| Joke Politik – Runyamnya Birokrasi Pemerintah 2011
Saya mendengar kabar bahwa seorang dosen ilmu politik, sahabat lama saya, terpilih untuk bergabung sebagai staf ahli, di salah satu kementerian pasca reshuffle kabinet, Oktober 2011. Maka, saya pun mencoba mengontaknya untuk memberi ucapan selamat. Sayang, saya kehilangan nomor HP-nya. Maka, saya mencoba menelepon petugas di sekretariat kabinet untuk mencari tahu.
Saya: Bisa bicara dengan Pak Nur Iman? Beliau kabarnya baru diangkat menjadi staf ahli di kabinet hasil reshuffle. Petugas: Agak repot, Pak. Karena ada tiga nama Nur Iman di jajaran staf ahli. Pertama, Nur Iman Hermanto, staf ahli dari wakil menteri pendidikan nasional bidang pemberantasan ijazah palsu. Saya: Bukan Nur Iman yang itu. Lainnya? Petugas: Ada lagi, Nur Iman Rizqi, staf ahli dari wakil menteri luar negeri bidang peningkatan citra Indonesia di negara-negara Afrika bagian barat. Saya: Bukan yang itu. Lainnya? Petugas: Ketiga, Nur Iman Masduki, staf ahli dari wakil menteri pertanian bidang peningkatan produksi buah dan sayuran tropis asal daerah pegunungan. Saya: Tampaknya juga bukan yang itu. Teman saya itu namanya Nur Iman Subonoto. Petugas: Oooh, bilang dong dari tadi. Kalau Pak Subonoto itu bukan staf ahli, tetapi staf khusus pendukung madya. Saya: Wah, jabatan apa pula itu? Petugas: Di bawah staf ahli dari wakil menteri, ada staf khusus pendukung utama, yang bertugas membantu pekerjaan para staf ahli. Nah, staf khusus pendukung madya itu tugasnya adalah membantu pekerjaan para staf khusus pendukung utama tadi. Jelas, Pak?
Joke Politik – Evaluasi Pemerintahan 2012
Percakapan imajiner ini terjadi tahun 2012, persis setahun setelah Presiden melakukan perombakan kabinet. Kepala Unit Kerja, yang bertugas mengawasi kinerja setiap kementerian, memberi laporan evaluasi kinerja kementerian pada Presiden.
Kepala Unit: Bapak Presiden tampaknya perlu melakukan reshuffle kabinet lagi. Presiden: Kenapa? Ka Unit: Sesudah setahun, ternyata kinerja tiap kementerian tetap buruk. Banyak kritik dari media, akademisi, pakar, aktivis LSM dan masyarakat. Presiden: Kok bisa begitu? Coba jelaskan. Ka Unit: Setahun lalu kan banyak menteri yang tidak kapabel. Maka kita ciptakan jabatan wakil menteri, untuk mendukung dan memperbaiki kinerja menteri yang amburadul. Presiden: Lalu? Ka Unit: Ternyata kinerja para wakil menteri ini juga buruk. Akibatnya, kinerja kementerian tetap jalan di tempat. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Presiden (marah): Segera rekrut para akademisi, pakar, komentator, dan aktivis LSM yang banyak cingcong itu masuk ke kabinet, biar mereka tidak ribut lagi. Ka Unit: Apa jabatan dan tugas untuk mereka, Pak? Presiden (makin marah): Bodoh kamu! Jabatan mereka adalah Deputi Wakil Menteri. Tugasnya tentu saja adalah mendukung dan memperbaiki kinerja para wakil menteri! Mengerti kamu?
Joke Politik – Mewujudkan Visi Kabinet
Alkisah, sesudah ada penambahan jabatan deputi wakil menteri pada Oktober 2012, ternyata kritik dari media dan masyarakat tetap berlangsung. Malah semakin sengit. Atas saran stafnya, untuk memperbaiki citra pemerintah, Presiden membuka diri untuk wawancara khusus dengan pemimpin redaksi dari sejumlah media. Berikut isi wawancaranya:
Pemred: Kebijakan Bapak Presiden, yang menciptakan jabatan-jabatan baru seperti deputi wakil menteri, dikritik banyak kalangan masyarakat. Apa tanggapan Bapak? Presiden: Itu terjadi karena masyarakat belum memahami visi kabinet, yang sudah saya canangkan sejak awal pemerintahan. Pemred: Visi yang mana, Pak? Presiden: Saya kan sudah mencanangkan kebijakan yang pro-growth, pro-poor, dan pro-jobs. Pemred: Maaf, kami kurang paham maksud Bapak. Presiden: Nah, penciptaan banyak jabatan baru, seperti wakil menteri, deputi wakil menteri, staf ahli wakil menteri, staf ahli deputi wakil menteri, dan lain-lain itu adalah untuk membuka lapangan kerja baru. Jadi, itu sudah sesuai dengan visi pro-jobs. Pemred sekarang kok bodoh-bodoh ya? Begitu saja nggak mengerti. ***
. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar