02.12.2011 10:04
Indonesia Tak Cuma DKI Jakarta
Penulis : Inno Jemabut
(foto:dok/ist)
JAKARTA – Djan Faridz (61) sibuk mempersiapkan diri menjadi calon Gubenur DKI Jakarta pada Pilkada 2012 ketika ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Perumahan Rakyat 20 Oktober 2011 lalu.
Kini, setelah sebulan menjabat sebagai menteri perumahan, mantan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) DKI Jakarta itu masih kagok menjalankan tugasnya.
"Sejak saya dilantik pada 20 Oktober, saya kerja dan berkantor di Kemenpera baru 10 hari. Mohon maaf kalau masih banyak yang kurang di sana-sini," ujar Djan Faridz dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa (28/11) lalu.
Selama sebulan bekerja menjadi Menpera, Djan mengaku tiga hari digunakannya untuk perjalanan dinas ke Korea Selatan, seminggu mengikuti ASEAN Summit di Denpasar-Bali, dan beberapa hari lainnya kunjungan kerja ke daerah.
Dengan waktu seperti itu, Djan mengakui masih banyak hal yang harus dipelajarinya. "Beri saya waktu," ujar Djan, yang mengenakan batik biru lengan panjang sambil terus melempar senyum.
Djan memang banyak dikritik sejumlah anggota DPR dalam kesempatan rapat tersebut. Kritikan tersebut muncul karena banyaknya masalah teknis yang kurang komunikatif dijelaskannya, di samping banyak contoh yang dirujuk mengaju pada kondisi DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyrwan Soedjono (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang memimpin rapat, misalnya, mengatakan, "Bapak Menpera lho Pak. Semoga saja, Bapak tidak hanya menjadi Menpera di DKI Jakarta saja."
Hal serupa diungkapkan Ahmad Toha (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) yang memprotes rendahnya perhatian pemerintah pusat untuk perumahan swadaya di Surabaya, Jawa Timur. Padahal permintaan masyarakat sangat tinggi. Backlog perumahan tak hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah lain dengan besaran yang tak jauh berbeda.
Namun, Ketua PWNU DKI Jakarta dan anggota DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tetap tenang, meski sekali lagi mendapat protes dari Farry Francis (Partai Gerindra) soal perumahan bagi bekas pengungsi Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Masalah perumahan ini diatur dalam konstitusi. Wajib hukumnya semua masyarakat Indonesia mendapat perlakuan yang sama," ujar Ali Wongso Sinaga dari Fraksi Partai Golkar.
Benah dari Daerah
Dari 11,6 juta unit backlog perumahan saat ini, hampir 1 juta unit di antaranya memang ada di DKI Jakarta, disusul Surabaya 600.000 unit, Makassar, 500.000 unit, Medan, Samarinda, Balikpapan, dan kota-kota besar lainnya. Namun, daerah dengan jumlah penduduk jarang seperti NTT, Papua, dan Papua Barat juga mengalami backlog perumahan, bahkan lebih tinggi.
NTT misalnya mendapat anggaran Rp 300 miliar untuk penanganan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) eks pengungsi Timor Leste. Namun sampai saat ini penanganannya masih tertahan di Kementerian Keuangan karena Kemenpera tidak maksimal mengefektifkan penggunaan dana sebelumnya.
Kawasan kumuh juga tak hanya monopoli kota-kota besar, tetapi juga kota-kota kecil yang sedang tumbuh. Saat ini, program pengentasan kawasan kumuh mencapai 66.000 hektare.
DKI Jakarta sendiri memiliki setidaknya 20.000 hektare atau setara 35 persen total kawasan kumuh seluruh Indonesia. Kondisi ini akan terus parah jika Jabodetabek terus dibenahi sementara daerah-daerah lain diabaikan.
Jakarta memang jendela Indonesia bagi dunia luar. Melihat Jakarta berarti melihat Indonesia. Namun, jika hanya DKI Jakarta atau hanya kota yang terurus, urbanisasi akan terus meningkat, seperti tergambar dalam 15 tahun terakhir.
Jumlah penduduk desa makin berkurang sementara penduduk kota tumbuh drastis. Hampir separuh penduduk Indonesia kini tinggal di kota dan diperkirakan pada 2025 sebanyak 70 persen penduduk tinggal di kota.
"Kami tak bisa hanya benahi Jakarta atau Jawa. Kami harus benah dari daerah-daerah, dan menyangga pertumbuhan ekonomi di daerah itu," ujar mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Malkan Amin.
Cara menghilangkan kawasan kumuh dan menyediakan perumahan juga tidak bisa hanya dengan pendekatan konvensional yang terjadi selama ini. Misalnya menggusur kawasan kumuh, membangun rumah susun, rusunami, dan rusunawa.
Cara ini tidak tidak berjangka panjang karena tidak menyangga urbanisasi. Sebaliknya, ini sekadar memindahkan lokasi kemiskinan dari lokasi lama ke lokasi baru. Dalam jangka panjang, daerahlah yang harus dibenahi, sehingga masyarakat perdesaan tidak tertarik ke kota.
Oleh karena itu, membangun Indonesia harus dengan hati dan pendekatan psikologis. Sebagai contoh, setelah rusunawa dibangun di beberapa lokasi, ternyata tidak semuanya bisa terisi.
Ada 60-an rusunawa yang selesai dibangun tetapi tanpa penghuni (dari 180 tower rusunawa saat ini). Rusunawa di Nunukan yang dibangun pada 2005 kini berantakan dan diselimuti onggokan alang-alang dan sampah.
"Kami tidak bangun dengan hati, tidak dengan niat membangun," ujar Wakil Ketua DPD La Ode Ida. Jika saja membangun dengan hati dan belarasa, pemerintah wajib menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas publik di sekitar lokasi rusunawa tersebut. Selain itu, penentuan lokasi membangun perumahan harus penuh pertimbangan rasional dan masuk akal.
Misalnya, harga sewa/beli yang terjangkau, akses dengan biaya murah, serta penyediaan fasilitas dasar yang memadai. Selain itu, ada upaya pengembangan potensi ekonomi sekitar lokasi yang dibangun. Itu skan sulit jika semuanya hanya proyek penghabisan anggaran.
Milis Pers Indonesia
Powered by : http://www.GagasMedia.com
GagasMedia.Com Komunitas Penulis Indonesia
Publish Tulisan Anda Disini !
Khusus Iklan Jual-Beli HP/PDA
Ratusan Game/Software HP Gratis
http://www.mallponsel.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tidak ada komentar:
Posting Komentar