Kantor OPM di Oxford Harus Ditutup
JAKARTA, (PRLM).- Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mendesak pemerintah Inggris segera menutup kantor perwakilan OPM di Oxford, London, karena pendirian kantor tersebut bentuk intervensi pemerintah Inggris terhadap Papua.
''Langkah Menlu memanggil Dubes Inggris di Jakarta itu sudah betul, kita dukung penuh. Tetapi hasil kongkritnya, pemerintah Inggris harus segera menutup kantor perwakilan OPM di Oxford,'' tegas Nurhayati saat dihubungi wartawan, Senin (6/5).
Anggota Komisi I DPR itu berpendapat, penutupan kantor perwakilan OPM di Inggris itu tidak ada hubungannya dengan persoalan hak asasi manusia (HAM). Penutupan itu karena menyangkut persoalan kedaulatan negara Indonesia.
Nurhayati berharap, Menlu gigih dalam meyakinkan pemerintah Inggris untuk menutup kantor itu.
''Pembukaan kantor perwakilan OPM itu menciderai hubungan baik Inggris-Indonesia yang sedang mesra-mesranya, oleh karena itu pemerintah Inggris harus segera tutup. Masalah ini tak bisa dianggap remeh dan ada pembiaran.
Kita minta Menlu mendesak pemerintah Inggris,'' pinta Nurhayati.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat khawatir, kalau kantor perwakilan OPM itu tidak segera ditutup, akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Pemerintah Inggris harus menyadari hubungan baiknya dengan Indonesia jangan dinodai oleh ulah segelintir warga Papua yang tidak jelas itu.
''Kita juga berharap, Kementerian Luar Negeri mengantisipasi upaya-upaya sejenis (maksudnya, pendirin kantor perwakilan OPM seperti di Inggris, red) di negara lain, misalnya di Jerman. Diplomasinya harus lebih gigih supaya tidak kecolongan lagi,'' tegas Nurhayati.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Agus Gumiwang Kartasasmita kembali mengingatkan, meskipun Kedubes Inggris di Jakarta sudah menyatakan secara resmi bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, namun ucapan itu jangan ditelan begitu saja.
"Pernyataan itu jangan ditelan mentah-mentah, karena hanya bersifat sesaat. Kita harus ingat, bahwa dalam kasus Timor Timur dulu, banyak pernyataan resmi dari kedubes negara sahabat yang menyatakan Timtim bagian dari Indonesia, nyatanya mereka tidak konsisten, karena ketika Timtim lepas dari NKRI, mereka tak lakukan pembelaan,'' kata Agus Gumiwang.
Agus berharap, Kemenlu lakukan dua pendekatan kongkrit. Pertama, lakukan pendekatan kepada negara-negara sahabat agar mereka menghilangkan (paling tidak, meminimalisir) dukungan politik terhadap Gerakan Papua Merdeka. Kedua, pemerintah memberikan/meningkatkan kesejahteraan kepada rakyat Papua.
''Kita harus mengindonesiakan Papua dan mem-Papua-kan Indonesia. Karena kalau rakyat sudah sejahtera, takkan lakukan gerakan memisahkan diri dari NKRI,'' katanya. (A-109/A-26)***
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
------------------------------------------------------------------
Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.
Mailing bebas => Meukra-subscribe@yahoogroups.com
-untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@yahoogroup.com
**************************************************************
-Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
: Meukra-subscribe@yahoogroups.com
**************************************************************
FOR THE LATEST NEWS link to us: http://PPDi.cjb.net/
http://groups.yahoo.com/group/PPDi/messages
ALL ADVERTISERS THAT HAVE NOTHING TO DO WITH condemning indon WILL BE BANNED WITHOUT WARNING!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar