- Sabtu, 14 Jan 2012 00:54 WIB
MOTIF pasti kasus teror penembakan misterius yang terjadi di Aceh, bisa dikatakan belum terungkap. Ini karena para pelakunya sendiri hingga sekarang belum tertangkap. Namun, sebagai pegangan awal, kita bisa merujuk kepada dua pernyataan yang disampaikan petinggi pemerintah pusat dan daerah perihal kasus ini.
Pertama adalah yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto. Dia akhirnya menyatakan, insiden penembakan itu terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh yang tahapannya tengah berlangsung saat ini. Pemungutan suara dilakukan pada 16 Februari 2012.
Pernyataan kedua disampaikan Gubernur Aceh, Irwandy Yusuf. Menurut dia, kasus teror itu terkait persoalan ekonomi masyarakat Aceh. Dia tidak melihat sama sekali bahwa kasus penembakan misterius ini terkait konflik Pilkada Aceh.
Apa yang disampaikan oleh Djoko Suyanto seakan mengonfirmasi pandangan yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat. Sedangkan pendapat Gubernur Aceh hingga kini masih menjadi perdebatan hangat. Penentangan terutama sekali adalah bila hal itu dikaitkan dengan kesan adanya ketegangan hubungan antara masyarakat Aceh dan pendatang dalam persoalan ekonomi.
Pilkada merupakan mekanisme dalam sistem demokrasi dalam soal meraih kekuasaan. Konflik pasti akan terjadi. Ini tidak bisa dimungkiri. Kemampuan dalam mengelola konflik agar tidak meluas dan meningkat baik intensitas maupun skalanya menjadi tuntutan di dalam mekanisme tersebut.
Bila benar adanya kasus penembakan misterius terkait Pilkada Aceh, sudah sepatutnya diakhiri! Kekuasaan yang ingin diperoleh tidak seharusnya sampai memunculkan masalah sedemikian menggentarkan kita semua. Apalagi, sesungguhnya, kekuasaan yang kelak digenggam itu adalah untuk mencapai tujuan bersama yang dikehendaki, di antaranya ketenteraman dan kedamaian.
Problem Pilkada Aceh memang rumit. Ini khususnya terkait perkembangan terbaru adanya keinginan untuk membuka kembali pendaftaran bakal calon kepala daerah namun tidak memiliki landasan hukum. Keputusan dalam persoalan ini akan berdampak bagi para calon lainnya, terutama seperti disampaikan Gubernur Irwandy Yusuf, dalam soal dana kampanye.
Kiranya, satu ungkapan khas masyarakat Aceh yaitu 'Aceh lon sayang' (Acehku sayang) dapat menjadi salah satu basis antropologis-sosiologis untuk menyelesaikan persoalan yang membelit 'Serambi Mekkah' saat ini. Ungkapan tersebut hendaknya menjadi pegangan seluruh elemen, terutama para pengambil kebijakan, dalam mencari solusi bagi Aceh.
Ungkapan tersebut menyiratkan supaya kita mengenali Aceh secara utuh, tak terkecuali cara berpikir dan dinamika masyarakatnya. Kalimat itu juga mengajak kita untuk memandang dan menempatkan Aceh sebagai bagian dari diri kita sendiri. Sehingga, perspektif penyelesaiannya setelah berpikir secara cermat, mendalam serta jernih, melahirkan pilihan terbaik yang dapat kita ambil.
Pemerintah, seperti Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan dan Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajaran pemerintahan daerah dan Komite Independen Pemilihan (KIP) serta para pemangku kepentingan lainnya, tentu saja bisa mengambil solusi secara hukum dan politik maupun keduanya sekaligus. Tetapi, kebijakan itu jangan sampai menimbulkan konflik baru sehingga terjadi konflik tak berkesudahan yang justru makin memberatkan kehidupan masyarakat Aceh.
Sebelum memutuskan untuk menunda atau tetap melanjutkan tahapan Pilkada Aceh, misalnya, harapan kita ialah kebijakan yang akan diambil setelah melalui suatu pembahasan komprehensif. Ini agar kebijakan itu bisa dilaksanakan. Kegagalan mengimplementasikan kebijakan sebelumnya harus jadi pelajaran berharga.
Ungkapan 'Aceh lon sayang' juga menghendaki menjunjung tinggi kearifan. Dia kita harapkan akomodatif terhadap semua pihak (win-win solution). Karena itu, sebisa mungkin, kebijakan ini menjadi kebijakan final sehingga Pilkada Aceh tidak terkatung-katung. Pikirkan dan sayangilah masyarakat Aceh!
Pernyataan kedua disampaikan Gubernur Aceh, Irwandy Yusuf. Menurut dia, kasus teror itu terkait persoalan ekonomi masyarakat Aceh. Dia tidak melihat sama sekali bahwa kasus penembakan misterius ini terkait konflik Pilkada Aceh.
Apa yang disampaikan oleh Djoko Suyanto seakan mengonfirmasi pandangan yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat. Sedangkan pendapat Gubernur Aceh hingga kini masih menjadi perdebatan hangat. Penentangan terutama sekali adalah bila hal itu dikaitkan dengan kesan adanya ketegangan hubungan antara masyarakat Aceh dan pendatang dalam persoalan ekonomi.
Pilkada merupakan mekanisme dalam sistem demokrasi dalam soal meraih kekuasaan. Konflik pasti akan terjadi. Ini tidak bisa dimungkiri. Kemampuan dalam mengelola konflik agar tidak meluas dan meningkat baik intensitas maupun skalanya menjadi tuntutan di dalam mekanisme tersebut.
Bila benar adanya kasus penembakan misterius terkait Pilkada Aceh, sudah sepatutnya diakhiri! Kekuasaan yang ingin diperoleh tidak seharusnya sampai memunculkan masalah sedemikian menggentarkan kita semua. Apalagi, sesungguhnya, kekuasaan yang kelak digenggam itu adalah untuk mencapai tujuan bersama yang dikehendaki, di antaranya ketenteraman dan kedamaian.
Problem Pilkada Aceh memang rumit. Ini khususnya terkait perkembangan terbaru adanya keinginan untuk membuka kembali pendaftaran bakal calon kepala daerah namun tidak memiliki landasan hukum. Keputusan dalam persoalan ini akan berdampak bagi para calon lainnya, terutama seperti disampaikan Gubernur Irwandy Yusuf, dalam soal dana kampanye.
Kiranya, satu ungkapan khas masyarakat Aceh yaitu 'Aceh lon sayang' (Acehku sayang) dapat menjadi salah satu basis antropologis-sosiologis untuk menyelesaikan persoalan yang membelit 'Serambi Mekkah' saat ini. Ungkapan tersebut hendaknya menjadi pegangan seluruh elemen, terutama para pengambil kebijakan, dalam mencari solusi bagi Aceh.
Ungkapan tersebut menyiratkan supaya kita mengenali Aceh secara utuh, tak terkecuali cara berpikir dan dinamika masyarakatnya. Kalimat itu juga mengajak kita untuk memandang dan menempatkan Aceh sebagai bagian dari diri kita sendiri. Sehingga, perspektif penyelesaiannya setelah berpikir secara cermat, mendalam serta jernih, melahirkan pilihan terbaik yang dapat kita ambil.
Pemerintah, seperti Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan dan Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajaran pemerintahan daerah dan Komite Independen Pemilihan (KIP) serta para pemangku kepentingan lainnya, tentu saja bisa mengambil solusi secara hukum dan politik maupun keduanya sekaligus. Tetapi, kebijakan itu jangan sampai menimbulkan konflik baru sehingga terjadi konflik tak berkesudahan yang justru makin memberatkan kehidupan masyarakat Aceh.
Sebelum memutuskan untuk menunda atau tetap melanjutkan tahapan Pilkada Aceh, misalnya, harapan kita ialah kebijakan yang akan diambil setelah melalui suatu pembahasan komprehensif. Ini agar kebijakan itu bisa dilaksanakan. Kegagalan mengimplementasikan kebijakan sebelumnya harus jadi pelajaran berharga.
Ungkapan 'Aceh lon sayang' juga menghendaki menjunjung tinggi kearifan. Dia kita harapkan akomodatif terhadap semua pihak (win-win solution). Karena itu, sebisa mungkin, kebijakan ini menjadi kebijakan final sehingga Pilkada Aceh tidak terkatung-katung. Pikirkan dan sayangilah masyarakat Aceh!
__._,_.___
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Milis Pers Indonesia
Powered by : http://www.GagasMedia.com
GagasMedia.Com Komunitas Penulis Indonesia
Publish Tulisan Anda Disini !
Khusus Iklan Jual-Beli HP/PDA
Ratusan Game/Software HP Gratis
http://www.mallponsel.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Milis Pers Indonesia
Powered by : http://www.GagasMedia.com
GagasMedia.Com Komunitas Penulis Indonesia
Publish Tulisan Anda Disini !
Khusus Iklan Jual-Beli HP/PDA
Ratusan Game/Software HP Gratis
http://www.mallponsel.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MARKETPLACE
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar