Jakarta - Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah agar segera membubarkan Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia (Satgas TKI) karena tak memberikan kontribusi penyelamatan TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, dan masih banyaknya TKI yang masih terancam hukuman mati.
"Bubarkan Satgas TKI dan kembalikan fungsi perlindungan TKI pada kementerian dan lembaga terkait," desak Anggota Komisi IX DPR RI itu, di Jakarta, Kamis (6/9).
Mantan pesinetron itu beralasan, keberadaan Satgas TKI hanya menghamburkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, dari 236 kasus TKI terancam hukuman mati, Satgas hanya bisa membebaskan 49 TKI.
"Anggaran untuk satgas ini menghamburkan ABPN karena 236 kasus TKI yang terancam hukuman mati di berbagai negara, Satgas hanya mampu membebaskan 49 TKI dari hukuman mati. Sisanya, 187 TKI masih terancam hukuman mati di Arab Saudi dan Malaysia," tandasnya.
Selain itu, Satgas TKI juga tidak memberikan laporan detail mengenai penyelesaian kasus maupun penggunaan anggaran negara untuk kerja satgas. Hasil yang dilaporkan satgas hanya berupa data TKI yang terkena kasus dan penurunan hukuman.
Dituturkan Rieke, pembentukan Satgas TKI dilakukan pemerintah karena tingginya kasus ancaman hukuman mati. Keberadaan Satgas ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan TKI.
Konsekuensinya, pemerintah harus mengambil anggaran sebesar Rp 100 milyar dari dana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertras) untuk membiayai Satgas yang mempunyai empat tugas. Pertama, memberikan advokasi dan bantuan hukum, serta memantau hasil TKI yang terancam hukuman mati agar mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum.
Kedua, menyusun standar operasi prosedur atau mekanisme penanganan kasus TKI yang terancam hukuman mati. Ketiga, menyusun rekomendasi penyempurnaan proses penyediaan, penempatan, dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) atau TKI.
Keempat, memberi informasi yang efektif dan edukatif kepada masyarakat luas tentang penanganan WNI atau TKI yang terancam hukuman mati.
Menurutnya, untuk memproteksi TKI dari ancaman hukuman mati, pemerintah seharusnya segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
"Segera bahas RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri," tandasnya.
Seperti diberikan sebelumnya, sebanyak 154 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terancam dieksekusi mati setelah divonis bersalah oleh pengadilan negara Malaysia karena dinyatakan terbukti melakukan berbagi pelanggaran hukum. [IS]
"Bubarkan Satgas TKI dan kembalikan fungsi perlindungan TKI pada kementerian dan lembaga terkait," desak Anggota Komisi IX DPR RI itu, di Jakarta, Kamis (6/9).
Mantan pesinetron itu beralasan, keberadaan Satgas TKI hanya menghamburkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, dari 236 kasus TKI terancam hukuman mati, Satgas hanya bisa membebaskan 49 TKI.
"Anggaran untuk satgas ini menghamburkan ABPN karena 236 kasus TKI yang terancam hukuman mati di berbagai negara, Satgas hanya mampu membebaskan 49 TKI dari hukuman mati. Sisanya, 187 TKI masih terancam hukuman mati di Arab Saudi dan Malaysia," tandasnya.
Selain itu, Satgas TKI juga tidak memberikan laporan detail mengenai penyelesaian kasus maupun penggunaan anggaran negara untuk kerja satgas. Hasil yang dilaporkan satgas hanya berupa data TKI yang terkena kasus dan penurunan hukuman.
Dituturkan Rieke, pembentukan Satgas TKI dilakukan pemerintah karena tingginya kasus ancaman hukuman mati. Keberadaan Satgas ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan TKI.
Konsekuensinya, pemerintah harus mengambil anggaran sebesar Rp 100 milyar dari dana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertras) untuk membiayai Satgas yang mempunyai empat tugas. Pertama, memberikan advokasi dan bantuan hukum, serta memantau hasil TKI yang terancam hukuman mati agar mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum.
Kedua, menyusun standar operasi prosedur atau mekanisme penanganan kasus TKI yang terancam hukuman mati. Ketiga, menyusun rekomendasi penyempurnaan proses penyediaan, penempatan, dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) atau TKI.
Keempat, memberi informasi yang efektif dan edukatif kepada masyarakat luas tentang penanganan WNI atau TKI yang terancam hukuman mati.
Menurutnya, untuk memproteksi TKI dari ancaman hukuman mati, pemerintah seharusnya segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
"Segera bahas RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri," tandasnya.
Seperti diberikan sebelumnya, sebanyak 154 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terancam dieksekusi mati setelah divonis bersalah oleh pengadilan negara Malaysia karena dinyatakan terbukti melakukan berbagi pelanggaran hukum. [IS]