb.net/
                          http://groups.yahoo.com/group/PPDi/messages

ALL ADVERTISERS THAT HAVE NOTHING TO DO WITH condemning indon WILL BE BANNED WITHOUT WARNING!!!
.

__,_._,___

[inti-net] Alwaleed Foundation donated $ 23 m to Louvre

 



http://arabnews.com/alwaleed-foundation-donated-23-m-louvre

Alwaleed Foundation donated $ 23 m to Louvre
a..
Prince Alwaleed and Princess Ameerah with French President François Hollande.

| | A A
PARIS: ARAB NEWS

Thursday 20 September 2012

French President François Hollande and Prince Alwaleed bin Talal, chairman of Alwaleed Bin Talal Foundation — Global, accompanied by Princess Ameerah Al-Taweel, vice chairwoman and secretary-general of Alwaleed Foundation, inaugurated the new Department of Islamic Art at the Musée du Louvre in Paris during a ceremony on Tuesday. Henrie Loyrette, director of the Louvre Museum, and Aurélie Filippetti, minister of culture and communications, were also present. Alwaleed Foundation donated $ 23 million to the Louvre Museum in 2005.
The ceremony began with a speech by Hollande after which the president, Prince Alwaleed and Princess Ameerah toured the new Department of Islamic Art at Louvre.
Prince Alwaleed said: "Our support to establishing the New Department of Islamic Art at the Louvre is a reflection of our nation's active role in bridging the gap between various cultures and to foster mutual understanding under the leadership of Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah."
The creation of a new Department of Islamic Art within the Musée du Louvre represents a milestone in the history of the museum. An architectural, cultural, artistic, and civilizational offering, the new department invites visitors on a veritable sensory voyage of discovery into its Islamic collection.
The Alwaleed Bin Talal Foundation — Global is the principle donor of the Islamic Arts Hall at the Louvre, the most visited museum in the world. The Hall exhibits over 10,000 valuable Islamic art pieces — some never displayed anywhere else in the world. The exhibition is housed in a striking gallery space, two-thirds of which was constructed underground, within the Cour Visconti, a large courtyard within the Louvre grounds. These contemporary and innovative new spaces, are designed by international architects Rudy Ricciotti and Mario Bellini.
The Alwaleed Foundation promotes this Hall as part of its ongoing effort to celebrate commonalities rather than differences. This historic gift to the Louvre is the largest made by the Foundation and represents its ongoing commitment to the preservation of Islamic heritage and the promotion of global cultural understanding.
Alwaleed Foundation's support is an extension to its role in global cultural understanding also through the establishment of six academic centers with study programs that encourage tolerance and mutual understanding, advance scholarship in Islamic and Middle Eastern studies, support opportunities for dialogue and reconciliation among religions and cultures and participate in the preservation of the Islamic literary and artistic heritage around the world.
The ceremony was attended by Ilham Heydar oglu Aliyev, president of Azerbaijan and the first lady; Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, prime minister of Kuwait; Sheikh Sultan bin Tahnoon Al-Nahyan, chairman of Abu Dhabi Tourism & Culture Authority; Princess Meryem of Morocco; and Ahmed bin Nasser bin Hamed Al-Mahrizi, Oman's minister of tourism.

[Non-text portions of this message have been removed]

__._,_.___
Recent Activity:
Gabung di milis INTI-net, kirim email ke : inti-net-subscribe@yahoogroups.com

Kunjungi situs INTI-net   
http://groups.yahoo.com/group/inti-net

Kunjungi Blog INTI-net
http://tionghoanet.blogspot.com/
http://tionghoanets.blogspot.com/

Tulisan ini direlay di beberapa Blog :
http://jakartametronews.blogspot.com/
http://jakartapost.blogspot.com
http://indonesiaupdates.blogspot.com

*Mohon tidak menyinggung perasaan, bebas tapi sopan, tidak memposting iklan*

CLICK Here to Claim your Bonus $10 FREE !
http://profitclicking.com/?r=kQSQqbUGUh
.

__,_._,___

[inti-net] Terorisme, Radikalisme dan Deradikalisasi

 

http://www.shnews.co/detile-7908-terorisme-radikalisme-dan-deradikalisasi.html

Terorisme, Radikalisme dan Deradikalisasi
Endang Suryadinata* | Sabtu, 15 September 2012 - 11:22:04 WIB

: 138

(dok/ist)
Membutuhkan penanganan yang komperhensif terkait ketiga hal itu.

Terorisme memang ibarat hantu. Kadang menghilang cukup lama, tapi tiba-tiba bisa datang dan jadi perbincangan. Hari-hari ini media kita kembali menjadikan terorisme sebagai buah bibir, setelah sekelompok teroris muda menyerang pos polisi di Solo pada 17 dan 18 Agustus 2012.

Pada 30 Agustus, Tim Densus 88 berhasil menembak mati dua teroris muda, meski seorang polisi juga tewas dalam baku tembak di jalanan Kota Solo. Disusul penemuan amunisi bom di Tambora, Jakarta, dan konon ada satu jaringan teroris antara Solo dan Jakarta.

Kalau kita bicara terorisme di negeri ini, sebenarnya tak bisa dilepaskan dari terorisme global, dengan Al-Qaeda sebagai pemain utama. Seperti diketahui, Al-Qaeda pernah menyerang World Trade Center di New York, AS, pada 11 September 2001 yang menewaskan sekitar 3.000 orang.

Meski pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden sudah tewas dalam sebuah operasi militer AS di Kota Abbottabad, Pakistan, awal Mei 2011, namun terorisme tidak mengenal kata mati.

Demikian juga di negeri kita, meski para gembong teroris seperti Dr Azahari dan Noordin M Top sudah tewas dalam baku tembak dengan Densus 88, generasi baru teroris selalu muncul. Munculnya teroris baru menjadi bukti bahwa terorisme sudah menjadi ideologi yang tidak bisa hanya dihadapi dengan senjata.

Mungkin benar bahwa perang melawan terorisme sebagai "perang untuk merebut hati dan pikiran". Lewat berbagai strateginya, para gembong teroris baru terbukti beberapa kali menang dalam perang merebut hati dan pikiran, sehingga selalu ada orang-orang muda yang bisa direkrut untuk jadi teroris.

Peperangan seperti ini sulit dikalahkan dengan senjata, karena para teroris selalu meyakini setiap aksi mereka adalah demi membela agama, bahkan Tuhan. Jadi, di sinilah letak kesulitannya. Ketika para teroris sudah didorong oleh sebuah motif berdasar agama maka masalah terorisme menjadi persoalan yang rumit.

Radikalisme

Seperti diketahui, para teroris memiliki pemahaman keagamaan yang radikal. Radikalisme itu seperti lahir lagi setelah 2001. Pascatragedi 11/9 atau serangan teroris ke AS pada 2001, berbagai negara, termasuk Indonesia, justru direpotkan oleh munculnya jaringan terorisme global dengan membawa-bawa ajaran Islam. Tentu mereka memiliki pandangan keislaman yang berbeda dengan mayoritas Islam di negeri kita, yang rata-rata bersikap moderat dan menjauhi radikalisme.

Ajaran Islam sejati yang memuliakan hidup terpinggirkan oleh argumentasi teologis yang tampak rasional, sehingga ujung-ujungnya kematian justru dipuja, baik kematian si pelaku bom bunuh diri sebagai syuhada maupun kematian dari warga tak berdosa.

Padahal, Islam yang sejati mengajarkan bahwa membunuh satu orang sudah membunuh seluruh umat manusia. Jadi, para teroris sudah menodai agama, karena sejak lama mereka menjadikan agama sebagai pembenar atau legitimasi bagi segala aksi mereka.

Untuk itu para tokoh agama mohon lebih aktif turun ke bawah guna merebut hati dan pikiran umat agar jauh dari hal-hal yang membahayakan agama dan kemanusiaan. Betapa berbahayanya agama bila sudah dibajak atau diselewengkan para teroris. Kebenaran agama yang damai tersisih oleh ajaran agama para teroris yang membenarkan kekerasan dan pembunuhan.

Para tokoh agama atau kita harus bisa lebih cerdik daripada para gembong teroris sehingga orang-orang muda kita bisa dihindarkan dari bujuk rayu radikalisme atau ajaran yang menyesatkan.

Kalau para gembong teroris mengajarkan bahwa radikalisme yang diusungnya demi membela agama dan Tuhan, para tokoh agama harus mengajarkan membela Tuhan dan agama tidak perlu lewat kekerasan. Ingat menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang 1.000 hari wafatnya jatuh pada 17 September 2012, Islam tidak perlu dibela, demikian juga Tuhan tidak perlu dibela.

Berkaca dari Belanda

Tak berbeda jauh dengan Indonesia, negara yang pernah dijajahnya, Belanda juga menghadapi ancaman radikalisme yang muncul di kalangan kaum imigran asal Maroko, Somalia, atau Timur Tengah lain. Radikalisme itu memuncak pada terbunuhnya politikus Belanda Pim Fortuijn pada 2002 dan sineas Theo van Gogh pada 2004, yang dinilai telah melecehkan Islam.

Terbunuhnya kedua sosok itu mendorong pemerintah Belanda mencari jalan untuk mengatasi radikalisme agama. Pemerintah Belanda menggandeng para pemikir dan perguruan tinggi guna menghadapi radikalisme agama.

Froukje Demant merupakan peneliti radikalisme yang terkenal. Dia menyarankan agar pemerintah Belanda yang sekuler lebih terbuka untuk argumen-argumen religius dan kaum muslim moderat harus mengajak sesama muslim yang radikal masuk ke mainstream Islam yang damai. Tentu itu bukan saran yang mudah.

Dalam hal radikalisme, pemerintah Belanda juga menghargai jasa para pemikir Islam Timur Tengah yang ditampung sebagai akademikus migran di sejumlah kampus atau pusat riset di Belanda. Abdul Karim Soroush yang asal Iran, misalnya, segaris dengan iklim kebebasan Belanda dan berkontribusi dalam proses deradikalisasi kaum radikal.

Mungkin, ada baiknya para tokoh agama, demikian juga para cendekiawan muslim di negeri kita berkumpul dan mendiskusikan persoalan terorisme ini. Ini penting, bukan demi citra Islam yang positif saja, tetapi jangan sampai sejarah kelak mencatat negeri kita sebagai sarang teroris.

Kecuali itu, pemerintah Belanda terus memantau atau melakukan supervisi atas lembaga-lembaga agama yang dianggap rentan menumbuhkan ide-ide radikal. Dinas intelijen Belanda AIVD juga selalu proaktif dalam melihat sesuatu yang berpotensi membahayakan keselamatan banyak orang.

Polisi Belanda akan menyelidiki siapa pun yang berani memuji aksi kaum radikal. Itu senada dengan yang diucapkan Ansad Mbai, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dia menyayangkan sikap beberapa tokoh agama atau ustaz yang justru memuji teroris yang mati sebagai martir.

Ansad menambahkan, percuma polisi bekerja keras di lapangan, sementara setiap saat muncul teroris baru karena apa yang dilakukan dianggap sebagai pahlawan atau suhada. Dengan membiarkan segala puja-puji untuk para teroris, berarti kita yang memiliki pemahaman moderat, sesungguhnya sudah kalah dalam peperangan merebut hati dan pikiran.

Memang yang diperlukan dalam peperangan merebut hati dan pikiran adalah kesadaraan bahwa masalah ini tidak ringan. Karena itu jangan lagi, kita berlindung di balik kata, yang menganggap mereka yang memiliki pandangan radikal itu toh hanya segelintir orang, bukan mayoritas.

Jangan lupa segelintir orang, dengan bom yang siap mereka ledakkan, bisa menghadirkan petaka dan bahaya. Jadi, mari kita jangan bosan menyebut bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan. Agama apa pun akan mengutuk aksi teror. Jadi, mari kita terus mencari upaya untuk melakukan deradikalisasi sehingga negeri ini akan bebas dari ancaman radikalisme dan terorisme.

*Alumnus Erasmus Universiteit Rotterdam-Belanda, tinggal di Surabaya.

[Non-text portions of this message have been removed]

__._,_.___
Recent Activity:
Gabung di milis INTI-net, kirim email ke : inti-net-subscribe@yahoogroups.com

Kunjungi situs INTI-net   
http://groups.yahoo.com/group/inti-net

Kunjungi Blog INTI-net
http://tionghoanet.blogspot.com/
http://tionghoanets.blogspot.com/

Tulisan ini direlay di beberapa Blog :
http://jakartametronews.blogspot.com/
http://jakartapost.blogspot.com
http://indonesiaupdates.blogspot.com

*Mohon tidak menyinggung perasaan, bebas tapi sopan, tidak memposting iklan*

CLICK Here to Claim your Bonus $10 FREE !
http://profitclicking.com/?r=kQSQqbUGUh
.

__,_._,___