Jakarta - Pengelolaan tata kota Jakarta tidak terurus dengan baik dan teliti
Bahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkesan membiarkan begitu saja
pembangunan sejumlah properti baik untuk perumahan dan industri yang tidak
memperhatikan dampak lingkungan.
Pengelolaan tata kota yang buruk itulah yang menjadi salah satu penyebab
amblasnya tanah di Jakarta.Temuan Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS)
membuktikan kawasan industri berdampak besar terhadap amblasan tanah.
Pengamatan JCDS menujukkan bagian Utara di Jakarta mengalami amblasan yang
lebih besar dari bagian selatan Jakarta.
=============================================================================
================================================
Mungkin jika !"DIATUR atau dirancang " DENGAN BAIK ( DAN TIDAK DILOLA) ..
MAKA TATA KOTA DAN URBAN SYSTEM JAKARTA AKAN LEBIH BAIK.
-------Original Message-------
From: SADAR@netvigator.com
Date: 14.11.2011 20:00:45
To: inti-net@yahoogroups.com
Subject: [inti-net] Seram! Jakarta Segera Tenggelam
Seram! Jakarta Segera Tenggelam
Buah Kengawuran Tanpa Sanksi Setimpal
M. Rizal - detikNews
Jakarta - Pengelolaan tata kota Jakarta tidak terurus dengan baik dan teliti
Bahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkesan membiarkan begitu saja
pembangunan sejumlah properti baik untuk perumahan dan industri yang tidak
memperhatikan dampak lingkungan.
Pengelolaan tata kota yang buruk itulah yang menjadi salah satu penyebab
amblasnya tanah di Jakarta.Temuan Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS)
membuktikan kawasan industri berdampak besar terhadap amblasan tanah.
Pengamatan JCDS menujukkan bagian Utara di Jakarta mengalami amblasan yang
lebih besar dari bagian selatan Jakarta.
"Kawasan industri yang menggunakan banyak air tanah seperti di Cengkareng
dan Pulogadung pun terbukti memberikan dampak yang lebih besar terhadap
penurunan muka tanah (land subsidence)," kata Sawarendro, Deputy
Representative Bos Witteveen, salah satu anggota Konsorsium JCDS pada detik+
Fenomena terjadinya penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut
merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan yang akan membuat beberapa
wilayah di Jakarta amblas dan banjir. Semakin hari, muka laut semakin lebih
tinggi dibandingkan dengan muka daratan. Trend amblesan dan perubahan iklim
semakin meresahkan.
"20-30 Tahun ke depan jika kita tidak melakukan sesuatu bisa dipastikan
sebagian besar wilayah utara Jakarta akan tergenang air," tegas Sawarendro.
Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Ubaidillah mengatakan, rentannya
penurunan tanah di Jakarta disebabkan lahan yang labil dan berpotensi abrasi
oleh karena minimnya lahan konservasi sebagai pelindung pantai.
Green belt atau sabuk hijau seperti hutan bakau (mangrove) ini sebenarnya
yang mampu menjaga kestabilan lahan dan mencegah abrasi, menahan masuknya
air laut ke air tanah (intrusi), mencegah air laut pasang (rob), menahan
angin laut ke darat, menetralisir limbah dan menjaga kehidupan biota laut.
"Lahan yang labil juga dikarenakan eksploitasi air tanah secara
besar-besaran oleh bangunan-bangunan besar atau industri, ditambah padatnya
arus kendaraan berat yang melintas di sepanjang pantai utara Jakarta," tegas
Ubaidillah kepada detik+.
Sementara di daerah pusat Jakarta dan sekitarnya, penurunan tanah lebih
disebabkan oleh beban bangunan yang padat dan berat selain penyedotan air
tanah dalam sekala besar dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Padahal,
Pemprov DKI Jakarta, penggunaan sumur bor maksimal hanya 100 m3 per liter.
Akibatnya bisa ditebak, volume air tanah di Jakarta semakin menyusut.
Terlebih lagi pembangunan gedung bertingkat semakin bertebaran.
"Saat ini air sulit meresap ke dalam tanah, karena sebagian besar lahan di
Jakarta penuh dengan bangunan beton dan aspal dan menyisihkan sedikit lahan
terbuka atau ruang terbuka hijau (RTH) yang hanya 9,9 %," jelas Ubaidillah.
Bila mengacu pada UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, setiap daerah
provinsi diwajibkan mengalokasikan sekitar 30% lahannya untuk RTH. Dengan
kondisi saat ini, curah hujan di Jakarta yang mencapai rata-rata 2 miliar
per tahun, hanya 26 % nya yang mampu terserap ke dalam tanah.
Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Lambok M Hutasoit
menerangkan faktor penyebab tanah amblas atau land subsidence di Jakarta
adalah pengambilan air tanah yang begitu besar, pembebanan bangunan,
kompaksi alamiah dan pergerakan struktur geologi. "Dua yang disebut pertama
adalah man-made atau buatan, tapi dua yang terakhir adalah proses alamiah,"
terangnya kepada detik+.
Sayangnya belum ada penelitian yang mendalam yang mencoba mengurai
persentase masing-masing faktor penyebab land subsidence itu. Kita juga
belum mengetahui, apakah land subsidence yang terjadi di Jakarta adalah land
subsidence ultimate atau bukan.
"Land subsidence ultimate artinya, penurunan tanah yang terjadi adalah
penurunan tanah terakhir, atau tidak akan ada penurunan lagi," ungkap Lambok
Faktor pengambilan air tanah, pembebanan bangunan, dan kompaksi alamiah
adalah faktor-faktor yang memberikan ultimate subsidence. Untuk land
subsidence yang terjadi karena faktor man-made, pencegahannya bisa dilakukan
dengan pembatasan pengambilan air tanah dan pembatasan pendirian bangunan.
Bila land subsidence yang terjadi di Jakarta belum merupakan ultimate
subsidence, maka pembatasan pengambilan air tanah dan pembatasan pendirian
bangunan tidak akan menghentikan land subsidence.
"Pembatasan kedua hal tersebut hanya berperan untuk tidak menambah land
subsidence yang terjadi. Untuk dua yang terakhir, yaitu faktor alamiah, kita
tidak dapat berbuat apa-apa, karena itu adalah faktor alam," terangnya.
Bila pemerintah tidak serius mencegah tanah amblas ini, diprediksi Jakarta
bakal tenggelampada tahun 2012. "Jika penggunaan air tanah secara berlebihan
tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Saya tidak bisa bayangkan, mungkin
rumor mengenai Jakarta tenggelam bisa saja terjadi pada 2012," ujar Pendiri
Indonesia Water Institut (IWI) Firdaus Ali.
Apalagi tahun depan bertepatan dengan dengan siklus hujan 5 tahunan. Walau
menurut BMKG secara ilmiah siklus 5 tahunan tidak ada, tetapi secara empiris
dan historis ada fakta yang menjelaskan bagaimana curah hujan tinggi
penyebab banjir telah terjadi setiap 5 tahun sekali yakni tahun 1996, 2002,
2007 dan 2012.
Banjir tahun 2012 bisa lebih besar dari 2007. Tetapi juga ada kemungkinan
lebih kecil karena adanya Kanal Timur dan perbaikan saluran drainase. Bisa
juga banjir lebih besar mengingat hingga kini proyek pekerjaan saluran belum
selesai dan semrawut. "Sementara Kanal Timur kondisinya belum terintegasi
dengan sungai yang melalui kanal tersebut," jelas Ubaidillah.
Untuk mengurangi risiko penurunan permukaan tanah akibat penyerapan air
tanah berlebihan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) mencanangkan
program zero deep well (penghilangan sumur dalam). Pemilik sumur dalam
biasanya industri dengan kedalaman sumur mencapai 200-300 meter. Sedangkan
rumah tangga biasanya hanya sumur dangkal dengan kedalaman kurang dari 40
meter.
Ada sanksi bagi para pelanggar yakni sanksi administratif berupa peringatan
hingga pengecoran sumur (ditutup). Kedua, sanksi perdata berupa pembayaran
denda dan biaya air tanah yang disedot selama masa pelanggaran.
Lalu ada sanksi pidana berupa hukuman kurungan satu hingga enam bulan sesuai
dengan Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelestarian
Lingkungan Hidup. Hukuman bisa ditambah jika disimultankan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Namun sanksi itu dinilai terlalu ringan sehingga BPLHD akan mengajukan
revisi atas Perda tersebut.
[Non-text portions of this message have been removed]
Kunjungi situs INTI-net
http://groups.yahoo.com/group/inti-net
Kunjungi Blog INTI-net
http://tionghoanet.blogspot.com/
Subscribe our Feeds :
http://feeds.feedburner.com/Tionghoanet
*Mohon tidak menyinggung perasaan, bebas tapi sopan, tidak memposting iklan*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar