Senin, 17 September 2012

[PERS-Indonesia] Elite Politik Produk Orba Masih Bercokol Saat Ini

 

 

Elite Politik Produk Orba Masih Bercokol Saat Ini
Senin, 17 September 2012 | 18:46

Thamrin Amal Tamagola. [Google] Thamrin Amal Tamagola. [Google]

[JAKARTA] Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), Thamrin Amal Tamagola menilai, elite politik saat ini adalah produk dari rezim orde baru yang terus berusaha bertahan dalam kondisi politik nasional yang baru.

"Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan pemilukada yang masih diwarnai dengan kampanye kotor dan praktik politik uang," kata Thamrin Amal Tamagola pada diskusi "Dialog Pilar Negara: Menuju Pemilukada Bersih" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (17/9).

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin dan Anggota Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Rahardi Zakaria.

Menurut Thamrin, elite politik yang merupakan produk orde baru selalu berusaha mengembalikan kepada kondisi seperti orde baru.

"Wacana yang mengusulkan agar pelaksanaan pemilukada dikembalikan kepada DPRD merupakan salah satu indikasi kuat ingin mengembalikan kepada rezim orde baru," katanya.

Menurut dia, jika pemilukada sampai dikembalikan kepada DPRD maka sama saja mengembalikan kepada oligarki politik pada masa orde baru yang yang hanya didominasi noleh satu partai politik saja.

Thamrin melihat, produk orde baru tersebut tidak hanya pada salah satu partai politik tapi lebih kepada warisan rezim orde baru, seperti Partai Golkar dan partai-partai politik lainnya yang pendirinya berasal dari Partai Golkar.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dalam UUD 1945 menyebutkan pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung, sedangkan pemilukada gubernur serta bupati/wakil dilaksanakan secara demokratis.

Pelaksanaan secara demokratis tersebut, menurut dia, dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah diterjemahkan dengan pemilukada secara langsung.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengusulkan, pada pembahasan perubahan UU No 32 tahun 2004 agar terjemahan pemilukada dilaksanakan secara demokratis diserahkan kepada kedaulatan rakyat.

"Maksudnya pelaksanaannya diserahkan kepada kearifikan lokal masyarakat pada setiap daerah," katanya.
Lukman mencontohkan, pada pemilihan gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun ingin dipaksakan untuk dilakukan pemilihan secara langsung tapi masyarakat setempat sudah memiliki poal tersendiri dan memiliki sejarah panjang.

Menurtu dia, pelaksanaan pemilukada di daerah diserahkan kepada kearifan lokal di daerah masing-masing yang kemudian diatur dalam peraturan daerah (Perda) untuk memilih gubernur serta bupati dan wali kota. [Ant/L-8]

__._,_.___
Recent Activity:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Milis Pers Indonesia
Powered by : http://www.GagasMedia.com
GagasMedia.Com Komunitas Penulis Indonesia
Publish Tulisan Anda Disini !

Khusus Iklan Jual-Beli HP/PDA
Ratusan Game/Software HP Gratis
http://www.mallponsel.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar