Pemerintah akan melibatkan semua lapisan untuk memantau Pembangunan Aceh, sangat efektif dan efisien dalam prosedur untuk melibatkan rakyat dalam pembangunan, perlunyanya aturan dan hukum yang jelas dalam pelaksanaan jangan menimbulkan permasalahan dalam pemantauan yang dapat berdampak adanya kepentingan-kepentingan didalamnya proses Pembangunan Aceh.
Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto meminta agar Gubernur Zaini Abdullah mencabut perizinan dari dua perusahaan, dalam menindaklanjuti Ketua UKP4, Gebernur harus membentuk tim untuk mendapatkan penelitian dan pengakajian yang akurat sebelum mencabut perizinan, jangan menimbulkan permasalahan baru baik itu didalam masyarakat lokal dan hal lain yang berdampak pada, Politik, Sosial, Ekonomi dan Adat istiadat.
wassalam
feri as
From: tm zoel <tmzulfikar@yahoo.com>
To: walhinews <walhinews@yahoogroups.com>
Cc: walhi aceh mantong <walhiacehmantong@googlegroups.com>; Milist IGA <greenaceh@googlegroups.com>; Makmur SH <makmur.ibdaud@yahoo.com>; Fachrul Razi Jubir Partai Aceh <frazi_polui@yahoo.com>
Sent: Monday, August 6, 2012 2:15 PM
Subject: |IACSF| Gubernur Libatkan Eks GAM dalam Pembangunan. Nasib Rawa Tripa Tunggu Laporan Tim
Gubernur Libatkan Eks GAM dalam Pembangunan
Minggu, 5 Agustus 2012 12:23 WIB
Berita Terkait
- Gubernur Sedang Evaluasi SKPA
- Zaini: Dana Kereta Api Alihkan ke Irigasi
- Gubernur Ajak Perantau Ikut Bangun Aceh
- Gubernur Minta Data Penduduk Harus Akurat
- SBY: Gubernur Harus Tangguh
- Presiden SBY Terima Pemimpin Aceh
- Tak Serius Ikut Rapat, Sutan Bhatoegana Tegur Wagub…
- Wagub: Saya juga Mayjen, Tapi Bersama Monyet
- Ketua DPRA: Evaluasi TPK PNS Provinsi
- Gubernur Masih Tinggal di Mess Meuntroe
* Nasib Rawa Tripa Tunggu Laporan Tim
BANDA ACEH - Pemerintahan Aceh memutuskan untuk melibatkan eks kombatan GAM dalam Tim Pemantau Pembangunan Aceh. Selain mantan GAM yang bernaung di bawah payung Komite Peralihan Aceh (KPA), tim pemantau juga beranggotakan Kepolisian, Kejaksaan, Inspektur daerah, dan elemen sipil.
Kesepakatan itu lahir dalam pertemuan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menjelang buka puasa, di Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (3/8). Semua anggota Forkopimda hadir antara lain Gubernur, Ketua DPR Aceh, Kasdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, plus Ketua MPU, dan Ketua MAA.
Sedangkan jajaran Pemerintah Aceh ikut hadir antara lain Sekda, T Setia Budi, Asisten Pemerintahan Marwan Sufi, Kepala Bappeda Iskandar, Kadishubkomintel Yuwaldi Awai, Kepala DPKKA Paradis, Kepala Biro Hukum dan Humas Makmur Ibrahim, Kepala Biro Tata Pemerintahan Hamid Zein serta Kabag Humas Usamah El-Madny.
Menurut Gubernur komposisi tim pemantau yang melibatkan berbagai pihak tersebut dinilai memiliki kompetensi melaksanakan tugas pemantauan pembangunan Aceh. "Ada potensi dan sumber daya yang mereka miliki yang saya kira dapat disumbangkan dalam pembangunan Aceh ini," tegas Gubernur.
Doto Zaini menyebutkan tim pemantau menjadi penting dan strategis keberadaannya untuk mengawal proses pembangunan Aceh lima tahun ke depan, agar berada di jalan yang benar dan sesuai kehendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Gubernur meminta dalam keanggotan tim, disamping mengakomodir sejumlah pihak, juga perlu melibatkan jajaran eks kombatan GAM yang saat ini berhimpun dalam wadah KPA.
Kasus Rawa Tripa
Pada bagian lain, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, belum lama ini pihaknya telah menerima surat dari Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, yang menjelaskan tim Pemerintah Pusat telah melakukan investigasi di Rawa Tripa dengan menunjukkan adanya pelanggaran di kawasan hutan gambut itu. UKP4 meminta agar Pemerintah Aceh mencabut izin perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan itu.
Namun sebelum menindaklanjuti surat Ketua UKP4 tersebut, Pemerintah Aceh saat ini telah menurunkan Tim Investigasi ke Rawa Tripa. "Nasib perkebunan di Rawa Tripa itu akan segera kita eksekusi setelah Tim Investigasi yang ditugaskan Pemerintah Aceh menyampaikan laporan akhirnya," kata Gubernur.
Sebelumnya surat dari UKP4 tersebut dikirim kepada Gubernur tanggal 3 Juli 2012. Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto meminta agar Gubernur Zaini Abdullah mencabut perizinan dari dua perusahaan yang kegiatannya dianggap melanggar beberapa ketentuan hukum. Kedua perusahaan tersebut yakni PT Surya Panen Subur (PT SPS 2) dan PT Kalista Alam (PT KA).(sar)
Semua Sepakat
KEBIJAKAN Gubernur Zaini Abdullah untuk melibatkan eks kombatan GAM dalam Tim Pemantau Pembangunan Aceh, mendapat sambutan positif dari para pejabat tinggi di Aceh. "Saya sepakat. Kita libatkan semua sektor," kata Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan.
Dukungan yang sama juga disampaikan Ketua DPRA, Kajati, dan Pangdam Iskandar Muda yang diwakili Brigjen Iskandar. "Kami mendukung jika personel KPA dapat turut serta dalam penyelenggaraan pembangunan setelah keterwakilan dalam suatu organisasi. Terlebih lagi mereka berada di gampong-gampong, yang akan memudahkan pembangunan berawal dari gampong," kata Ketua DPRA Hasbi Abdullah.
Tekait bentuk, formasi dan ruang lingkup kerja Tim yang akan dibentuk tersebut, dalam beberapa waktu ke depan jajaran Forkopimda akan kembali duduk untuk membicarakannya.
Selain wacana pembentukan Tim Pemantau Pembangunan Aceh, dalam pertemuan itu juga ikut dibahas isu seputar pilkada dan pelantikan kepala daerah, pemberantasan narkoba dan kriminalitas, situasi menjelang Hari Raya Idul Fitri, pembangunan rumah ibadah, pelaksanaan syariat Islam, dan lainnya.(sar)
BANDA ACEH - Pemerintahan Aceh memutuskan untuk melibatkan eks kombatan GAM dalam Tim Pemantau Pembangunan Aceh. Selain mantan GAM yang bernaung di bawah payung Komite Peralihan Aceh (KPA), tim pemantau juga beranggotakan Kepolisian, Kejaksaan, Inspektur daerah, dan elemen sipil.
Kesepakatan itu lahir dalam pertemuan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menjelang buka puasa, di Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (3/8). Semua anggota Forkopimda hadir antara lain Gubernur, Ketua DPR Aceh, Kasdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, plus Ketua MPU, dan Ketua MAA.
Sedangkan jajaran Pemerintah Aceh ikut hadir antara lain Sekda, T Setia Budi, Asisten Pemerintahan Marwan Sufi, Kepala Bappeda Iskandar, Kadishubkomintel Yuwaldi Awai, Kepala DPKKA Paradis, Kepala Biro Hukum dan Humas Makmur Ibrahim, Kepala Biro Tata Pemerintahan Hamid Zein serta Kabag Humas Usamah El-Madny.
Menurut Gubernur komposisi tim pemantau yang melibatkan berbagai pihak tersebut dinilai memiliki kompetensi melaksanakan tugas pemantauan pembangunan Aceh. "Ada potensi dan sumber daya yang mereka miliki yang saya kira dapat disumbangkan dalam pembangunan Aceh ini," tegas Gubernur.
Doto Zaini menyebutkan tim pemantau menjadi penting dan strategis keberadaannya untuk mengawal proses pembangunan Aceh lima tahun ke depan, agar berada di jalan yang benar dan sesuai kehendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Gubernur meminta dalam keanggotan tim, disamping mengakomodir sejumlah pihak, juga perlu melibatkan jajaran eks kombatan GAM yang saat ini berhimpun dalam wadah KPA.
Kasus Rawa Tripa
Pada bagian lain, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, belum lama ini pihaknya telah menerima surat dari Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, yang menjelaskan tim Pemerintah Pusat telah melakukan investigasi di Rawa Tripa dengan menunjukkan adanya pelanggaran di kawasan hutan gambut itu. UKP4 meminta agar Pemerintah Aceh mencabut izin perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan itu.
Namun sebelum menindaklanjuti surat Ketua UKP4 tersebut, Pemerintah Aceh saat ini telah menurunkan Tim Investigasi ke Rawa Tripa. "Nasib perkebunan di Rawa Tripa itu akan segera kita eksekusi setelah Tim Investigasi yang ditugaskan Pemerintah Aceh menyampaikan laporan akhirnya," kata Gubernur.
Sebelumnya surat dari UKP4 tersebut dikirim kepada Gubernur tanggal 3 Juli 2012. Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto meminta agar Gubernur Zaini Abdullah mencabut perizinan dari dua perusahaan yang kegiatannya dianggap melanggar beberapa ketentuan hukum. Kedua perusahaan tersebut yakni PT Surya Panen Subur (PT SPS 2) dan PT Kalista Alam (PT KA).(sar)
Semua Sepakat
KEBIJAKAN Gubernur Zaini Abdullah untuk melibatkan eks kombatan GAM dalam Tim Pemantau Pembangunan Aceh, mendapat sambutan positif dari para pejabat tinggi di Aceh. "Saya sepakat. Kita libatkan semua sektor," kata Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan.
Dukungan yang sama juga disampaikan Ketua DPRA, Kajati, dan Pangdam Iskandar Muda yang diwakili Brigjen Iskandar. "Kami mendukung jika personel KPA dapat turut serta dalam penyelenggaraan pembangunan setelah keterwakilan dalam suatu organisasi. Terlebih lagi mereka berada di gampong-gampong, yang akan memudahkan pembangunan berawal dari gampong," kata Ketua DPRA Hasbi Abdullah.
Tekait bentuk, formasi dan ruang lingkup kerja Tim yang akan dibentuk tersebut, dalam beberapa waktu ke depan jajaran Forkopimda akan kembali duduk untuk membicarakannya.
Selain wacana pembentukan Tim Pemantau Pembangunan Aceh, dalam pertemuan itu juga ikut dibahas isu seputar pilkada dan pelantikan kepala daerah, pemberantasan narkoba dan kriminalitas, situasi menjelang Hari Raya Idul Fitri, pembangunan rumah ibadah, pelaksanaan syariat Islam, dan lainnya.(sar)
Editor : bakri
__._,_.___
------------------------------------------------------------------
TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
------------------------------------------------------------------
Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.
Mailing bebas => Meukra-subscribe@yahoogroups.com
-untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@yahoogroup.com
**************************************************************
-Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
: Meukra-subscribe@yahoogroups.com
**************************************************************
FOR THE LATEST NEWS link to us: http://PPDi.cjb.net/
http://groups.yahoo.com/group/PPDi/messages
ALL ADVERTISERS THAT HAVE NOTHING TO DO WITH condemning indon WILL BE BANNED WITHOUT WARNING!!!
TIADA KATA SEINDAH `MERDEKA`
------------------------------------------------------------------
Ubahlah nasib bangsa kita, jangan jadikan anak cucu kita sebagai mangsa dari keterlambatan kita bertindak pada hari ini.
Mailing bebas => Meukra-subscribe@yahoogroups.com
-untuk membuat posting kirimkan ke: PPDi@yahoogroup.com
**************************************************************
-Beritahu rakan anda untuk menyertai egroups ini dengan hanya menghantar email kosong ke: PPDi-subscribe@egroups.com
: Meukra-subscribe@yahoogroups.com
**************************************************************
FOR THE LATEST NEWS link to us: http://PPDi.cjb.net/
http://groups.yahoo.com/group/PPDi/messages
ALL ADVERTISERS THAT HAVE NOTHING TO DO WITH condemning indon WILL BE BANNED WITHOUT WARNING!!!
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar