Sabtu, 19 Juli 2014

Mari Tuntut Pencoblosan Ulang , Untuk Selamatkan Indonesia

Pilpres RI 2014
Mari Tuntut Pencoblosan Ulang , Untuk Selamatkan Indonesia
Prahara Indonesia
Untuk menyelamatkan RI, dalam pilpres 2014 ini, pasangan Prabowo - Hatta harus jadi pemenangnya. Akan tetapi ternyata masyarakat masih banyak yang tertipu oleh  Jokowi - Jusuf Kalla, Sehingga masih banyak masyarakat yang memilih Jokowi.

Patut disesalkan, karena dengan banyaknya masyarakat yang pilih Jokowi, ini mengindikasikan bahwa ajaran yang bertentangan dengan Pancasila & Agama, sudah mulai merasuk pada cukup besar pada masyarakat RI, sebagaimana dikatakan oleh bapak Aburizal Bakrie saat bersama mendeklarasikan Koalisi Merah Putih yang disebut juga koalisi permanen, bahwa tujuan utama dibentuknya KMP adalah untuk membendung ajaran yang bertentangan dengan dasar negara RI.

Untuk itu sebagai upaya menyelamatkan NKRI dari paham yang sesat, seluruh tim Prabowo - Hatta, telah meminta pada KPU, Bawaslu dll agar dilakukan pemungutan suara (pencoblosan) ulang, khususnya di TPS dimana pasangan Prabowo - Hatta dikalahkan (dikalahkan, bukan kalah)

Langkah ini pasti akan didukung oleh Bawaslu, KPU & berbagai elemen masyarakat yang cinta NKRI dan tidak ngin NKRI tenggelam dalam kesesatan. Dengan dilakukannya pencoblosan ulang dibeberapa TPS, memang di TPS tersebut pasangan Jokowi tetap unggul, tetapi angka keunggulannya sudah berkurang sangat banyak, karena banyak pemilih yang tidak hadir/berpartisipasi pada pencoblosan ulang, karena pengumuman pencoblosan ulang bisa mendadak. Kebanyakan yang dilakukan pencoblosan ulang, tingkat kehadiran hanya berkisar 10-40%, bahkan ada TPS yang tadinya pemilihnya sekitar 300an orang, saat dilakukan pencoblosan ulang, yang hadir hanya 3 orang.

Sebagai lembaga negara yang tidak ingin RI tenggelam dalam ajaran sesat, KPU & Bawaslu tidak akan merekomendasi pencoblosan ulang pada TPS yang perolehan suara Prabowo - Hatta sudah menang.

Dengan cara ini tentunya akan bisa  mengurangi jumlah suara, dan dipastikan jika tuntutan pencoblosan ulang kita serukan secara kompak, dan pencoblosan ulang dilakukan di banyak TPS,  maka pasangan Prabowo - Hatta akan menang. (Sebagai Informasi, saat ini berdasar data, sudah dituntut pencoblosan ulang pada ribuan TPS, dan sebagian besar akan direkomendasikan oleh Bawaslu & KPU, dan sudah banyak TPS yang menggelar coblosan ulang dengan hasil yang menggembirakan, dimana suara untuk Jokowi sudah berkurang cukup banyak)

Jika masih kalah, maka pilpres akan dibawa ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dan kita percaya bahwa Hamdan Zulfa yang merupakan ketua MK adalah anggota Partai Bulan Bintang (PBB) dan juga ada yng lain yakni  Hakim MK yang berwenang menyidangkan sengketa Pilpes yakni Patrialis Akbar yang merupakan anggota Partai Amanat nasionak (PAN), dimana PBB dan PAN adalah pendukung kolisi merah putih yang tidak ingin RI jatuh dalam kesesatan. Kita yakin MK akan juga merekomendasikan pencoblosan ulang, dan dengan itu angka pemilih dari Jokowi akan turun sangat banyak dan kita sambut kemenangan Prabowo - Hatta, untuk menangkal bahaya dari paham sesat yang sudah merasuk pada sebagian besar masyarakat RI

Mari Selamatkan Indonesia, Menuju Indonesia Bangkit

Dua Kecurangan Jadi Dasar Prabowo - Hatta Tuntut Pencoblosan Ulang

Pengumuman pemenang Pilpres 2014 secara nasional sesuai jadwal akan dilakukan pada 22 Juli mendatang. Namun sebelum hasil Pilpres resmi diumumkan, banyak desakan agar diadakan pencoblosan ulang di beberapa daerah di Indonesia.

Salah satunya yang dikemukakan wakil tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta Romahurmuziy. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ini mengungkapkan dua alasan kenapa pihaknya menuntut pencoblosan ulang di beberapa daerah. Pertama kata dia, karena banyaknya penggunaan KTP orang yang sudah meninggal. Kedua, penggunaan KTP dalam pencoblosan tanpa adanya form A5.

"Dugaan kecurangan dari tim advokasi adalah dugaan yang masif, terstruktur, dan sistematis," jelas Romy, di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Fakta tersebut ditemukan tim advokasi Prabowo-Hatta di antaranya terjadi di DKI Jakarta yang terdapat sekitar 300.000 KTP. Sementara di Provinsi Jawa Barat pihaknya menemukan 600 KTP orang yang sudah meninggal.

"Itu yang baru ketahuan, dan belum juga di provinsi-provinsi lain, seperti Tuban, Malang, Jember, yang ditemukan banyak menggunakan KTP mencoblos tanpa A5," jelasnya.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar