Asosiasi Advokat Indonesia akan Bahas Perlindungan TKI
Rabu, 16 November 2011 | 9:05
Rabu, 16 November 2011 | 9:05
JAKARTA- Asosiasi Avokat Indonesia, atau AAI, akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional di Surabaya pada 25-27 November 2011 dan salah satu topiknya adalah peran advokat dalam melindungi para tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Pembicara tentang masalah perlindungan TKI itu antara lain adalah Ketua Stuan Tugas TKI, Mohamad Maftuh Basyuni.
Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Humphrey Djemat dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (16/11), menyatakan bahwa pembicara lain tentang peran advokat dalam melindungi TKI adalah Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2 TKI) Mohammad Jumhur Hidayat serta Gubernur Jawa Timur Sukarwo.
Humphrey Djemat mengatakan Rakernas AAI itu akan membahas penguatan AAI untuk kehormatan profesi, masyarakat, bangsa dan negara.
"AAI di bawah kepemimpinan Humphrey Djemat bertekad agar advokat bisa menjadi profesi yang terhormat, menjauhkan diri dari praktek sebagai makelar kasus," katanya.
Tema itu diambil karena saat ini profesi advokat belum bisa memberikan perannya secara maksimal, walaupun telah dinyatakan sebagai unsur penegak hukum dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003.
Ia menyatakan para pencari keadilan masih sangat mengharapkan bantuan hukum dari para advokat.
"Selain itu, penegakan hukum di Indonesia masih tercemar dengan adanya mafia hukum di sekeliling kita," kata Humphrey Djemat di dalam siaran pers tersebut.
Ketika menjelaskan masalah perlindungan TKI, Humphery mengatakan AAI akan ikut membantu menangani masalah TKI dan untuk itu akan ditandatangani nota persepahaman atau MoU dengan Gubernur Jawa Timur Sukarwo mengenai penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
Rakernas AAI itu diperkirakan akan dihadiri sekitar 500 orang advokat dan dalam pertemuan tanggal 25-27 November itu, Humphrey akan mengeluarkan pernyataan mengenai masalah penegakan humum di tanah air saat ini.(ant/hrb)
Pembicara tentang masalah perlindungan TKI itu antara lain adalah Ketua Stuan Tugas TKI, Mohamad Maftuh Basyuni.
Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Humphrey Djemat dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (16/11), menyatakan bahwa pembicara lain tentang peran advokat dalam melindungi TKI adalah Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2 TKI) Mohammad Jumhur Hidayat serta Gubernur Jawa Timur Sukarwo.
Humphrey Djemat mengatakan Rakernas AAI itu akan membahas penguatan AAI untuk kehormatan profesi, masyarakat, bangsa dan negara.
"AAI di bawah kepemimpinan Humphrey Djemat bertekad agar advokat bisa menjadi profesi yang terhormat, menjauhkan diri dari praktek sebagai makelar kasus," katanya.
Tema itu diambil karena saat ini profesi advokat belum bisa memberikan perannya secara maksimal, walaupun telah dinyatakan sebagai unsur penegak hukum dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003.
Ia menyatakan para pencari keadilan masih sangat mengharapkan bantuan hukum dari para advokat.
"Selain itu, penegakan hukum di Indonesia masih tercemar dengan adanya mafia hukum di sekeliling kita," kata Humphrey Djemat di dalam siaran pers tersebut.
Ketika menjelaskan masalah perlindungan TKI, Humphery mengatakan AAI akan ikut membantu menangani masalah TKI dan untuk itu akan ditandatangani nota persepahaman atau MoU dengan Gubernur Jawa Timur Sukarwo mengenai penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
Rakernas AAI itu diperkirakan akan dihadiri sekitar 500 orang advokat dan dalam pertemuan tanggal 25-27 November itu, Humphrey akan mengeluarkan pernyataan mengenai masalah penegakan humum di tanah air saat ini.(ant/hrb)
__._,_.___
MARKETPLACE
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar