Tak sempat membicara kan calon ketua.
Perpecahan koalisi partai-partai pendukung pemerintah dalam pemilihan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi ada kemungkinan terjadi karena intervensi pihak Istana.Sumber Tempo menyebutkan pembahasan dalam rapat Sekretariat Gabungan partai-partai koalisi buyar tanpa hasil setelah Istana memaksakan Aryanto Sutadi masuk paket empat calon pemimpin KPK yang mesti digolkan koalisi. "Setelah masuk sinyal dari Istana, pembahasan buntu," kata sumber yang juga anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu kemarin.
Menurut dia, intervensi itu be rupa perintah agar Setgab memperjuangkan Aryanto Sutadi masuk jajaran pemimpin KPK. Padahal nama ini sejak awal ditolak Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Pesan Istana disampaikan dalam rapat Setgab, Kamis malam lalu, sehari sebelum pemilihan di Komisi Hukum DPR.
Sumber tersebut menjelaskan, rapat Setgab digelar di kantor Jalan Diponegoro, Jakarta, sejak pukul 21.00 WIB, dipimpin Sekretaris Setgab Syarif Hasan. Rapat dihadiri para pemimpin fraksi partai anggota Setgab: Demokrat, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, PKS, Partai Amanat Nasional, dan PPP.
Semula suasana rapat cukup kondusif dengan disepakatinya paket dua opsi calon pemimpin KPK. Opsi pertama, paket Bambang, Abraham, Adnan Pandupraja, dan Yunus Husein. Opsi ini didukung Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Sementara itu, opsi kedua, Bambang, Abraham, Adnan Pandu, dan Zulkarnaen.
"Skema terakhir versi teman kami yang kuning,"ucapnya merujuk kepada Golkar.
Titah dari Istana datang sekitar pukul 23.00, yang dibawa Ketua Fraksi Demokrat M. Jafar Hafsah, setelah mengikuti rapat di Istana Negara. Begitu datang, Jafar berbisik di telinga Syarif.
"Unsur Polri harus masuk, kita perlu penyidik," kata sumber itu menirukan Syarif. Perintah inilah yang kemudian membuat kesepakatan yang hampir terbentuk akhirnya mentah kembali.
Rapat ini pun tak berhasil mem bicarakan siapa calon Ketua KPK yang akan didukung.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa membantah tudingan adanya intervensi.
Mengenai pembahasan dalam Setgab yang deadlock,"Itu karena setiap partai punya pilihan masing-masing," kata Saan kemarin.
Sebelumnya, politikus Demokrat yang juga Ketua Komisi Hukum, Benny Kabur Harman, menyatakan Setgab gagal menyamakan pendapat sehingga Yunus Husein, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, gagal menjadi pemimpin serta Ketua KPK.
"Setgab sangat tak efektif dalam pemilihan pemimpin KPK ini," ujarnya Jumat lalu seusai pemilihan. MAHARDIKA SH | FRANSISCO R | JOBPIE S
Milis Pers Indonesia
Powered by : http://www.GagasMedia.com
GagasMedia.Com Komunitas Penulis Indonesia
Publish Tulisan Anda Disini !
Khusus Iklan Jual-Beli HP/PDA
Ratusan Game/Software HP Gratis
http://www.mallponsel.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tidak ada komentar:
Posting Komentar