Selasa, 15 November 2011

[blogger-indonesia] Pak Menteri Pendidikan.. Tak perlu Ada Pemilihan Rektor, Langsung Tunjuk Saja Orang2mu

 

Sesudah Reformasi, ada harapan yang cukup bagus bagi perkembangan dunia pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi. Baik perguruan Tinggi negeri maupun Swasta.

Tapi saat ini, rupanya reformasi sedang mengalami kemunduran, atau memang dulu belum sempat melakukan reformasi, ternyata harapan masyarakat dikhianati oleh para elit. baik itu elit politik, elit yang berbaju kaum intelektual, dan elit2 yang lain. Mungkin para elit itu memang tidak mau ada kemajuan dimasyarakat. sebab jika masyarakat maju dan makmur, mungkin para elit merasa terancam dan tidak bisa membodohi masyarakat, tidak bisa memperbudak masyarakat, tidak bisa melampiaskan nafsu syahwatnya untuk mengeruk keuntungan sendiri dengan mengorbankan rakyatnya, negaranya.

Seperti halnya dunia perguruan tinggi,  rupanya saat ini sedang menghadapi cobaan sangat berat, karena nafsu berkuasa ternyata mengalahkan cita2 mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bisa dilihat, dalam pemilihan Rektor misalnya, ternyata Menteri pendidikan tidak bisa menahan nafsu untuk menguasai perguruan tinggi. Mentri Pendidikan bukannya mengeluarkan peraturan bagaimana dunia pendidikan tinggi bisa berkembang dan nantinya menghasilkan civitas akademika yang bisa diharapkan membawa bangsa ini maju kedepan, tapi malah mengeluarkan peraturan untuk memaksakan kehendaknya sendiri untuk berkuasa.

Dimana dalam pemilihan Rektor seolah2 demokratis, tapi dengan dikeluarkannya peraturan menteri pendidikan, bahwa Menteri memiliki lebih 1/3 suara dari keseluruhan suara para civitas akademika, maka bisa diduga, bahwa meskipun mayoritas civitas akademika dari sebuah perguruan tinggi, memilih seseorang untuk memimpin perguran tinggi, tapi jika menteri pendidikan berkehendak lain, maka bisa dipastikan bahwa calon lain yang didukung menteri pendidikan inilah yang akan menang.

Sudah banyak kasus terjadinya pemilihan rektor di Indonesia yang dicemari oleh nafsu syahwat ingin menguasai perguruan tinggi dari menteri pendidikan ini. Dimana calon yang didukung oleh civitas akademika perguruan tinggi meski yang bersangkutan meski menang, ternyata dengan peraturan menteri pendidikan ini, calon dari menteri yang hanya mendapat suara sedikit bisa menjadi pemenang, karena diberi suara oleh pak menteri.

Jadi kalau calon yang menjadi kompetitor dari calon yang didukung pak menteri tidak menang minimal 95% suara dari civitas akademika, meski mendapat suara mutlak, akan tetap kalah oleh calon ayng diusung oleh pak menteri, dimana dalam setiap pemilihan rektor perguruan tinggi negeri, pak menteri pendidikan selalu menurunkan tim untuk memenangkan calonnya.

Apa yang meresahkan dari fenomena yang demikian?

Bisa jadi kedepan para rektor perguruan tinggi bukan bekerja untuk memajukan dunia pendidikan dan melayani kepentingan civitas akademika yang bersangkutan. Tapi bagaimana hanya melayani kepentingan pak menteri pendidikan. Karena meskipun dia bekerja keras dan disukai oleh civitas akademika di perguruan tinggi yang bersangkutan, toh tidak akan punya pengaruh apa2, karena yang menentukan rektor adalah pak menteri.

Siapapun, meski tidak punya kemampuan dan tidak disukai oleh civitas akademika universitas yang bersangkutan, asal bisa menjilat pak menteri pendidikan, maka bisa jadi dia akan disukai oleh pak menteri, dan mungkin akan dapat menjadi pengendali universitas yang bersangkutan.

Jadi prestasi, kerja keras, inovasi dll akan kalah oleh laporan ABS, menjilat dll.
Apa ini tidak disadari oleh pak menteri, bahwa dengan dia mengeluarkan peraturan menteri tentang pemilihan rektor ini, telah memberi landasan di masa depan untuk menghancurkan perguruan tinggi, hanya gara2 saat dia berkuasa dan menjadi menteri, dia ingin menaruh orang2nya sebagai pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Kalau dia sudah tidak jadi menteri, nantinya budaya seperti ini akan menjadi kebiasaan. Yakni dunia perguruan tinggi enggan melakukan kreatifitas, inovasi, kerja keras, prestasi dll... perguruan tinggi akan terjebak menjadi lembaga dan orang2 yang hanya akan menjilat pada pak menteri dan hanya melayani kepentingan pak menteri, bukan melayani kepentingan civitas akademika dan memajukan perguruan tinggi

Bisa saja pak menteri berkilah, bahwa ini sesuai aturan. Memang sih ini tidak melanggar peraturan, karena peraturan itu dibuat pak menteri sendiri... hehehe
kok masih berkelit dengan kata2 manis dan berbagai kamuflase untuk menipu masyarakat.

Untuk itu, saya usul pada Yang Mulia Menteri Pendidikan. Sebaiknya tidak perlu sandiwara dengan seolah-olah ada pemilihan rektor. Tapi langsung tunjuk saja orang2 anda sebagai rektor.

__._,_.___
Recent Activity:
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Posting Komentar