Media Nusantara: [inti-net] Re: [GELORA45] RAPBN 2013 Bukan Milik Rakyat Miskin

Jumat, 24 Agustus 2012

[inti-net] Re: [GELORA45] RAPBN 2013 Bukan Milik Rakyat Miskin

TOPIC HARI INI : PNS

* DINOBATKAN - DINAMAKAN DAN DIJULUKI sebagai " PNS " ( PEGAWAI NEGRI
SIPIL )

* TETAPI DIDIDIK DAN DIBINA SERTA BERBARIS DAN HARUS BERSIKAP SEPERTI
MILITER ..... Tidak beda seperti di jaman ORBA dan GOLKARNYA, YANG
JUGA TIDAK LEBIH DARI MILITERISASI PENDUDUK DN PEGAWAI NEGRI SIPIL ....
.. (Semua dan Segalanya Masih tetap berbau KEKUASAAN MILITER ..)

LALU APAKAH KITA SEMUA SEBAGAI ANAK BANGSA masih selalu bangga dan terlena
dan tertidur untuk selalu MENIPU DIRI KITA SENDIRI dengan JARGON2 POLITIK
(seperti yang Kita selalu dengar dari sementara Lapisan Masarakat dan
terutama para pejabat2nya yg beraneka ragam dan Simpang Siur dalam berpikir
... tentang :

* DEMOKRASI PANCA SILA - REFORMASI - TOLERANSI DAN TOLERANSI BERAGAMA (dng
kenyataaan yg sebaliknya - dng KEKERASAN dibelakang AGAMA ...) dan
TOLERANSI BERBANGSA ( jika nyatanya sebaliknya : KEKUASAAN BERSENJATA ...
) - dan PNS ( yang nyatanya MPS = Militerisasi Pegawai dan Penduduk SIPIL
.?? )

NOTE : ** Mungkin ada baiknya jika Singkatan PNS - diuraikan sbg " POST AND
NEWS SERVICES " SAJA .... jika tidak demikian , maka ada baiknya Namanya
dan FUNGSI serta TUGASNYA dirubah segera menjadi "
PERGUNAKANLAH NILAI2 (MANUSIA) SIPIL " (PNS - yang benar2 berpendidikan
dan dididik sbg
PEGAWAI NEGRI SIPIL ) ...............

-------Original Message-------

From: GELORA45
Date: 24.8.2012 4:02:36
To: GELORA_In
Subject: [GELORA45] RAPBN 2013 Bukan Milik Rakyat Miskin

FITRA: RAPBN 2013 Bukan Milik Rakyat Miskin
Penulis : Sandro Gatra | Jumat, 24 Agustus 2012 | 07:17 WIB
Kompas/Agustinus HandokoInspeksi mendadak beberapa tim di semua satuan kerja
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Kamis (23/8/2012)
tak menemukan PNS yang membolos.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan APBN 2013 dinilai semakin menjauhkan
penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dinilai
tidak berpihak kepada rakyat miskin dan tetap mementingkan kepentingan
birokrat.

"RAPBN 2003 bukan anggaran milik rakyat miskin, tapi lebih milik para PNS
(pegawai negeri sipil)," kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan
Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran
(FITRA) di Jakarta, Jumat (24/8/2012).

Uchok mengatakan, ketimpangan kebijakan anggaran RAPBN 2013 terlihat ketika
pemerintah menganggarkan belanja pegawai untuk 4,7 juta PNS yang mencapai Rp
241 ,1 triliun. Sebaliknya, anggaran kemiskinan untuk 31 juta penduduk
miskin hanya Rp 75,3 triliun atau tiga kali lebih rendah dari belanja
pegawai.

Uchok menilai PNS tidak layak untuk mendapatkan kenaikan gaji lantaran
rendahnya kinerja. Begitu pula kementerian/lembaga tak layak mendapat
kenaikan anggaran. Dia memberi contoh, pada sementer pertama 2011 ,
kementerian/lembaga hanya mampu menyerap anggaran sebesar Rp 56,21 triliun
atau 26,2 persen dari alokasi belanja di dalam APBNP.

Pada akhir tahun, kata Uchok, selalu terjadi pengeluaran anggaran
besar-besaran. Mereka beralasan proses pengadaan barang dan jasa membutuhkan
waktu. Padahal, kata dia, hal itu terjadi karena kemalasan PNS atau
perencanaan yang selalu gagal.

"Biarpun sudah diberikan remunerasi, gaji ke-13, dan kenaikan gaji 7 persen
untuk tahun ini, tetap saja pelayanan kepada publik sangat mengecewakan.
Pegawai pemerintah mau dilayani oleh publik dan korupsi masih merajalela,"
kata Uchok.

Selain mengkritik kenaikan gaji PNS atau anggaran kementerian/lembaga yang
terjadi setiap tahun, Uchok juga mengkritik pembukaan kembali rekrutmen PNS.
Kebijakan itu akan berimplikasi semakin beratnya beban anggaran yang
bersifat rutin sehingga anggaran untuk pembangunan semakin terbatas.

"Pemerintah sebaiknya menghentikan rekrutment PNS, mengkaji arah reformasi
birokrasi yang lebih efisien," pungkas Uchok.
Editor :
Kistyarini

[Non-text portions of this message have been removed]