http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/11/15/index.shtml?ArtId=003_017&Search=Y
15 November 2011
Warga Jayapura Berdemo Tuntut Referendum
JAYAPURA: Ribuan orang berunjuk rasa di Jayapura, Papua, menuntut referendum kemarin. Mereka berjalan dari Abepura menuju Taman Imbi di Jayapura, yang berjarak sekitar 10 kilometer.
"Perjuangan tak pernah mati. Hanya satu kata, terus lawan,"kata Mako Tabuni,Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), kemarin siang.
Warga membawa puluhan poster, spanduk bertulisan referendum, bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga pamflet bergambar Bintang Kejora. Aksi tersebut dikawal anggota kepolisian bersenjata lengkap. "Kita berharap tidak anarkis," kata Kepala Kepolisian Sektor Abepura Komisaris Arie Sirait.
Akibat unjuk rasa itu, lalu lintas dari Jayapura ke Sentani macet total. Puluhan toko dan kios tutup. Pengunjuk rasa juga meneriakkan yel-yel "Papua", disambut kata "merdeka"."Kami ajak semua bergabung. Kita minta referendum, bukan dialog,"kata Koordinator Umum KNPB wilayah Jayapura,Victor Kogoya.
Setiba di Jayapura sekitar pukul 15.30 WIT, pendemo langsung mengelilingi Taman Imbi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua. Selain menuntut referendum, mereka meminta PT Freeport Indonesia ditutup dan menuntut audit menyeluruh atas kejahatan hak asasi dan lingkungan di Papua.
Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Alfred Papare mengatakan unjuk rasa menuntut referendum itu tidak masuk kategori makar."Kalau makar, pastilah kita tindak,"ujarnya tadi malam.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto juga menganggap demo itu hal biasa."Yang enggak boleh kan bakar-bakar toko, anarkis, merusak, terus memproklamirkan kemerdekaan dan memisahkan diri." Sebelumnya, pada pertengahan Oktober 2011, ratusan orang juga berdemo di depan kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, Jayapura, menuntut merdeka. Demo menentang pemerintah dan meminta referendum secara besar-besaran juga terjadi pada Juni 2010.
Forum Akademisi untuk Papua Damai meminta pemerintah segera melakukan dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua. Dialog dilakukan secara terbuka dengan mekanisme yang dapat diterima pemerintah dan masyarakat Papua. "Pemerintah harus menunjukkan "willingness"menyelesaikan kasus Papua dengan segera memulai mekanisme dialog," kata ketua forum itu, Otto Syamsuddin Ishak, kepada pers kemarin. ● JERRY OMONA | ENI SAENI | IRA GUSLINA
[Non-text portions of this message have been removed]
Kunjungi situs INTI-net
http://groups.yahoo.com/group/inti-net
Kunjungi Blog INTI-net
http://tionghoanet.blogspot.com/
Subscribe our Feeds :
http://feeds.feedburner.com/Tionghoanet
*Mohon tidak menyinggung perasaan, bebas tapi sopan, tidak memposting iklan*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar