Rabu, 15 Agustus 2012

[kmnu2000] Soal Polisi, Sepanjang Menyangkut SBY, Harapan Itu Akan Sia-sia

 

Soal Polisi, Sepanjang Menyangkut SBY, Harapan Itu Akan Sia-sia
"Untuk memperbaiki Polri, apapun caranya, semestinya
kita bisa menoleh kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal
Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi bisakah itu? Mungkin tidak,
karena sekali lagi, ……. sepanjang menyangkut SBY, harapan itu akan
sia-sia….."

SEMENTARA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono –hingga sejauh ini– masih memilih 'sikap untuk tidak bersikap', ketegangan antara KPK dengan
Polri mengalami eskalasi menuju tingkat yang lebih berbahaya. Tetapi
sepanjang menyangkut langgam kepemimpinan tidak solutif dan tidak punya
karakater problem solverdari jenderal staf ini, fenomena 'sikap untuk tidak bersikap' bukanlah sesuatu yang mengherankan betul. Dengan
getir Harian Kompas (6 Agustus 2012) menyelipkan catatan saat
memberitakan insiden KPK-Polri, "Dalam situasi seperti itu, semestinya
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyokong KPK agar bisa bekerja
maksimal". Namun, "harapan ini tampaknya sia-sia meskipun publik tetap
menagih komitmen dan janji politiknya untuk memberantas korupsi".

Setidaknya ada dua pemberitaan yang bisa menunjukkan terjadinya eskalasi ke arah berbahaya dalam benturan KPK-Polri itu.

Mingguan Berita Tempo terbaru, pekan ini, menurunkan sebuah laporan
tentang pertemuan konsolidasi Pimpinan Polri dengan sejumlah Perwira
Tinggi Polri (6 Agustus) untuk menghadapi 'serangan' KPK. Mengutip
sumbernya yang ikut dalam pertemuan tertutup tersebut, Tempo mencatat
serangkaian ucapan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, yang oleh media
terkemuka itu disebut sebagai orasi. "Hukum tanpa etika, namanya
preman", ujarnya. "Menggeledah tempat orang seenaknya dan menangkap
orang seenaknya itu namanya garong". Dikaitkan dengan peristiwa aktual
yang sedang terjadi antara KPK dan Polri, yaitu penggeledahan KPK di
Mabes Korlantas Polri, tak boleh tidak, tentulah dianggap bahwa sasaran
kalimat itu adalah KPK. Beberapa media lalu mendefinitifkan bahwa
Kapolri menuding KPK sebagai garong. Apalagi, dalam kesempatan yang
sama, Jenderal Timur Pradopo, juga mengatakan Undang-undang Tindak
Pidana yang menjadi landasan kerja KPK adalah "aturan extraordinary, tetapi belum memiliki hukum acara".

Tempo.co sementara itu memberitakan, dalam menghadapi 'pertarungan'
dengan KPK, seorang perwira tinggi Polri menyebutkan telah dilakukan
sejumlah 'operasi gelap'. Di antaranya, penyadapan komunikasi pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari
penyadapan itu, ia mengklaim, bisa diketahui siapa pemimpin KPK yang
paling getol mendorong pengusutan perkara di Kepolisian. Penguntitan
terhadap beberapa petugas Komisi Pemberantasan Korupsi juga dilakukan.
'Peluru' untuk membidik pemimpin KPK juga disiapkan. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan mereka pada masa lalu ditelisik kembali.

KALAU Jenderal Timur Pradopo memang mengatakan persis seperti apa
yang dilaporkan Tempo, dan bila Polri memang sedang mengintai para
pimpinan KPK dengan operasi gelap penyadapan, untuk mencar-cari celah
kesalahan, sudah saatnya mempertanyakan, sudah menjadi seperti apakah
wujud Polri sesungguhnya kini?
Saat Polri dipimpin Letnan Jenderal (Pol) Widodo Budidarmo (25 Juni
1974 – 25 September 1978) institusi itu dirundung begitu banyak ekses di berbagai level. Mulai dari pungutan liar kecil-kecilan oleh para
brigadir di jalan sampai pemerasan yang lebih berkaliber oleh para
perwira. Sejumlah oknum terlibat pemerasan terhadap mereka yang sedang
bermasalah dengan hukum. Ditahan atau tidak ditahan, ada tarifnya.
Sedemikian tinggi kadar ekses yang terjadi, sehingga swasta-swasta
berduit sampai bisa menyuruh polisi menangkap orang lain, entah karena
persaingan bisnis, entah karena masalah pribadi biasa. Puncaknya, Deputi Kapolri Mayor Jenderal (Pol) Siswadji, harus berakhir karirnya di depan pengadilan dan dihukum karena korupsi. Penindakan Siswadji bisa
terjadi, terutama karena tekanan dari luar, khususnya dari Menteri
Hankam/Panglima ABRI Jenderal Muhammad Jusuf. Apalagi kala itu juga ada
ketidaksenangan Cendana terhadap tindak-tanduk Siswadji sebagai orang
kedua Polri, maupun ketidaksenangan dari sejumlah jenderal lainnya dari
berbagai angkatan. Sementara itu, sang Kapolri sendiri terkena musibah
karena 'kelalaian' mengawasi senjata inventaris, anaknya menembak ajudan sang ayahanda hingga tewas.

Komisaris Jenderal Mochammad Hasan, Kapolri sebelumnya (3 Oktober
1971 – 24 Juni 1974) dalam suatu pertemuan terbatas setelah
purnawirawan, dengan jujur mengakui betapa citra Polri masa itu hancur.
"Terhadap polisi sekarang, silahkan anda mengatakan apa saja". Polisi
itu, ujarnya, bisa disebut, "……… berseragam". Dan, "silahkan anda
mengisi titik-titik itu dengan apa yang anda pikirkan mengenai polisi
saat ini". Pada masa itu, mengacu pada beberapa fakta tentang polisi brengsek di sejumlah negara 'dunia ketiga' yang penegakan hukumnya kacau balau, ada sebutan populer, villain in uniform. Atau, bandits in police uniform. Itukah wujud Polri kala itu yang dimaksud oleh Jenderal Hasan?

KIRANYA, betapapun cukup banyak kekecewaan terhadap KPK, khususnya
pada periode lalu, publik tetap menempatkan KPK sebagai tumpuan harapan
terakhir dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat sudah kehilangan
kepercayaan terhadap polisi. Kepercayaan itu bisa pulih, hanya bila
polisi bisa membuktikan diri bangkit membersihkan diri dengan gebrakan
luar biasa. Peristiwa benturan KPK-Polri seperti yang terjadi sekarang
ini, hanya menambah kadar keputus-asaan masyarakat terhadap Polri. Bagi
masyarakat terkesan, Polri ingin menutup-nutupi kasus korupsi di
Korlantas, terutama untuk mencegah kasus ini merambah jauh menjangkau
jenderal-jenderal lainnya, maupun kasus-kasus lainnya. Apalagi, menurut
berita, ada 3-4 trilyun rupiah dana khusus yang dikelola Polri di luar
APBN. Keputus-asaan itu, pada sisi masyarakat, akan menggelinding
menjadi keruntuhan moral percaya diri sebagai bangsa.

"Kalau kondisi hukum begini terus, kita tinggal menuju kehancuran
saja", kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam sebuah diskusi,
Rabu 15 Agustus. "Dibutuhkan shock therapy". Mahfud MD belum menguraikan shock therapy seperti apa yang dimaksudkannya. Tapi seorang ahli psikologi dari
Universitas Padjadjaran, yang mendalami psikologi forensik, dan dulu
kala adalah aktivis gerakan kritis mahasiswa tahun 1970-an, mengatakan
sepanjang menyangkut kepolisian, mungkin bisa ditiru apa yang pernah
dilakukan pemerintahan Soeharto yang mengistirahatkan korps Bea Cukai
dan mengalihkan fungsinya kepada lembaga internasional SGS dalam
penanganan lalu lintas ekspor-impor. "Mungkin kita bisa meminta bantuan
beberapa negara melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk
mengambilalih sementara fungsi kepolisian di Indonesia, dalam suatu
periode tertentu". Dalam periode yang sama, waktu digunakan untuk
membangun satu institusi Kepolisian RI yang baru. Masih banyak manusia
Indonesia yang bisa diharapkan menjadi polisi yang ideal. Bahkan di
tubuh kepolisian yang sekarang ini pun, pastilah banyak manusia yang
masih bisa diharapkan, namun sayangnya telah terbelit oleh suatu sistem
yang terlanjur berjalan buruk yang dikendalikan oleh segelintir manusia
yang tak punya integritas lagi.

Ketika Perserikatan Bangsa Bangsa menangani fungsi kepolisian di
Kamboja pasca perang saudara, sejumlah personil kepolisian Indonesia
ikut ditugaskan di sana. Ternyata, polisi-polisi Indonesia itu bekerja
dengan sangat baik, sehingga mendapatkan pujian dari PBB, negara-negara
lain, dan yang tak kalah pentingnya mereka diapresiasi tinggi oleh
masyarakat setempat. Kenapa, polisi-polisi Indonesia tak bisa mendapat
rasa cinta dari masyarakatnya sendiri di Indonesia? Karena, mereka tak
bekerja di bawah suatu sistem yang baik. Kalau kepolisian tak juga berubah arah perjalanannya ke depan, bukan
mustahil suatu saat, cara radikal seperti itu terpaksa harus diambil.

TERLEPAS dari itu, sekali lagi, untuk memperbaiki Polri, apapun
caranya, semestinya kita bisa menoleh kepada Presiden Republik
Indonesia, Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi bisakah
itu? Mungkin tidak, karena sekali lagi, kita harus mengutip esensi
ungkapan Kompas yang dikenal sebagai koran yang sangat moderat itu,
bahwa sepanjang menyangkut SBY, harapan itu akan sia-sia….
.
(sociopolitica.me/sociopolitica.wordpress.com)

[Non-text portions of this message have been removed]

__._,_.___
Recent Activity:
______________________________________________________________________
http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus meninggalkan forum ini silakan kirim email ke:
kmnu2000-unsubscribe@yahoogroups.com
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar