Media Nusantara: [inti-net] Re: [Editorial BerdikariOnline]16 Tahun PRD: Penemuan Kembali Jalannya Revolusi Kita

Sejak mula politik PRD tak banyak beda dengan politik PKI masa lalu: "aksi massa"atau "ekstra parlementer" untuk menuju cita-cita "masyarakat adil dan makmur". Tapi mengapa PKI harus dihancurkan sedangkan PRD boleh hidup? Alasannya cukup sederhana: Demokrasi borjuis kapitalis Neoliberal memerlukan PERHIASAN DEMOKRASI dan reklame politik bagi dunia luar dan juga untuk dalam negeri Indonesia sendiri. Persolannya dibalik politik perhiasan demokrasi itu ada BOM WAKTU yang pada suatu saat akan saat meledak seperti yang pernah terjadi pada 30 September 1965. Generasi muda "revolusioner" Indonesia ternyata masih mengidap penyakit buta sejarah, lupa sejarah. Dan sejarah bisa berulang meskipun tidak selalu begitu apabila syarat-syarat untuk berulang kembalinya sejarah telah mencapai titik temunya.
PRD masih mewarisi ilusi PKI dalam memimpikan "masyarakat adil dan makmur" dengan jalam damai dengan versi "aksi massa" atau "ekstra parlementer". Hanya saja PRD melakukannya dengan skala kecil, insidentil, tanpa program atau spontan. Dan juga PRD cumalah sebuah Partai kecil karenanya sangat cocok bagi kepentingan penguasa kapitalis borjuis sebagai embel-embel demokrasi yang tidak sangat berbahaya selama tetap dengan skala kecil dan tidak berkembang hingga membahayakan... bom belum meledak selama "aksi massa"dan "ekstra parlementer"tidak berlari jauh dari titik bahaya.

Namun sesuai dengan strategi PRD dengan "aksi massa dan ekstra prlementer"nya yang suhunya sulit diatur (partai kecil dengan pengalaman yang juga masih kecil), timbulnya berbagai gejala ekstrim kiri dan kanan , sangatlah besar. Kalau tidak salah, Bill Lidle pernah menyebutkan salah satu kelemahan PRD adalah karna terlalu ekstrim kiri. Tidak sulit untuk membuktikan tuduhan demikian, di luar negeri saja ekstrim kiri dari anggota-aggota PRD mudah ditemukan. Dan ekstrim kiri sangat mudah memancing provokasi musuh(penguasa) dan bila sudah begitu, bom waktu setiap saat akan meledak. Persoalannya, bila bom telah meledak, PRD dengan sangat mudah disapu bersih oleh musuh sebagai "G30S/PKI JILID 2") .PRD yang kecil mungil akan disapu dari muka bumi tapi jutaan rakyat Indonesia akan turut mandi darah sebagai korban pejagalan seperti pada G30S/65 yang lalu. Dan ini sungguh-sungguh adalah bermain api dengan revolusi dalam arti yang semurni murninya dengan rakyat Indonesia sebagai korban terbesar dan sia-sia.

Dengan kata lain, "aksi massa/ektra parlementer" tanpa dukungan dari sebuah Partai Pelopor bersenjata dengan tujuan membangun kekuasaan rakyat di masa depan, adalah bunuh diri, bunuh rakyat serta sepenuhnya avonturis. Rakyat dan massa harus menjauhi Partai demikian. Sejarah G30S tidak boleh berulang, politik jalan damai PKI tidak boleh berulang, lupa sejarah dan penyakit lupa tidak boleh diteruskan.
ASAHAN.

----- Original Message -----
From: ulfha
[Editorial BerdikariOnline]16 Tahun PRD: Penemuan Kembali Jalannya Revolusi Kita

16 Tahun PRD: Penemuan Kembali Jalannya Revolusi Kita
Minggu, 22 Juli 2012 | Editorial Berdikari Online

16 tahun yang lalu, tepatnya 22 Juli 1996, Partai Rakyat Demokratik
(PRD) dideklarasikan. Kelahiran PRD, seperti disebutkan dalam
"Manifesto tahun 1996", merupakan jawaban atas kebekuan dan
kebuntuan dari alat-alat politik ekstra parlementer saat itu. Maklum,
satu-satunya sandaran untuk perubahan saat itu adalah aksi massa alias
ekstra-parlementer.

Ditegaskan pula dalam Manifesto 1996, PRD berjuang untuk demokrasi.
Tetapi demokrasi seperti apa? Jelas sekali disebutkan, PRD
memperjuangkan demokrasi yang menempatkan "kedaulatan rakyat"
dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Dengan demikian,
yang diperjuangkan PRD bukan sekedar demokrasi politik semata, tetapi
juga demokrasi di lapangan ekonomi dan budaya.

Panji-panji "kedaulatan rakyat" yang dikibarkan PRD tidaklah
berbeda jauh dengan cita-cita pendirian Republik Indonesia: masyarakat
adil dan makmur. Cita-cita itu tidak mungkin terwujud jikalau dirintangi
oleh kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Untuk itu, indonesia
merdeka harus berlandaskan pada sistem demokrasi yang sejalan dengan
cita-cita masyarakat adil-makmur, yaitu sosio-demokrasi alias
demokrasi-kerakyatan, sebuah demokrasi yang menggabungkan demokrasi
politik dan demokrasi ekonomi. Cita-cita itulah yang membuat rakyat
Indonesia berjuang mati-matian dalam "Revolusi Agustus" untuk
mempertahankan Republik dari serbuan kolonialisme dan imperialisme. Dan
cita-cita itu pula yang menyemangati perjuangan politik PRD, berikut
pengorbanan kader-kadernya, untuk menggulingkan rezim orde baru yang
menghianati kedaulatan rakyat. Cita-cita itu pula yang menyadarkan
kader-kader PRD, bahwa perjuangan menggulingkan rezim orde baru hanyalah
pembuka menuju perjuangan menegakkan masyarakat adil dan makmur.

Kongres PRD ke-VII pada tahun 2010 itu sangat berjasa dalam mengantarkan
PRD memahami tugas sejarahnya. Kongres VII menyimpulkan bahwa problem
pokok bangsa Indonesia saat ini adalahimperialisme. Imperialisme itu
terkadang dibungkus dengan jubah "Neoliberalisme". Kongres juga
merumuskan bahwa azas politik yang relevan untuk memimpin perjuangan,
yang sesuai dan berpijak di atas bumi Indonesia, adalah Pancasila. Di
sini, Pancasila yang jadi acuan PRD adalah pidato Bung Karno pada
tanggal 1 Juni 1945. Intinya PRD menyadari, perjuangan menumbangkan
kapitalisme harus diletakkan pada situasi kongkrit di masing-masing
negeri.

Kongres VII PRD memutuskan soal "party-building" sebagai tugas
pokok untuk memastikan partai bisa mengemban tugas sejarahnya. Untuk
melaksanakan tugas party building itu, PRD telah menyebar kadernya ke
seantero negeri untuk membangun struktur partai dan merekrut massa
rakyat seluas-luasnya untuk bergabung dengan partai. Bersandar pada
"kekuatan rakyat" sebagai tenaga pokok perubahan sangat sejalan
dengan manifesto PRD 1996: Untuk mencapai kekuatan arah cita-cita
masyarakat yang demokratik tersebut harus dicari kekuatan pendorong
untuk mencapainya di tengah-tengah rakyat itu sendiri.

Lalu, pada Manifesto PRD tahun 2010 ditegaskan, dua metode yang
menggerakkan massa-rakyat dalam perjuangan pembebasan nasional, yaitu
massa aksi dan membangun kekuasaan (macthvorming). Masa aksi adalah
aksinya rakyat jelata yang, karena timpukan penindasan yang sudah tak
tertahankan, menjadi sadar dan berkehendak membuat perubahan radikal.
Sedangkan macthvorming diterangkan dengan sangat jelas dalam Manifesto
PRD: "Macthvorming, atau menyusun kekuatan, merupakan capaian
dialektis dari massa aksi. Dalam metode macthvorming terkandung prinsip
kewenangan atas ruang untuk berpropaganda dan mengorganisasikan kekuatan
politik yang konsisten berpihak pada kepentingan rakyat. Proses
macthvorming ini dapat dilakukan melalui intervensi ruang-ruang
elektoral, atau celah politik lainnya dalam demokrasi borjuis saat ini.
Macthvorming juga dilakukan dengan mendorong bentuk demokrasi
partisipatoris, yaitu demokrasi yang melibataktifkan rakyat dalam
mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalahnya."

Satu hal penting lagi: PRD menyadari bahwa perjuangan pembebasan
nasional itu hanya bisa dicapai dengan front anti-imperialisme
seluas-luasnya. Aliansi ini menghimpun seluruh seluruh kekuatan
anti-imperialis dalam negeri (nasionalis, agamais, dan sosialis) dan
sektor-sektor sosial yang selama ini turut dikorbankan oleh
neoliberalisme.

Sudah 16 tahun PRD menapaki jalan perjuangan itu. Tak sedikit rintangan
yang berusaha menghentikan langkah itu. Namun, berkat keteguhan pada
cita-cita masyarakat adil dan makmur, PRD tetap konsisten sampai hari
ini. PRD menganggap perjuangannya sebagai bagian dari tugas sejarah:
mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan manusia atas
manusia dan bangsa atas bangsa.