Senin, 03 September 2012

[buruh-migran] Urgensi Mempermudah Urusan "TKI"

 

 
 
Hari ini Pkl. 00:01 WIB
 
Oleh : H. Kliwon Suyoto.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat menyatakan TKI efektif mengatasi pengangguran dan kemiskinan. "TKI cespleng mengatasi dua masalah nasional itu. Setiap bangsa pasti memiliki masalah dan salah satu masalah yang terus mengganduli adalah pengangguran dan kemiskinan termasuk bagi Indonesia." katanya di Tanjungpinang, Kepri (Analisa, 04 Agustus 2012).
Sinyalemen ini merupakan green-light bagi para pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan di negeri ini. Pasalnya, walaupun kita sudah merdeka 67 tahun, namun perekonomian nasional belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja melalui kehadiran sejumlah perusahaan industri secara merata. Sementara jumlah angkatan kerja terus tumbuh, seiring berakhirnya tahun ajaran pendidikan sekolah.

Artinya, ketika sejumlah angkatan kerja tidak dapat ditampung pada lapangan kerja yang tersedia, bidang pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus dapat dijadikan sebagai alternatif. Disinilah kita berharap agar pemerintah melalui BNP2TKI dapat berperan aktif, mencari informasi negara mana saja yang memerlukan TKI, kemudian menangani prosesi rekrutmentnya. Termasuk memberikan kemudahan kepada siapa saja yang ingin berkerja ke luar negeri sebagai TKI.

Konstribusi TKI

Harapan ini semakin terasa penting bila dikaitkan dengan konstribusi yang diberikan TKI melalui pengiriman uang (Remitansi) ke Indonesia. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat buka bersama dengan TKI di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Sahara Lestari di Condet, jumlah Remitansi TKI pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp 65 triliun. Tidak mengambil lapangan pekerjaan di dalam negeri, tapi memberikan konstribusi yang besar melalui remitansi.

Bahkan nilai itu diperkirakan lebih besar lagi, sebab perhitungan di atas didasarkan pada arus pengiriman uang melalui jasa perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Padahal masih banyak TKI yang mengirimkan uangnya dengan cara lain, seperti titip pada TKI yang pulang kampung, sehingga tidak terdeteksi dan masuk dalam perkiraan Rp 65 triliun tadi.

Konstribusi lainnya secara sosial ekonomi juga dirasakan oleh sanak keluarga TKI. Kondisi ekonomi keluarga TKI menjadi lebih baik, melalui remitansi ini keluarganya dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga yang lebih layak. Tentunya sepanjang remitansi dimanfaatkan pada hal-hal yang bersifat non-konsumtif. Misalnya untuk investasi usaha di desa asalnya, membeli sawah dan sebagainya.

Jadi, bila dikaitkan dengan fakta tingkat kemiskinan di negeri ini, sangat benar apa yang dikatakan Moh Jumhur Hidayat, jalur TKI efektif mengatasi pengangguran dan kemiskinan. TKI cespleng mengatasi dua masalah nasional itu. Masalahnya, sejauhmana kepedulain pemerintah selama ini pada TKI - Sebab untuk menjadi TKI juga perlu biaya, seorang calon TKI ke Singapura sedikitnya perlu dana Rp 13 Juta (Analisa, 30 Juli 2012).

Berharap Kemudahan

Biaya Rp 13 juta untuk calon TKI ke Singapura itu adalah resmi, diatur oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 588 Tahun 2012 tentang komponen dan besarnya biaya penempatan calon tenaga kerja Indonesia sektor domestik negara tujuan Singapura yang ditetapkan tanggal 25 Juli 2012.

Tapi kalau kita simak rincian pembiayaannya, masih sangat dimungkinkan penyederhanaan biaya, sehingga nilainya dapat ditekan lebih kecil dari Rp 13 juta. Misalnya pemeriksaan psikologis dipatok Rp 250.000, pemeriksaan kesehatan (medical & remedical) Rp 700.000, uji kompetensi Rp 150.000. Apa semua biaya ini tidak dapat ditanggung pemerintah tanpa membebankannya pada calon TKI.. -

Melihat besarnya konstribusi TKI, seyogianya pemerintah berupaya memberikan kemudahan pada calon TKI, tidak membebankan biaya Rp 13 juta itu kepada calon TKI. Kalau pun harus dibebankan tidak harus bayar dimuka, tetapi dihitung sebagai pinjaman, kemudian dicicil perbulan oleh para TKI setelah mereka berkerja dan menerima penghasilan, disinilah kita berharap pemerintah berperan.

Tanpa adanya kemudahan, jalur illegal akan menjadi pilihan, yang tidak menutup kemungkinan akan berakibat pada beban pemerintah. Misalnya ketika para TKI terjaring operasi di negara tujuan dan dinyatakan sebagai TKI illegal. Bukankah untuk pengembalian mereka ke Indonesia menjadi beban pemerintah - Para TKI illegal ini tentu tidak dapat dipersalahkan begitu saja, karena memang itulah kemampuan mereka.

Saat peta pengangguran dan kemiskinan masih "menggurita" di negeri ini, saat lapangan pekerjaan masih belum mampu memenuhi kebutuhan angkatan kerja yang terus tumbuh setiap tahun. Saatnya pula kita untuk menghargai (apresiate) kesediaan sebagian saudara kita yang rela meninggalkan sanak keluarganya, berkerja sebagai TKI di mancanegara. Dan salah satu bentuk apresiasi yang diharapkan adalah Urgensi Mempermudah Urusan TKI.

Pepatah mengatakan: "Hujan emas di negeri orang, lebih baik dari hujan batu di negeri sendiri". Tetapi pepatah itu tidak mudah diperturutkan, bila dikaitkan dengan fakta peta pengangguran dan kemiskinan yang masih "menggurita" dalam tatanan kehidupan masyarakat kita. Terlebih ketika pada TKI selama ini mampu memposisikan diri sebagai "Pahlawan Devisa" melalui remitansi yang berkonstribusi pada tingkat perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, pemerintah diharapkan dapat lebih memberdayakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), tidak sekedar mengurusi penempatan dan perlindungan TKI, tetapi juga pendanaan, yang memungkinkan para TKI bebas dari biaya "bayar dimuka".

Ini dapat disiasati seperti kredit kepemilikan kendaraan atau KPR. Tetapi kepemilikan bukan dalam bentuk kendaraan atau rumah, melainkan lapangan kerja sebagai TKI. Kalau saja pemerintah dapat menerapkan cara ini, rasanya semakin banyak tenaga kerja kita yang dapat disalurkan sebagai TKI, "Si Pahlawan Devisa" yang otomatis juga semakin memperbesar remitansi. Semoga !!***

Penulis adalah pemerhati masalah sosial, ekonomi dan lingkungan tinggal di Tebingtinggi
.
 
Baca Juga Artikel Berita Terkait
Selasa, 14 Agt 2012 06:36 WIB
Jumat, 03 Agt 2012 06:32 WIB
Kamis, 02 Agt 2012 06:18 WIB
 

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar